Menhan Dukung Aksi TNI Tangani Atribut Komunis
 |
| Ryamizard Ryacudu |
Polri saja tidak cukup, ujung-ujungnya tentaralah (turun tangan)," katanya. Justru dalam berbagai kasus pemberontakan oleh kelompok pendukung komunisme, anggota TNI lah yang banyak menjadi korban.
 |
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Di sejumlah tempat di Tanah Air, anggota TNI ikut turun tangan dalam menyisir atribut berbau komunisme maupun Partai Komunis Indonesia (PKI). Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku mendukung hal tersebut.
Kepada wartawan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016), ia menganggap tugas memberantas komunisme di Indonesia bukan hanya tugas polisi.
"Polri saja tidak cukup, ujung-ujungnya tentaralah (turun tangan)," katanya.
Justru dalam berbagai kasus pemberontakan oleh kelompok pendukung komunisme, anggota TNI lah yang banyak menjadi korban. Kata dia TNI salah satu tugasnya adalah membela Pancasila agar tetap tegak berdiri.
"Justru (anggota) TNI yang banyak dibunuh," jelasnya.
Kata dia pada Undang-Undang nonor 27 tahun 1999 jelas diatur bahwa atribut yang berbau PKI maupun komunisme adalah hal yang dilarang, dengan ancaman sampai dua puluh tahun bagi pelanggarnya.
Namun pernyataan berbeda dituturkan oleh Menteri Skretaris Negara (Menseskab) Pramono Anung.
Di Istana Negara, beberapa jam setelah Menhan memberikan pernyataannya, Pramono mengatakan TNI dan Polri tidak boleh melakukan sweeping atau penyisiran.
Bahkan Presiden Joko Widodo sudah menghubungi Panglima TNI, Jendral TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jendral Pol Badrodin Haiti, untuk memastikan hal tersebut.
Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Choirul Arifin
Sabtu, 14 Mei 2016 , 10:24:00
Ryamizard Ingatkan Jangan Sampai terjadi Pertumpahan Darah
Ryamizard Ryacudu di acara apel Barisan Patriot Bela Negara. Foto: dok.JPNN
BERITA TERKAIT
JAKARTA - Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Suryosumarno justru mempertanyakan upaya pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran atribut berlogo palu arit.
”Kenapa kok bisa beredar gambar-gambar itu (PKI, Red),” ungkapnya, kemarin.
Pria yang akrab disapa Japto ini pun mendesak pemerintah segera bertindak. ”Takutnya nanti masyarakat main hakim sendiri,” imbuhnya.
Menhan Ryamizard Ryacudu menerangkan, secara umum rencana pemerintah membongkar kuburan PKI bisa menimbulkan keributan di tengah masyarakat.
Menhan khawatir ada pihak yang tidak terima terhadap pembongkaran tersebut.
”Saya ingatkan, saya tidak ingin ribut-ribut apalagi sampai pertumpahan darah,” tandasnya saat acara silaturahmi bersama organisasi Islam di Balai Kartini Jakarta, kemarin (13/5).(tyo/sam/jpnn
”Kenapa kok bisa beredar gambar-gambar itu (PKI, Red),” ungkapnya, kemarin.
Pria yang akrab disapa Japto ini pun mendesak pemerintah segera bertindak. ”Takutnya nanti masyarakat main hakim sendiri,” imbuhnya.
Menhan Ryamizard Ryacudu menerangkan, secara umum rencana pemerintah membongkar kuburan PKI bisa menimbulkan keributan di tengah masyarakat.
Menhan khawatir ada pihak yang tidak terima terhadap pembongkaran tersebut.
”Saya ingatkan, saya tidak ingin ribut-ribut apalagi sampai pertumpahan darah,” tandasnya saat acara silaturahmi bersama organisasi Islam di Balai Kartini Jakarta, kemarin (13/5).(tyo/sam/jpnn
 |
| Kaos berlambang palu arit diamankan polisi. Foto: Elfani Kurniawan/dok.Jawapos.com |
Sabtu, 14 Mei 2016
JAKARTA – Beredarnya gambar-gambar berlambang palu arit yang dikaitkan dengan isu kebangkitan komunis, terus mendapat sorotan publik. Mayoritas dari mereka menduga, penyebaran itu muncul karena adanya niat pemerintah melakukan rekonsiliasi terhadap keluarga PKI dengan cara membongkar kuburan massal korban keganasan PKI 1965. Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen (Purn) Suryadi menyatakan, rencana itu justru akan membuat para pelaku PKI merasa terfasilitasi oleh pemerintah. ”Kami melihat ada kegamangan sikap pemerintah, orang yang memberontak kok difasilitasi,” ujarnya saat acara silaturahmi bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan organisasi Islam di Balai Kartini Jakarta, kemarin (13/5).
Sikap Suryadi itu didukung Forum Umat Islam (FUI). FUI meminta pemerintah tegas menegakkan amanah UU 27/1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Keamanan Negara. Di aturan itu, secara jelas menyebut hukuman bagi siapapun yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme. ”PKI sudah melakukan penghianatan,” ujar ketua FUI M. Khotot. (tyo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar