Juli 17, 2016

Ini Susunan Menteri Baru Hasil Reshuffle

Hindari Wartawan, Menteri Arcandra Lupa Bawa Jas  

SENIN, 15 AGUSTUS 2016 | 10:35 WIB
Hindari Wartawan, Menteri Arcandra Lupa Bawa Jas  
Menteri ESDM Archandra Tahar. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.COJakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar enggan menjawab pertanyaan wartawan seputar isu dirinya berstatus warga negara Amerika Serikat. Dia berjalan terburu-buru dari dalam gedung Kementerian ESDM menuju lobi. “Nanti ya,” katanya sambil masuk ke dalam mobil, Senin, 15 Agustus 2016.

Saking terburu-burunya dan menghindari pewarta, Arcandra pun sampai lupa membawa serta jasnya ke dalam mobil. Petugas keamanan yang membawa setelan jasnya sempat kebingungan karena Arcandra pergi secara cepat.

Sebelumnya, Arcandra Tahar disebut memiliki dua status kewarganegaraan. Selain Indonesia, dia diduga berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Kepada wartawan, Arcandra mengklaim dirinya warga negara Indonesia. "Saya masih WNI, silakan cek paspor saya," ujarnya.

Arcandra mengaku masih mengantongi paspor Indonesia meski sudah 20 tahun tinggal di Amerika. Dia pergi ke Amerika pada 1996. "Paspor saya masih valid," tuturnya. Arcandra bahkan menekankan status kewarganegaraannya dengan merujuk pada wajah dan bahasanya. "Coba lihat tampang saya. Bahasa Indonesianya juga masih medok," tuturnya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Arcandra masih tercatat sebagai warga Indonesia. "Kami tegaskan bahwa Pak Arcandra Tahar adalah pemegang paspor Indonesia," ucap Pratikno. Menurut dia, Arcandra masuk ke Indonesia menggunakan paspor Indonesia yang masih berlaku sampai 2017.

BAGUS PRASETIYO
----
Menteri ESDM Arcandra Tahar Dipastikan Pernah Punya Paspor AS
Spoiler for Menteri ESDM Arcandra Tahar Dipastikan Pernah Punya Paspor AS

Jakarta - Isu tentang dwi kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar terkuak. Ternyata memang benar bahwa Arcandra pernah memiliki paspor Amerika Serikat (AS).

Tiga orang sumber penting detikcom yang sangat tahu tentang paspor Arcandra memastikan bahwa Arcandra memiliki paspor AS. Namun paspor itu dikembalikan ke Amerika hanya beberapa hari sebelum Arcandra ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri ESDM.

Hanya saja, proses pengembalian paspor AS tersebut belum jelas seperti apa. Arcandra hanya mengatakan bahwa segala proses telah dikembalikan tanpa diterangkan lebih jelas proses apa itu.

"Saya masih memegang paspor Indonesia. Proses-proses yang berkaitan di sana sudah saya kembalikan semua. Itu sudah dikembalikan. Silakan tanyakan yang ke berwenang. Saya masih WN Indonesia. Silakan cek paspor saya," ujar Arcandra kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Minggu (14/8/2016).

Tentang kewarganegaraan AS, mantan Duta Besar RI untuk AS Dino Patti Djalal menyebut bahwa untuk mendapatkan paspor di negeri Paman Sam itu harus terlebih dahulu menjadi warga Amerika Serikat.

Amerika Serikat, kata Dino, tidak sembarangan memberikan kewarganegaraan kepada orang asing, meski itu melalui proses naturalisasi. "Kalau naturalisasi, itu si peminat harus secara aktif mengikuti proses naturalisasi," kata dia.

Tahapan naturalisasi di Amerika Serikat antara lain: peminat mengirimkan surat permohonan ke pemerintah Amerika Serikat, menggunakan jasa pengacara (lawyer), civil liason. Setelah si peminat dinyatakan lulus dan dinyatakan layak, maka dia kemudian disumpah sebagai warga Amerika Serikat secara naturalisasi.

"Proses naturalisasi itu panjang, bukan dia duduk lalu dapat (naturalisasi)," kata Dino.

Dengan menyatakan sumpah setia pada AS, maka kewarganegaraan Arcandra otomatis hilang. Hal itu pun diamini oleh mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

"Otomatis (status WNI gugur apabila seorang WNI mengalami kriteria dalam Pasal 31 ayat 1 PP nomor 2 tahun 2007). Karena kita kan tidak menganut dwi kewarganegaraan," ucap Yusril.

Dengan hilangnya status WNI Arcandra, maka apabila dia ingin kembali menjadi WNI tidak bisa serta merta dengan hanya mengembalikan paspor ke AS. Merujuk pada ketentuan UU no 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, diatur mengenai ketentuan seorang WNI yang telah hilang status kewarganegaraannya, untuk bisa mendapatkan status WNI tersebut kembali. Disebutkan di Pasal 31 sampai 35, sejumlah syarat harus terpenuhi.

Syarat tersebut antara lain: tinggal 5 tahun di Indonesia secara berturut-turut, tidak pernah terkena kasus pidana, dan membayar biaya kas negara.

Selain itu, Arcandra yang merupakan WN AS harus menggunakan paspor AS untuk masuk dan keluar dari negara adidaya tersebut. Dikutip dari situs http://www.usa.gov apabila seseorang memiliki dwi kewarganegaraan dan salah satunya merupakan kewarganegaraan AS, maka dia harus menggunakan paspor AS jika ingin pergi atau keluar dari AS.

Apabila menilik aturan itu, maka yang disebut Mensesneg bahwa Arcandra masuk ke Indonesia menggunakan paspor Indonesia adalah hal yang melanggar hukum Indonesia. Arcandra pun bisa diancam menggunakan pasal KUHP tentang menggunakan dokumen palsu yaitu paspor Indonesia yang tidak berlaku lagi lantaran dia telah menjadi warga AS.

Namun hingga kini pemerintah secara resmi belum menyatakan bahwa Arcandra mempunyai paspor AS. Saat ditanya tentang hal ini, Mensesneg Pratikno yang ditunjuk Presiden Jokowi, kemarin, untuk menjelaskan persoalan ini tidak memberikan jawaban yang memuaskan.
====

Ini Susunan Menteri Baru Hasil Reshuffle  

RABU, 27 JULI 2016 | 11:49 WIB
Ini Susunan Menteri Baru Hasil Reshuffle  
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri usai mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Joko Widodo mengumumkan 13 nama perombakan di kabinet Kerja sisa masa jabatan periode 2014-2019. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.COJakarta -  Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan susunan menteri-menteri barunya dalam kabinet kerja periode 2014-2019 di Istana Negara hari ini. Dalam pengumuman tersebut, terdapat sejumlah wajah baru yang menjadi menteri, selain menteri yang digeser posisinya ke kementerian dan lembaga.

“Saya memutuskan untuk melakukan perombakan kabinet kerja yang kedua,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya saat pelantikan di Istana Negara, Rabu, 27 Juli 2016.

Presiden Jokowi mengatakan, perombakan ini dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Perombakan ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah perekonomian bangsa saat ini.

Pergeseran posisi menteri dan lembaga terjadi pada:
1. Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Bambang Brojonegoro menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Sofyan Djalil menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang.
4. Thomas Trikasih Lembong menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sementara yang masuk menjadi menteri baru pada kabint ini, antara lain:
1. Wiranto menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan.
3. Eko Putro menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Budi Karya menjadi Menteri Perhubungan.
5. Muhajir Effendi menjadi menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Enggartiasto Lukito menjadi Menteri Perdagangan.
7. Archandra Tahar menajdi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Asman Abnur menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

BAGUS PRASETIYO
======


Gulen: Erdogan Sama seperti Hitler


Ulama kharismatik Turki Fethullah Gulen (Foto: Greg Savoy/Reuters)

 Wikanto Arungbudoyo Jurnalis

 PENNSYLVANIA – Sahabat sekaligus musuh utama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Fethullah Gulen, menyamakan pria berusia 62 tahun itu seperti pemimpin Nazi Jerman, Adolf Hitler. Pernyataan itu dibuat untuk membalas tuduhan Erdogan kepada ulama kharismatik Turki itu. Pria yang kini mengasingkan diri di Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) itu disebut Erdogan sebagai dalang di balik upaya kudeta militer pada Jumat 15 Juli 2016 malam waktu setempat. Gulen beserta kelompoknya, Hizmet, dianggap oleh pemerintahan Ankara sebagai teroris. “Sangat jelas bahwa ada sikap intoleran di antara pimpinan partai yang berkuasa dan presiden. Mereka menyita properti dan organisasi media dengan cara melecehkan mereka seperti halnya pasukan SS Hitler,” tutur Gulen, sebagaimana dikutip Russia Today, Minggu (17/7/2016). Sebelumnya, pria berusia 75 tahun itu menuduh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Erdogan adalah dalang di balik upaya kudeta militer tersebut. Gulen menganggap tujuan dari upaya kudeta militer itu adalah untuk memelihara tuduhan kepada para pengikutnya dan juga pihak militer. (Baca juga: Gulen: Partai Erdogan Dalang Kudeta Militer) Hubungan Erdogan dan Gulen sebelumnya adalah sepasang sahabat. Fethullah Gulen adalah salah satu penasihat utama Erdogan dalam berbagai kebijakannya. Namun, sejak lingkaran dekat Erdogan diselidiki pada 2013 atas dugaan korupsi, ia melabeli Gulen sebagai musuh negara karena dianggap ingin menjatuhkan pemerintahannya. (wab)

Juli 12, 2016

Cina Tak Berhak Klaim Laut Cina Selatan

Selasa, 12 Juli 2016, 20:23 WIB

Mahkamah Internasional:
Cina tak Berhak Klaim Laut Cina Selatan 

Rep: Puti Almas/ Red: Karta Raharja Ucu VOA
Pulau di kawasan konflik laut Cina Selatan 


REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Mahkamah arbitrase PBB di Den Haag, Belanda mengeluarkan putusan terkait klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan. Cina disebut tak memiliki dasar hukum atas klaim yang diajukan negara itu sebesar lebih dari 80 persen wilayah di dalamnya. Cina disebut tidak memiliki hak sejarah yang dapat membuktikan kepemilikan negara itu atas perairan Laut Cina Selatan. Selama ini, Cina juga telah mengklaim sebagian besar wilayah di kawasan perairan itu dan bersengketa dengan negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Filipina. "Tidak ada bukti secara khusus bahwa Cina memiliki hak sejarah dalam mengontrol secara eksklusif wilayah perairan dan sumber daya di dalam Laut Cina Selatan," ujar pernyataan dari pengadilan Den Haag, dilansir Bloomberg, Selasa (12/7) Kasus ini diajukan Filipina yang mengatakan klaim Cina atas wilayah perairan itu tidak sesuai dengan konvensi PBB tentang hukum laut. Pernyataan Cina sebelumnya datang berdasarkan sebuah peta pada 1947 yang menunjukan tanda penghubung atau dikenal dengan garis sembilan. Garis ini ada sepanjang 1120 mil atau sekitar 1800 kilometer dari selatan Cina, tepatnya di Pulau Hainan. Hak-hak kedaulatan Filipina di kawasan itu telah terganggu dengan dilakukannya eksplorasi minyak dan gas oleh Cina. Kawasan yang kaya energi di Laut Cina Selatan selama ini juga telah dimiliki oleh Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Terkait hasil pengadilan tersebut pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak untuk menjaga perdamaian. "Indonesia mengajak semua pihak menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan," ucap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nashir, Selasa (12/7).

Juli 05, 2016

Serangan di Medinah, Arab Saudi dan Mapolres Solo

Ledakan bom bunuh diri di Mapolres Solo 5 Juli 2016


Sepeda motor yang digunakan terduga pelaku bom bunuh diri
di halaman Mapolresta, Solo, Jateng. 
Seorang pelaku bom bunuh diri tewas setelah meledakkan diri di halaman kantor Mapolresta Solo, Jawa Tengah, sekitar pukul 07.35 Waktu Indonesia Barat, Selasa (05/07) demikian juru bicara Mabes Polri. Polisi menyatakan bahwa terduga pelaku bom bunuh diri tewas di tempat akibat ledakan bom dan seorang petugas polisi terluka ringan. Sempat disapa oleh petugas polisi di pintu masuk, tetapi pelaku memaksa masuk ke halaman Polres dengan alasan ingin ke kantin dan kemudian meledakkan diri, kata pejabat penerangan Mabes Polri "Yang bersangkutan diketahui menggunakan sepeda motor dan meledakkan diri," kata Irjen Boy Rafli Amar kepada Metro TV, Selasa (05/07) pagi. "Kita sekarang sedang mengadakan olah TKP," kata Boy Rafli. Sampai pukul 09.00 WIB, aparat kepolisian masih melakukan penjagaan ketat di lokasi ledakan.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dalam jumpa pers di Solo, Selasa (05/07),
mengatakan terduga pelaku bom bunuh diri bernama Nur Rohman.


Kepolisian Indonesia telah mengungkap jati diri terduga pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Solo, Jateng, yang disebut pernah lolos dari operasi pengejaran kepolisian. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dalam jumpa pers di Solo, Selasa (05/07), mengatakan terduga pelaku bom bunuh diri bernama Nur Rohman, 31 tahun. Menurut Badrodin, Nur Rohman lolos dari operasi penangkapan kepolisian sekitar enam bulan lalu. "Dia ini termasuk yang pernah belajar bikin bom," ungkap Badrodin dalam jumpa pers. Polisi selidiki kemungkinan keterkaitan 'bom Solo' dengan ISIS Presiden perintahkan polisi ungkap jaringan bom bunuh diri Solo Ledakan bom bunuh diri di Mapolres Solo Nurohman, menurut Kapolri, adalah anggota kelompok Arif Hidayatullah alias Abu Mush'ab yang disebut satu jaringan dengan sosok Bahrun Naim, yang kini diklaim berada di Suriah. Temuan polisi menyimpulkan Bahrun Naim adalah otak pelaku penyerangan ledakan bom di depan Gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Januari lalu.


Terduga bom bunuh diri di Mapolresta Solo telah diungkap jati dirinya oleh polisi.

 Abu Mush'ab sendiri telah ditangkap di Surabaya bersama dua terduga teroris awal Juni lalu. Terkait ISIS Ditanya apakah dengan demikian, serangan bom bunuh diri di Mapolresta Solo terkait dengan kelompok militan Negara Islam atau ISIS, Kapolri tidak membantahnya. "Ini terkait dengan seruan pemimpin ISIS untuk melakukan amaliyah di bulan ramadan," katanya. Image copyrightEPA Image caption

Kapolri tidak menampik kasus bom bunuh diri Mapolresta Solo terkait dengan ISIS.


Sejauh ini belum ada pihak atau kelompok yang mengaku bertanggungjawab terhadap aksi bom bunuh diri di Solo yang menewaskan pelaku dan melukasi seorang anggota polisi. Dalam jumpa pers bersama Kapolri, Kepala Badan nasional penanggulangan teroris, BNPT, Tito Karnavian menegaskan bahwa Abu Mush'ab adalah anggota jaringan Bahrun Naim. "Garis komandonya ke sana," ujar Tito Karnavian.

======


 Serangan bom di dekat konsulat AS di Jeddah, Arab Saudi 4 Juli 2016


Ilustrasi kantor konsulat Amerika Serikat di Jeddah, Arab Saudi.

 Seorang terduga bom bunuh diri tewas setelah bahan peledaknya meledak di dekat Kantor konsulat Amerika Serikat di Jeddah, Arab Saudi, demikian laporan media setempat. Beberapa laporan lainnya menyebutkan ledakan itu telah melukai dua orang petugas keamanan kantor konsulat.
Seperti dilaporkan Kantor berita AFP, dua anggota kepolisian setempat terluka ketika berusaha menghentikan aksi pelaku bom bunuh diri. Belum ada keterangan resmi dari otoritas Arab Saudi dan AS terhadap peristiwa tersebut
Disebutkan pelaku mengendarai sebuah kendaraan roda empat di depan masjid tidak jauh dari kantor konsulat AS. Serangan ini terjadi menjelang peringatan hari jadi kemerdekaan Amerika Serikat. Pada 2004, konsulat AS di Jeddah menjadi target serangan kelompok militan yang menewaskan sembilan orang.

Serangan di Medinah, Arab Saudi, 

Tewaskan Empat Orang 

Gambar dari rekaman video menunjukkan kebakaran di dekat Masjid Nabawi di Medinah.
 Empat aparat keamanan tewas di kota Medinah, Arab Saudi, dalam serangan bom bunuh diri di dekat Masjid Nabawi, salah satu tempat suci bagi umat Islam. Pelaku serangan dilaporkan melancarkan serangan di dekat Masjid Nabawi di Medinah ketika aparat keamanan tengah berbuka puasa pada Senin (04/07).


