Anggota TNI ditangkap di RS UKI. ©2016
merdeka.com/Henny Rachma Sari
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meminta POM TNI menindak tegas anggotanya berpangkat kolonel bersama 2 rekannya yang ditangkap karena diduga membawa uang palsu (upal) untuk diedarkan. Bila perlu, katanya, POM TNI menjatuhkan hukuman potong tangan untuk anggota TNI itu.
"Hukum apa saja. Hukum potong tangan terserah," kata Ryamizard usai menghadiri Haul ke-3 Taufiq Kiemas di Kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6). Dia menegaskan anggota TNI yang terlibat tindak kriminal tetap harus dihukum seberat-beratnya. "Yang salah itu harus dihukum," tegasnya.
Seperti diketahui, seorang anggota TNI bersama 2 rekannya diamankan karena diduga membawa uang palsu untuk diedarkan. Para pelaku tersebut ditangkap oleh polisi di tempat parkir kawasan Rumah Sakit UKI, Cawang, Jakarta Timur. Adapun uang palsu tersebut mencapai Rp 300 juta. "Ya benar penangkapan itu yang diperkirakan terjadi pukul 11.30 Wib di parkiran RS UKI Cawang," kata Kapolsek Kramat Jati Kompol Supoyo, Selasa (7/6). [noe]
======
Merdeka.com - Bareskrim Polri terus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk melawan peredaran uang palsu yang semakin marak terjadi. Dari catatan BI, setiap tahunnya peredaran uang palsu semakin meningkat.
"Di tahun 2014 BI menemukan ada uang palsu sebanyak 126.417 yang beredar. Ini bila dirasiokan dari sejuta lembar uang asli, maka terdapat sembilan lembar upal," kata Kepala Divisi Penanganan Uang Palsu BI Hasiholan Siahaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/5).
Sementara pada tahun 2015, peredaran uang palsu pun kembali meningkat. Tercatat, ada 319.681 uang palsu beredar, jika dirasiokan satu juta jumlah yang palsunya 21.
Sedangkan di tahun 2016, BI kembali mencatat menemukan 55.041 uang palsu. Jika dirasiokan sejuta lembar uang beredar, empat di antaranya adalah uang palsu.
Menurut Hasiholan, untuk mengantisipasi peredaran uang palsu itu, masyarakat wajib melakukan cara 3D saat menerima uang dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Cara tersebut bisa mengetahui mana uang asli dan palsu.
"Sebaiknya dilihat, diraba dan diterawang," ujar dia.
Selain itu, Hasiholan juga mengimbau masyarakat untuk tidak menerima uang tunai pada saat melakukan transaksi di atas Rp 5 juta. Sebaiknya, kata dia, transaksi dilakukan dengan cara transfer.
"Karena besar kemungkinan di uang tunai itu ada uang palsu. Sebaiknya hindari tunai," ucapnya.
Dia menambahkan, dalam catatan BI kawasan Pulau Jawa adalah target utama dari sindikat peredaran uang palsu. Di mana, Jawa Timur menempati urutan pertama dari peredaran uang palsu disusul DKI Jakarta, Banten, lalu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali.
=====
Jumat,
13 Mei 2016 | 08:27
Semarang -
Polrestabes Semarang melakukan penyisiran dan razia terkait munculnya isu yang
menyebut Kota Semarang menjadi salah satu titik penting agenda perhelatan uang
tahun Partai Komunis Indonesia (PKI).
”Memang ada isu soal HUT PKI yang informasinya dipelopori oleh
anaknya Pak Untung (tokoh PKI). Kami sikapi dengan razia dan penyisiran,” ujar
Kapolrestabes Semarang, Kombes Burhanudin kepada SP,
Jumat (13/5) pagi.
Pihaknya
menginstruksikan anggota intelkam hingga di tingkat polsek jajaran Polrestabes
Semarang untuk melakukan penyisiran dan razia di tempat-tempat yang berpotensi
bakal digelarnya acara tersebut.
Di
sejumlah media sosial, belakangan beredar kabar adanya rencana diselenggarakan
ulang tahun PKI oleh putra dari Letkol Untung yang sedianya digelar pada 9 Mei.
Namun hingga kini diakui pihaknya belum menemukan indikasi adanya kegiatan
tersebut.
Stefi Thenu/FMB
Suara Pembaruan
=========
Sejarawan Temukan
Dokumen Bukti PKI Ingin Dirikan Negara Komunis Indonesia
Suara Pembaruan
=========
Sejarawan Temukan
Dokumen Bukti PKI Ingin Dirikan Negara Komunis Indonesia
Red: Achmad Syalaby
Simpatisan dan kader Partai Komunis Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Masyarakat
diminta tetap waspada dengan i Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejarawan
Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Dr Aminuddin Kasdi
mengungkapkan semua isu yang mengaburkan kekejaman PKI itu tidak didukung
bukti historis.
"Saya justru menemukan dokumen kecil berisi rencana
pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan Negara Komunis di
Indonesia,”kata dia dalam sebuah diskusi kecil di Surabaya, Jawa Timur, belum
lama ini.
Dokumen yang ditemukan itu
berupa buku kecil atau buku saku tentang "ABC Revolusi" yang ditulis
Comite Central PKI pada tahun 1957 yang isinya menyebut tiga rencana revolusi
atau pemberontakan oleh PKI untuk "target" Negara Komunis di
Indonesia.
"Buku itu justru
membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak itu
ada dokumen historisnya, bahkan dokumen itu merinci tiga tahapan pemberontakan
PKI yang semuanya gagal, lalu rumor pun diembuskan untuk mengaburkan
fakta," ujar penulis tesis berjudul 'Masalah Tanah dan Keresahan Petani di
Jawa Timur 1960-1965' itu dalam diskusi yang dihadiri rekannya, Prof Sam Abede
Pareno.
Anggota Masyarakat Sejarawan
Indonesia Jawa Timur itu menyatakan temuan dokumen (lusuh) itu tak
terbantahkan. "Kalau ada orang NU yang dituduh melakukan pembunuhan itu
bukan direncanakan, tapi reaksi balik atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan
'chaos' saat itu," tutur mantan aktivis Islam itu.
Mantan aktivis Pelajar Islam
Indonesia (PII/1963-1965), GP Ansor (1965-1968), Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI/1965-1975), dan Muhammadiyah (1976) itu mengungkapkan sikap PKI memang
menyakitkan. "PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya
menyakitkan, seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum
dikhitan, dan banyak lagi,” kata dia.
Karena itu, kata penulis disertasi
berjudul "Hubungan antara Pusat dan Daerah pada Periode Kartasura Akhir
(1976-1745); Studi Peranan Cakraningrat IV dalam Merebut dan Mengembalikan
Kraton Kartasura kepada Pakubowana II" itu, masyarakat jangan terpengaruh
dengan provokasi politik yang didukung media massa untuk
"membesarkan" PKI guna mengaburkan sejarah. Contohnya
menunjukkan bahwa orang PKI juga ada yang menciptakan salah satu lagu
nasional.
Sumber : Antara
