Saat itu, Dien menyampaikan lahan di Sumber Waras tidak untuk dijual, dan Dien juga merekomendasikan tanah milik Pemprov di Sunter dan Jakarta Pusat untuk dibangun sebuah rumah sakit.
“Kejanggalan-kejanggalan itu terjadi karena Gubernur Ahok mengabaikan saran Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta,” katanya.
Romli mengatakan, lokasi tersebut awalnya bukanlah lokasi yang akan dibangun rumah sakit, tetapi ada di lokasi lain. Lagi pula, tanah di Sumber Waras tidak layak bangun karena lokasinya yang terdiri dari dua bidang.
“Lahan yang dikelola, Sumber Waras terdiri dari dua bidang tanah. Tanah seluas 3,2 hektare bersertifikat hak milik terletak di Jalan Kyai Tapa. Sedangkan tanah seluas 3,6 hektare bersertifikat hak guna bangun terletak di Jalan Tomang Utara. Posisi lahan yang dibeli Pemprov DKI Jakarta adalah lahan di Jalan Tomang Utara yang nyaris terisolir,” tuturnya.
Untuk memuluskan permufakatan Pemprov DKI Jakarta dan Sumber Waras, Ketua Yayasan Sumber Waras sudah memberikan pernyataan, dan pihaknya tidak keberatan terkait penggunaan akses bersama.
Sementara mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan, sejak awal proses alih lahan RS Sumber Waras memang sudah dipenuhi kejanggalan. “Cari tanah itu ada enggak? Mesti enggak ada. Karena tanah HGB itu ada di Jalan Tomang Utara,” ujarnya.
Dirinya pun berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak meragukan hasil audit BPK. Pasalnya, bila itu terjadi akan menimbulkan kejanggalan-kejanggalan baru.
“Proses alih lahan Sumber Waras sejak awal sudah dipenuhi kejanggalan. Dan bukankah akan menimbulkan kejanggalan lainnya bila KPK meragukan laporan BPK terkait kejanggalan di Sumber Waras,” pungkasnya.