Asap terlihat membumbung dari lapangan parkir.
Televisi Arab Saudi menayangkan gambar-gambar kebakaran yang terjadi di lapangan parkir dan tampak setidaknya dua satuan pengaman tergeletak di sana. Pelaku meledakkan diri ketika aparat keamanan tengah berbuka puasa, lapor televisi Al-Arabiya.
Sejauh ini otorita Arab Saudi belum memberikan keterangan apapun tentang peristiwa ini. Serangan di Madinah ini terjadi pada hari yang sama dengan pengeboman bunuh diri di luar masjid Syiah di kota Qatif, Arab Saudi bagian timur.

Di samping itu, terjadi pula pengeboman di dekat Konsulat Amerika Serikat di Jeddah. MedinahImage copyrightZILLUR REHMAN Image caption Asap terlihat membumbung dari lapangan parkir. MedinahImage copyrightUGC Image caption Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di Medinah.
Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di Medinah



Dua anggota satuan pengaman mengalami luka-luka dalam insiden di Jeddah. Sejauh ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut. Berbagi berita ini Tentang be

Juni 29, 2016

Inilah Kronologis OTT KPK ke Anak Buah SBY

Rabu, 29 Juni 2016 , 21:01:00

Inilah Kronologis OTT KPK ke Anak Buah SBY


 Anggota DPR I Putu Sudiartana

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan La Ode M Syarif, serta Juru Bicara KPK Yuyuk Andriati dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/6) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPR I Putu Sudiartana. Foto: Ricardo/JPNN.Com


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Anggota Komisi III DPR, I Putu Sudiartana sebagai tersangka dugaan suap terkait usulan proyek pembangunan jalan di Sumatera Barat. Politikus Partai Demokrat (PD) itu dijerat sebagai tersangka penerima suap usai dicokok dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (29/6) malam memaparkan kronologis OTT terhadap anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di PD itu. Mulanya, tim satgas KPK pada Selasa (28/6) pukul 18.00 bergerak ke daerah Petamburan, Jakarta Barat. Saat itu tim KPK Noviyanti yang tak lain staf anggota DPR. Selain itu, KPK juga menangkap suami Noviyanti, Muchlis.
Keduanya lantas diboyong ke KPK. Dari pengakuan Noviyanti, tim satgas KPK di lapngan bergerak ke titik lain.
Pada pukul 21.00 WIB, KPK menangkap I Putu Sudiartana di perumahan anggota DPR di Ulujami, Jakarta Selatan. Setelah itu, pada pukul 23.00 WIB petugas bergerak ke Padang dan berhasil menangkap Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suprapto dan seorang swasta bernama Yogan Askan.
Tim KPK lantas memboyong Suprapto dan Yogan ke Mapolda Sumbar. “Dan diterbangkan ke Jakarta Rabu pagi," kata Basaria.
Sedangkan pada Rabu (29/6) dini hari, tim satgas KPK bergerak ke Tebing Tinggi Sumatera Utara untuk menangkap orang kepercayaan Putu yang bernama Suhemi. Selanjutnya, KPK pada pagi tadi langsung membawa Suhemi ke Jakarta.
Basaria menjelaskan, dari OTT itu KPK menyita uang SGD 40 ribu dan tiga lembar bukti transfer. Uang dan bukti transfer itu diduga dari Suprapto dan Yogan untuk diberikan ke Putu, Suhemi dan Noviyanti.
"Pemberian suap dilakukan melalui beberapa kali transfer. Ada yang diberikan melalui MCH (Muchlis), ada melalui tiga rekening," ujar Basaria.










































Mantan perwira Polri itu menambahkan, suap ke Putu terkait dengan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumbar yang nilainya Rp 300 miliar. Tujuan suap itu agar Putu ikut membantu meloloskan agar anggaran proyek itu dibiayai APBN-P 2016.
Kini Putu bersama Noviyanto dan Suhemi menjadi tersangka penerima suap. Sedangkan Suprapto dan Yogan menjadi tersangka penerima suap.

‎"Sementafa MCH (Muchlis) suami NOV telah dilepaskan. Sewaktu-waktu kalau diperlukan akan dipanggil," pungkasnya. (put/jpg/ara/jpnn)

JAKARTA - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Barat Suprapto pernah beberapa kali mondar mandir ke kompleks Parlemen, menemui Putu Sudiartana.
"Kalau dia (Suprapto) memang beberapa kali menemui Putu di DPR," kata sumber JPNN.com di gedung DPR Jakarta, Rabu (29/6).
Suprapto merupakan pejabat Pemerintah Provinsi Sumbar yang ikut diamankan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Anggota DPR Fraksi Demokrat, pada Selasa (28/6) malam. Diduga, mereka terlibat kasus suap proyek infrastruktur di Bumi Minang.
Dalam kasus ini, KPK juga sudah resmi menetapkan I Putu Sudiarta sebagai tersangka suap. Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ditangkap di rumah dinasnya kompleks Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Selain Putu, KPK juga menetapkan empat orang lain sebagai tersangka. Mereka adalah staf Putu bernama Novi Yanti, Kadis PU Sumbar Suprapto, rekan Putu bernama Suhaimi dan pengusaha Yogan Askan.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan kasus suap ini berkaitan dengan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumbar senilai Rp 300 miliar. Suapnya sendiri sejumlah Rp 500 juta.(fat/jpnn)
Sumber:JPNN.Com

