TNI diminta gelar operasi militer bebaskan 14 WNI di Filipina
Reporter : Darmadi Sasongko | Selasa, 19 April 2016 08:44
Merdeka.com - Langkah Pemerintah RI dinilai lamban dalam penanganan kasus penyanderaan 14 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo menyarankan TNI untuk melakukan sebuah operasi militer segera.
"Kelamaan, ini sudah dua minggu lebih. Sudah melewati deadlinenya Abu Sayyaf. Kita kan punya pasukan yang hebat-hebat, masuk saja," kata Hermawan Sulistyo di sela diskusi publik Quo Vadis RUU Keamanan Nasional di Universitas Brawijaya Malang, Senin (18/4) kemarin.
Alasan diplomasi yang digunakan pemerintah tidak sepenuhnya bisa diterima. Karena dalam beberapa kasus serupa pernah dialami oleh pemerintahan sebelumnya.
"Kita pernah ada pembajakan di Thailand, Woyla, bisa diserbu ke sana kok, kita pernah punya kasus di tempat-tempat lain. Ada pembajakan kapal di Somalia, bisa kita kirim pembebasan di sana. Hasilnya juga bagus," katanya.
TNI memiliki kemampuan komando dan kemampuan pasukan elite untuk menyelesaikan kasus ini. Harus ada risiko yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia.
"Kalau perlu perang dengan Filipina, ini integritas. Negara-negara kecil seperti Swedia dan Yunani, pengalaman di kasus bom Bali punya sikap tegas. Konstitusi mereka mengatur kalau ada satu saja warga negaranya yang diperlakukan seperti ini bisa diajak perang," urainya.
Kalau itu benar dilakukan oleh pemerintah, menurutnya sebagai pembelaan sebagaimana diamanahkan dalam UU Dasar 1945. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya.
"Ini sepuluh orang, sudah dua minggu. Tidak ngerti saya, kenapa lambat sekali keputusannya," katanya.[hhw]
Sumber: Merdeka .com
"Kelamaan, ini sudah dua minggu lebih. Sudah melewati deadlinenya Abu Sayyaf. Kita kan punya pasukan yang hebat-hebat, masuk saja," kata Hermawan Sulistyo di sela diskusi publik Quo Vadis RUU Keamanan Nasional di Universitas Brawijaya Malang, Senin (18/4) kemarin.
Alasan diplomasi yang digunakan pemerintah tidak sepenuhnya bisa diterima. Karena dalam beberapa kasus serupa pernah dialami oleh pemerintahan sebelumnya.
"Kita pernah ada pembajakan di Thailand, Woyla, bisa diserbu ke sana kok, kita pernah punya kasus di tempat-tempat lain. Ada pembajakan kapal di Somalia, bisa kita kirim pembebasan di sana. Hasilnya juga bagus," katanya.
TNI memiliki kemampuan komando dan kemampuan pasukan elite untuk menyelesaikan kasus ini. Harus ada risiko yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia.
"Kalau perlu perang dengan Filipina, ini integritas. Negara-negara kecil seperti Swedia dan Yunani, pengalaman di kasus bom Bali punya sikap tegas. Konstitusi mereka mengatur kalau ada satu saja warga negaranya yang diperlakukan seperti ini bisa diajak perang," urainya.
Kalau itu benar dilakukan oleh pemerintah, menurutnya sebagai pembelaan sebagaimana diamanahkan dalam UU Dasar 1945. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya.
"Ini sepuluh orang, sudah dua minggu. Tidak ngerti saya, kenapa lambat sekali keputusannya," katanya.[hhw]
Sumber: Merdeka .com
