Mei 06, 2016

Papua Masih Percaya Pemerintah Indonesia

Ramos Horta: Papua masih percaya pemerintah Indonesia

 | 4.062 Views
Ramos Horta: Papua masih percaya pemerintah Indonesia
Jose Ramos Horta (ANTARA FOTO/Marboen)
 Dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk meningkatkan keadaan di Papua, banyak orang-orang di sana yang sangat mengharapkannya setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan..."

Jakarta (ANTARA News) - Mantan presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengatakan masyarakat Papua sebagian besar masih percaya dengan pemerintah Indonesia dan mereka tidak ingin memisahkan diri dari Indonesia.

"Dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk meningkatkan keadaan di Papua, banyak orang-orang di sana yang sangat mengharapkannya setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan, aku melihat banyak harapan pada pemerintahan yang baru ini," kata Jose kepada watawan di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah mendengarkan dan mengerti kenapa terjadi perlawanan di sana.

"Semua sudah tahu perlawanan itu sudah ada sejak lama Indonesia harus memahami kenapa pulau sebesar itu ingin memisahkan diri, kenapa orang-orang tidak senang. Mereka inginkan kedamaian, kebebasan, penghargaan serta pembangunan. Selama ini mereka tidak merasakan pemerataan dari pembangunan yang ada," kata Jose yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Timor Leste.

Dia mengakui, untuk mengentas masalah di Papua tidaklah mudah dan sederhana, butuh usaha, komitmen, serta kepemimpinan yang kuat untuk membangun Papua.

Harus ada kebijakan yang berkesinambungan yang dapat menguntungkan masyarakat lokal, serta dalam pembangunan itu juga tidak merusak lingkungan.

"Pemerintah harus memahami mereka yang merasa tertinggal, maka pembangunan juga harus menyeimbangkan antara keetnikan mereka serta unsur modernisasi," kata dia.

Dia percaya Indonesia punya pengalaman untuk hal itu, karena Indonesia punya banyak sosiolog dan antropolog serta Presiden telah berkomitmen untuk menyelesaikan ketidakadilan di Papua, dan Papua Barat.

Dia juga menyarankan untuk mendekati masyarakat separatis tidaklah dengan kekerasan senjata, tetapi melalui. pendekatan dialog.

"Walaupun mereka berseberangan, tetapi selama mereka masih bisa diajak bicara, saya rasa itu langkah yang baik. Saat ini Indonesia sangat terbuka untuk itu," kata dia.

Menurut dia, pemerintah harus berhati-hati dengan metode kekerasan, jika hal itu melukai orang yang tidak bersalah maka mereka akan ikut angkat senjata menyerang.

Pada tanggal 2 Mei, atas nama Indonesia, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengundang Ramos Horta ke Papua untuk berdialog dengan warga setempat.

Hal itu salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membangun Papua dan menyelesaikan kasus HAM di sana.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Timor Leste dukung Papua bagian NKRI

 | 5.238 Views
Timor Leste dukung Papua bagian NKRI
Ramos Horta (ANTARA FOTO/Maha Eka Swasta)
Jayapura (ANTARA News) - Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mendukung Papua sebagai bagian dari NKRI sehingga tidak akan pernah setuju perjuangan Papua merdeka.

"Kebijakan kami (Timor Leste), tetap mendukung integrasi Papua dalam NKRI. Kami tidak pernah mendukung kelompok perjuangan, baik di dalam dan di luar negeri yang suarakan merdeka," kata Ramos Horta dalam jumpa pers di Kota Jayapura, Papua, Selasa.

Ramos yang pernah terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur (sekarang disebut Timur Leste) mengatakan, Papua sudah sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak ada hal yang perlu dipersoalkan.

"Mungkin bisa sampaikan kepada saya, jika ada kelompok dari kami (Timor Leste) yang mendukung pernyataan atau menyuarakan Papua merdeka, tunjukkan kepada saya nanti, saya bayar Rp1 miliar," katanya di sela-sela kunjungannya ke Jayapura, Papua, sejak Senin (2/5).

Ramos mengaku berada di Tanah Papua atas undangan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan teman akrabnya.

"Saya akan pergi kemana pun atau ke Indonesia dan luar negeri, jika saya diundang. Saya datang ke Jayapura karena diundang oleh Pak Luhut," katanya.

"Saya sangat terkesan dengan apa yang saya lihat, berbagai kemajuan terus dicapai oleh Papua. Di bawah kebijakan Presiden Jokowi, yang bebaskan siapa saja masuk ke Papua sangat baik dan tidak seketat dulu, dan ini saya alami sendiri saat ini," lanjutnya.