=======


KPK menangkap I Putu Sudiartana merupakan politikus Partai Demokrat di Jakarta pada dinihari tadi.Ia Wakil Bendahara Umum di DPP Partai Demokrat periode 2015-2020.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan anggota Komisi Hukum bersama tiga orang ditangkap tadi dinihari.
Dalam operasi itu, KPK dikabarkan mencokok lima orang di tiga tempat, yaitu Medan, Padang, dan Jakarta.
Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif dan Juru Bicara KPK Yuyuk Andriati dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/6), terkait operasi tangkap tangan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana. Foto: Ricardo/JPNN.Com


Suap menyuap itu terkait dengan pengurusan anggaran untuk proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat pada APBN Perubahan 2016.
Tiga (dari lima tersangka itu) disangka menerima suap. Yakni anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana (IPS), stafnya yang bernama Novianti (Nov), serta seorang swasta bernama Suhemi.
Sedangkan dua orang lainnya menjadi tersangka (pemberi suap). Yaitu Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Suprapto (SPT) dan pengusaha bernama Yogan Askan.
Dari penelusuran KPK, modus pemberian uang sogok ke anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tak seperti kasus-kasus suap lainnya yang ditangani lembaga antirasuah tersebut. Sebab, uang diserahkan dengan cara transfer.
"Biasanya cash, kali ini transfer ke tiga rekening. Saat transfer itulah penyelidik bisa mengamankan," kata Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (29/6) petang.
Syarif lantas memerinci transfer uang sogok itu. Yang pertama Rp 150 juta, kedua Rp 300 juta dan ketiga Rp 50 juta.
Transfer dengan jumlah total Rp 500 juta di dilakukan dalam dua hari yang berbeda. Yaitu pada 25 Juni dan 27 Juni 2016.
====

I Putu Sudiartana, Anggota DPR periode 2014-2019, membidangi hukum dan hak asasi manusia. kelahiran Bongkasa, Bali, 8 Desember 1971. Sebelum menduduki kursi DPR, suami Luh Ketut Ayu ini pernah mencoba peruntungan mengikuti pemilihan Gubernur Bali pada 2013. Putu Sudiartana yang waktu itu diplot menjadi wakil gubernur bersama I Gede Winasa tidak lolos verifikasi. Salah satu sebabnya adalah dugaan pemalsuan tanda tangan dukungan partai pendukung pencalonan pasangan oleh anggota tim pasangan tersebut.

SUMBER DIOLAH TEMPO

Tambang Batu Bara di Sawahlunto Meledak;lima korban mengalami luka bakar serius

Tambang Batu Bara di Sawahlunto Meledak
SELASA, 28 JUNI 2016 | 08:50
Indikasi sementara pemicu ledakan adalah hubungan arus pendek listrik.

Lubang Mbah Suro, Kota Sawahlunto, Sumbar. ANTARA/Iggoy el Fitra


TEMPO.CO, Padang - Lubang tambang batu bara yang dikelola PT NAL di Parambahan, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sekitar 97 kilometer ke arah selatan Kota Padang, dilaporkan meledak pada Senin, 27 Juni 2016, pukul 22.30 WIB.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sedikitnya lima orang dilaporkan berada dalam lubang tambang saat peristiwa itu terjadi. Tiga di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Warga setempat, Ruly Firmansyah, menyatakan tiga korban yang mengalami luka bakar tersebut telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil di Padang setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto.
Dugaan penyebab meledaknya tambang tersebut hingga saat ini masih diselidiki aparat berwenang. Saat ini aparat kepolisian setempat masih melakukan evakuasi terkait dengan kemungkinan adanya korban lain di lokasi kejadian. Suara ledakan terdengar cukup keras oleh warga sekitar. Warga pun langsung melakukan pengecekan hingga ditemukan lima korban. ANTARA

Korban Ledakan Tambang Alami Trauma Pernapasan SELASA, 28 JUNI 2016 |
Korban Ledakan Tambang Alami Trauma Pernapasan Pertambangan batubara tradisional di Sawahlunto, Sumbar, Selasa (16/6).
Diperkirakan ada sekitar 35 pekerja dan lima pengawas sedang berada dalam tambang batu bara saat terjadi ledakan pukul 10.30. ANTARA/Arif Pribadi TEMPO.CO, Jakarta - Korban ledakan tambang batu bara di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat banyak yang mengalami trauma saluran pernapasan akut. Saat ini mereka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dokter Irwan yang menangani para pasien mengatakan tiga dari lima korban ledakan segera dirujuk ke RSUP M Djamil Padang setelah mendapatkan pertolongan pertama di RSUD setempat.
Mereka adalah Firman Dedi, 43 tahun, Kamundi Halawa (35), dan Siswoko (40). Sedangkan dua korban lainnya, April Syaiful (37) dan Adi Tusiman (35), untuk sementara bisa ditangani di rumah sakit setempat.

Selain mengalami trauma pernapasan akibat menghirup udara panas, lima korban tersebut mengalami luka bakar cukup serius dengan persentase 40 hingga 60 persen. "Semua korban telah diberikan alat bantu pernapasan berupa instalasi endotrakhea dan infus, serta upaya pemindaian keluar-masuk cairan pada tubuh korban," kata Irwan, Selasa, 28 Juni 2016. Menurut Irwan, kondisi terakhir para korban dalam kondisi stabil tapi masih membutuhkan terapi lanjutan dengan peralatan yang lebih lengkap dan canggih. Hal paling diwaspadai dalam penanganan pasien luka bakar, kata dia, adalah risiko adanya komplikasi jalan pernapasan. Namun pihaknya sudah mengantisipasi dengan melakukan evaluasi medis terhadap kondisi pasien sebelum dirujuk. "Tim medis juga sudah berupaya melakukan penyedotan kandungan zat karbon pada saluran pernapasan korban yang merupakan sisa adanya peristiwa terbakar selaput pada saluran tersebut akibat udara panas yang terisap saat terjadi ledakan," katanya lagi. Kepala Teknik Tambang (KTT) PT NAL Fauzi mengatakan indikasi sementara pemicu ledakan adalah hubungan arus pendek listrik. "Kami bersama pihak terkait masih menyelidiki kebenaran dugaan tersebut, selain memaksimalkan penanganan terhadap pekerja kami yang menjadi korban ledakan," tuturnya. Sebelumnya, lubang tambang batu bara yang dikelola PT NAL, yang berlokasi di Parambahan Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, dilaporkan meledak pada Senin pukul 22.30 WIB. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, lima orang dilaporkan berada dalam lubang dan tiga orang di antaranya dalam kondisi kritis. ANTARA

Juni 28, 2016

Panglima TNI: Perlu Fasilitas Pesawat Tempur Di Natuna

Panglima TNI: perlu ada fasilitas dan pesawat tempur di Natuna
Senin, 27 Juni 2016 21:06 WIB
Pewarta: Bayu Prasetyo dan Syaiful Hakim
Panglima TNI: perlu ada fasilitas dan pesawat tempur di Natuna
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
(ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI untuk membangun pangkalan militer di Kepulauan Natuna. "Yang dibangun adalah beberapa pangkalan militer. Tapi perlu kita berdayakan lagi, contohnya runway Lanud Ranai, perlu ada perpanjangan lagi, perlu ada tempat pesawat tempur di sana, perlu ada ground support equipment pesawat tempur di sana," kata Gatot ditemui di Markas Besar TNI, Cilangkap pada Senin. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah memprioritaskan pembangunan sejumlah kawasan baik di Natuna, Morotai, Biak dan Saumlaki-Selaru. Panglima menjelaskan pembangunan diprioritaskan dapat dimulai pada akhir 2016 dan pada 2017 sudah harus ada perkembangan pembangunan di sejumlah kawasan tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun dermaga yang dapat disinggahi oleh sejumlah Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk menjaga keamanan perairan. Dia juga mengatakan pemerintah perlu menambah radar untuk memantau wilayah di seluruh kawasan perbatasan. Presiden telah melakukan rapat terbatas di Natuna pada 23 Juni 2016 membahas pembangunan ekonomi di pulau tersebut. Rapat terbatas itu diikuti oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Editor: Suryanto COPYRIGHT © ANTARA 2016

Juni 27, 2016

Tak Cuma Abu Sayyaf, Ada Kelompok Al-Habsyi Culik WNI Di Pilipina Selatan


Kelompok Al-Habsyi minta tebusan 200 juta peso. 

Senin, 27 Juni 2016 | 23:37 WIBOleh : Rendra Saputra, Romys Binekasri

Tak Cuma Abu Sayyaf,
Ada Kelompok Al-Habsyi Ikut Culik WNI
Pria diduga menjadi pemimpin kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina (kiri).
Foto ini diambil oleh polisi Filipina beberapa waktu lalu. (VIVA.co.id/CBC news)
VIVA.co.id – Tujuh warga negara Indonesia (WNI) anak buah kapal (ABK) Tugboat (TB) Charles 001 rupanya diculik dua kelompok bersenjata Filipina yang berbeda. Tak cuma kelompok Abu Sayyaf, namun juga disebut-sebut kelompok Al-Habsyi ikut dalam penculikan tersebut. Hal itu dipastikan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin malam, 27 Juni 2016. Kata Panglima, empat WNI disandera kelompok Al-Habsyi, sedangkan tiga orang ditawan kelompok Abu Sayyaf. Kelompok Al-Habsyi, dikatakan Gatot, meminta uang tebusan sebesar 200 juta peso pada perusahaan tempat para WNI bekerja, yakni PT Rusianto Bersaudara. "Yang diinformasikan (uang tebusan) adalah 200 juta peso, atau sekitar Rp55-60 miliar," ujar Gatot. Sementara untuk ketiga WNI lainnya, kata Gatot, hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Pihaknya hingga kini mengaku masih terus melakukan pencarian. "Yang mereka minta (tebusan) adalah empat orang. Tiga orang belum, kita pastikan di mana itu, masih dicari," tuturnya. Gatot mengatakan, kondisi keempat WNI yang disekap Al-Habsyi Cs saat ini dalam keadaan baik, meskipun dia belum bisa berkomunikasi secara langsung dengan para korban. "Dari kemarin, saya ulangi, siang tadi sehat. Tetapi saya belum langsung komunikasi dengan sandera," ujarnya. Selain itu, Gatot memastikan posisi ketujuh warga Indonesia yang tersekap ditempatkan secara terpisah oleh para perompak. "Ada di Jolo, sementara yang bisa dimonitor adalah empat (tawanan). Tapi perlu diverifikasi lagi, terpisah dengan yang tiga," kata dia. "Ya, salah satu bisa dipastikan Al-Habsyi. Satunya lagi kelompoknya pertama (Abu Sayyaf). Kita verifikasi terus, kita cek benar di mana keberadaannya," ujarnya. Seperti diketahui, TB Charles dibajak kelompok perompak di perairan perbatasan Filipina. Pembajakan tersebut dilakukan lantaran kapal melewati jalur yang dianggap rawan. Kasus tersebut terungkap setelah salah seorang ABK menelepon istrinya usai disandera oleh para perompak. JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan telah mengetahui posisi empat dari tujuh warga negara Indonesia (WNI) yang disandera di Filipina. Mantan KSAD itu menyebut ketujuh WNI ditempatkan secara terpisah oleh para teroris. "Ada di Jolo, yang sementara yang bisa di monitor adalah empat. Tapi perlu diverifikasi lagi. Terpisah dengan yang tiga," ujar Gatot di kantornya, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Senin (27/6/2016).