Ramos juga memuji soal pencapaian SDM Papua yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan berkat pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah Indonesia.

"SDM Papua sudah semakin maju, ada pilot Papua, ada Jenderal Fredy Numberi. Saran saya, anak-anak Papua harus belajar dan belajar, yang tadi tidak bisa akan bisa dan bisa sukses. Karena dengan pendidikan yang tinggi, bisa bangun Papua melebihi Bali atau Jawa," katanya.

Selama berada di Jayapura, Ramos Horta sempat menemui sejumlah pihak, diantaranya Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih, Gubernur Papua dan sejumlah tokoh penting lainnya.
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Munaslub ini momentum untuk bangkit

Tokoh Senior Partai Golkar Akbar Tandjung (kanan) bersama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (tengah), dan Politisi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf (kiri) meninjau kelas saat acara pembukaan Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa di Akbar Tandjung Institut, Jakarta, Selasa (3/5/2016). Sekolah politik bagi para aktivis organisasi kemahasiswaan tersebut akan diisi oleh 15 pemateri dari berbagai Tokoh Bangsa.
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Munaslub ini momentum untuk bangkit

Akbar Tandjung meminta kepemimpinan Partai Golkar mendatang jangan melulu dikaitkan dengan uang karena akan membuat partai lebih jatuh.

Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu menanggapi wacana iuran Rp 1 miliar yang harus disetorkan calon ketua umum partai berlambang pohon beringin di Munaslub Golkar medio Mei nanti."‎Kalau dalam kepemimpinan akan diliputi dengan nuansa uang, citra kita di publik akan negatif. Kalau citranya merosot dan tidak diapresiasi publik maka akan berdampak pada eksistensi partai," kata Akbar di Jakarta, Kamis (5/5/2016).
Akbar mengingatkan citra Golkar kadung menurun dan tidak lagi menjadi partai politik papan atas dalam kancah perpolitikan nasional. Malah, Golkar kini kalah peringkat dengan NasDem sebagai partai baru.Ia mencela usulan iursan Rp 1 miliar karena tidak lazim. "Nanti ke depan untuk jadi Ketua DPD I harus kasih Rp 500 juta, DPD II Rp 200 juta. Jadi nanti kepemimpinan Partai Golkar meliputi uang," Akbar kesal.Akbar sangat mendukung penyelenggaraan Munaslub Golkar. Ia mengusulkan untuk penyelenggaraan munaslub kader Golkar jangan malu untuk urunan sesuai kemampuan masing-masing, termasuk mencari tempat yang murah."Munaslub ini momentum untuk bangkit kembali raih posisi terhormat," tegas Akbar.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

Akbar Tandjung: Calon Ketum Golkar Berkantong Tipis Bakal Tersingkir


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gagasan soal iuran Rp 1 miliar bagi setiap calon Ketua Umum DPP Golkar hanya memperburuk partai berlambang pohon beringin.
Mantan Ketua Umum DPP Golkar, Akbar Tanjung, menilai calon ketua umum yang berkantong tebal akan mudah melenggang maju karena mampu memenuhi iuran Rp 1 miliar, tapi berakibat tak baik bagi calon yang kere.
Wacana iuran Rp 1 miliar yang harus disetorkan tiap-tiap calon ketua umum pada Munaslub Partai Golkar mendatang pada gilirannya membuka konflik baru di internal kader.
"Untuk urusan yang berkaitan dengan kepemimpinan politik yang bermuara pada pengabdian bagi bangsa, negara dan rakyat, sebaiknya nuansa uang kita hindari," ujar Akbar di Akbar Tandjung Institute, Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).
Akbar menambahkan, saat ini Golkar membutuhkan pemimpin yang mampu mengakhiri konflik, mengkonsolidasikan semua faksi yang ada dan mengembalikan kejayaan partai.
"Biasanya mereka datang dari latar belakang yang bukan orang yang mempunyai sumber daya yang besar," ujar Akbar kepada wartawan, di kantor Akbar Tanjung Institute, Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).
Dengan kewajiban menyetor Rp 1 miliar, lanjut Akbar, maka kandidat ideal yang memiliki segala kriteria untuk memajukan partai namun tidak punya uang akan tersingkir dari bursa calon ketua umum.
Ia menolak gagasan panitia munaslub soal iuran dan seharusnya ada cara lain untuk menyelesaikan masalah pendanaan dan politik transaksional yang tak terhindarkan.

Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Y Gustaman