Panglima TNI, Jenderal Gatot (Foto: Okezone)
Syamsul Anwar Khoemaeni
Jurnalis


 Gatot menambahkan, penempatan secara terpisah itu lantaran ketujuh WNI disandera oleh dua kelompok yang berbeda. Jika empat WNI disandera oleh Al Habsyi Cs, sedangkan sisanya disekap oleh Abu Sayyaf. "Iya, salah satu bisa dipastikan Al Habsyi. Satunya lagi kelompoknya pertama (Abu Sayyaf). Kita verifikasi terus, kita cek bener dimana keberadaannya," tandasnya. Seperti diketahui, TB Charles dibajak kelompok perompak di perairan perbatasan Filipina. Pembajakan tersebut dilakukan lantaran kapal melewati jalur yang telah ditetapkan. Kasus tersebut terungkap setelah salah satu ABK menelpon istrinya usai disandera oleh para perompak.



 MANILA – Berselang dua hari setelah Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengumumkan penculikan tujuh anak buah kapal (ABK) di Laut Sulu, Militer Filipina akhirnya mengakui insiden penculikan tersebut. Juru bicara militer Filipina Brigadir Jenderal Restituto Padilla mengatakan, Komandan Mindanao Barat yang mengontrol area tersebut, melaporkan tujuh dari 13 ABK Indonesia termasuk kapten kapal, diculik dari kapal tunda Charles pada 22 Juni pukul 11.00 di Laut Sulu. “Informasi dari unit lapangan memperkirakan korban penculikan ditahan sebagai sandera di suatu tempat di Sulu,” tutur Padilla, seperti dimuat The Star, Senin (27/6/2016). Namun, baik Filipina maupun Indonesia belum memastikan apakah penculik merupakan anggota kelompok Abu Sayyaf atau bukan. Penyanderaan terhadap warga Indonesia di Filipina Selatan adalah yang ketiga kalinya terjadi. Penyanderaan kali ini membuat Menteri Retno marah. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu menyebut penculikan dan penyanderaan kali ini sudah tidak bisa ditoleransi. (Baca juga: Indonesia Tidak Bisa Tolerir Penyanderaan WNI Ketiga Kalinya) Penyanderaan kali ini membuat pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengiriman batu bara untuk sementara waktu ke Filipina. Sebelumnya, kelompok Abu Sayyaf menculik serta menyandera 17 ABK Indonesia di dua insiden terpisah pada Maret dan April 2016. Semuanya telah dibebaskan beberapa waktu lalu. (wab

JAKARTA - Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib menilai pemerintah perlu memiliki mekanisme tanggap darurat dalam menyikapi kasus penyanderaan, menyusul insiden penyanderaan tujuh warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata. "Pemerintah tampak belum memiliki mekanisme tanggap darurat ketika sebuah kasus penyanderaan terjadi," ujar Ridlwan di Jakarta, Senin (27/6/2016). Sebelumnya kelompok bersenjata di Filipina dikabarkan kembali menyandera terhadap tujuh anak buah Kapal TB Charles dari Samarinda saat melintas di perairan Filipina. Peristiwa penyanderaan ini adalah peristiwa penyanderaan ketiga kalinya terhadap WNI. "Berbeda dengan dua kasus penyanderaan sebelumnya, respons pemerintah terlihat gagap dan kurang siap terhadap kasus ini," ujar Ridlwan.
 Ridlwan menekankan pemerintah melalui Wapres Jusuf Kalla dan Panglima TNI sempat menyangkal adanya penyanderaan. Pemerintah baru bersikap ketika kabar simpang siur terjadi. "Baru setelah simpang siur, Pak Luhut (Menko Polhukam) membuat crisis centre," ujar dia. Dia menyarankan pemerintah mengevaluasi sistem operasi intelijen pada beberapa lini. "Kita sempat dipuji dunia internasional ketika sukses membebaskan 14 WNI.
Saat ini kita diuji lagi dengan kasus tujuh WNI, maka jangan lengah," ujar alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen UI tersebut.
Di sisi lain Ridlwan juga menilai penyanderaan terhadap tujuh WNI cukup janggal karena pihak penyandera kali ini meminta tebusan dalam bentuk ringgit bukan dollar atau peso. Selain itu, kelompok bersenjata juga hanya menawan tujuh orang dan membiarkan kapal beserta enam orang lainnya pulang. (ful)

Mereka Mengatakan Indonesia Ini Negara Besar

KRI Imam Bonjol, Penembak Kapal Cina 

Dan Tempat Rapat Jokowi 


Presiden Joko Widodo meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat rapat terbatas tentang Natuna di atas kapal perang tersebut saat berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6). SEKRETARIAT KABINET 
"Kita harus menunjukan bahwa ini adalah jendela kita, halaman muka kita. Ketika orang masuk ke Indonesia, mereka akan mengatakan ini negara besar."

Nelayan Kepulauan Sangihe di Pantai Usai Dikunjungi Jokowi, Pemerintah Kembangkan Transportasi Natuna

Pemerintah Indonesia terlihat sangat serius menyikapi insiden penembakan kapal penangkap ikan berbendera Cina oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut di perairan Laut Natuna, Jumat (17/6) pekan lalu. Bersama beberapa menteri dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Presiden Joko Widodo meninjau langsung KRI Imam Bonjol 383, yang tengah berlayar di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6) pagi.

Di atas kapal perang yang menembak kapal pencoleng ikan asal Cina tersebut, Presiden menggelar rapat terbatas. Rapat itu dihadiri oleh Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, KSAL Laksamana Ade Supandi, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan arahan kepada para menteri dan jajaran TNI untuk mengembangkan wilayah Kepulauan Natuna, terutama perikanan, migas dan pertahanan. “Sebuah kebanggaan nasionalisme, kita harus menunjukan bahwa ini adalah jendela kita, halaman muka kita. Ketika orang masuk ke Indonesia, mereka akan mengatakan ini negara besar," kata Jokowi.
(Baca: Bertebar Ladang Migas, Jokowi Akan Perkuat Keamanan Natuna)
Setelah itu, Jokowi meninjau kondisi peralatan dan persenjataan KRI Imam Bonjol. Presiden juga sempat berada di anjungan kapal sambil menatap ke laut lepas. Tak lupa, Jokowi membubuhkan tanda tangan dan sebuah pesan di buku tamu kapal tersebut: Jaga...Pertahankan NKRI!! Donang Wahyu

Juni 20, 2016

Golkar Batal Usung Ahok

Minggu, 19 Juni 2016 , 14:38:00


Desas-desus di Musda Golkar DKI Jakarta
Golkar Batal Usung Ahok jika Menantu Ical yang Menang

JAKARTA - Dukungan yang mulai mencuat dari Golkar untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bisa kandas di Musyawarah Daerah DPD I Golkar DKI Jakarta. Itu terjadi bila Musda mendaulat atau dimenangkan oleh Taufan Rotorasiko. Kabar angin itu berembus di sela Musda yang digeber di kantor DPP Golkar, Slipi, Minggu (19/6).
Diketahui, dalam Musda ke-IX Golkar DKI Jakarta ini hanya ada dua kandidat yang maju sebagai calon. Selain Taufan yang merupakan menantu dari Aburizal Bakrie, ada nama Fayakun Andriadi. Dukungan ke Ahok bakal tetap, kalau Fayakun, si wasekjen DPP Golkar yang menang. Desas-desus itu juga tak bisa dibantah Sekretaris Organizing Commite (OC) Musda Golkar DKI, Basri Baco. "Saya panitia pelaksana, kalau dengar-dengar seperti itu ada. Cuma, bukan kewenangan saya untuk menjawab detail. Tapi isu itu memang ada, dan itu permainan elite lah," kata Basri ditemui di arena Musda.
Pihaknya berharap pelaksanaan Musda kali ini dapat menjadi tonggak sejarah baru bagi kebangkitan DPD Golkar DKI, yang sudah dua tahun tidak punya ketua definitif. (fat/jpnn)

Ilustrasi dok.JPNN.com 

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menerima pendaftaran empat bakal calon gubernur (bacagub) yang akan maju di tiga provinsi yang akan menggelar pilkada 2017 mendatang. Mereka yakni dua kandidat untuk Papua Barat dan masing-masing satu balongub untuk pilgub DKI Jakarta dan Bangka Belitung. Partai Kabah sendiri mulai membuka pendaftaran pilkada serentak 2017 secara terbuka, Rabu (15/6) lalu. Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan,pendaftaran tersebut bisa dilakukan secara langsung di DPP/DPW/DPC maupun melalui surat elektonik dan pos. Untuk pendaftaran di DPP, sambung Baidowi, balongub bisa datang langsung ke Sekretariat Nasional Badan Pemenangan Pemilu (Seknas Bappilu) PPP di Jalan Tebet Barat IX, Jakarta Selatan dan itu telah dilakukan oleh empat bacagub dan dua bakal calon bupati yang datang langsung. Empat cagub tersebut, lanjutnya, yakni pasangan Irene Manibuy – Abdullah Manaray untuk balongub Papua Barat, Hasnaeni (DKI Jakarta), Bustami Rahman (Bangka Belitung) dan Hermus Indou – Ali Mochtar Ngabalin (Papua Barat). Selain itu, terdapat sejumlah calon bupati/walikota yang turut mendaftar ke PPP. “Khusus yang mendaftar di DPP sudah sekitar 10 orang yang datang langsung. Mendaftar melalui email sebanyak tiga orang,” ujarnya kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (19/6). Dia melanjutkan, pendaftaran akan berlangsung hingga Sabtu (25/6). Karena itu, pihaknya optimistis banyak tokoh yang akan mendaftar ke PPP seminggu kedepan. Terlebih, saat ini persoalan dualisme PPP sudah selesai. “UU Pilkada sudah disahkan, bahwa hanya parpol yang mendapatkan pengesahan dari Menkumham yang berhak mendaftarkan calon kepala daerah. Tidak ada perdebatan lagi,” imbuh mantan aktivis HMI itu.

Selanjutnya, kata Baidowi, setiap calon yang mendaftar ke PPP akan diikutsertakan dalam rapat pimpinan sesuai dengan tingkatannya. Dalam forum tersebut, para kandidat diminta menyampaikan visi dan misi kepada kader PPP. Kemudian, hasil rapat pimpinan dikirimkan ke DPP untuk diputuskan. “Kami memiliki waktu 10 hari untuk memutuskan pasangan calon yang akan diusung,” kata Awik, sapaan akrab Baidowi. Dia berharap perhelatan pilkada ini juga paralel dengan konsolidasi organisasi. Sehingga, konsolidasi pemenangan pilkada juga berimbas pada suksesnya konsolidasi. “Sekali jalan langsung kerja dua kali,” tukasnya. (aen/sam/jpnn)

BERITA TERKAIT Siap Nyalon tapi Tunggu Petahana Lengser Politikus PDIP: Kalau Ahok Tidak Yakin, Itu Urusan Dia Minta Rp 9 Miliar, Belum Diketok Palu PPP Cari Calon Wakil Bupati Calon dari PDIP Masih Tunggu Survei Jagonya NasDem Ditetapkan Akhir Juni Gerindra Gunakan Jasa Dua Lembaga Survei