POM TNI Menjatuhkan Hukuman Potong Tangan Anggota TNI Pengedar Uang Palsu

 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah | Rabu, 8 Juni 2016 22:16
 Anggota TNI ditangkap di RS UKI. ©2016
merdeka.com/Henny Rachma Sari

 Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meminta POM TNI menindak tegas anggotanya berpangkat kolonel bersama 2 rekannya yang ditangkap karena diduga membawa uang palsu (upal) untuk diedarkan. Bila perlu, katanya, POM TNI menjatuhkan hukuman potong tangan untuk anggota TNI itu.
"Hukum apa saja. Hukum potong tangan terserah," kata Ryamizard usai menghadiri Haul ke-3 Taufiq Kiemas di Kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6). Dia menegaskan anggota TNI yang terlibat tindak kriminal tetap harus dihukum seberat-beratnya. "Yang salah itu harus dihukum," tegasnya.
 Seperti diketahui, seorang anggota TNI bersama 2 rekannya diamankan karena diduga membawa uang palsu untuk diedarkan. Para pelaku tersebut ditangkap oleh polisi di tempat parkir kawasan Rumah Sakit UKI, Cawang, Jakarta Timur. Adapun uang palsu tersebut mencapai Rp 300 juta. "Ya benar penangkapan itu yang diperkirakan terjadi pukul 11.30 Wib di parkiran RS UKI Cawang," kata Kapolsek Kramat Jati Kompol Supoyo, Selasa (7/6). [noe]

======
Merdeka.com - Bareskrim Polri terus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk melawan peredaran uang palsu yang semakin marak terjadi. Dari catatan BI, setiap tahunnya peredaran uang palsu semakin meningkat.

"Di tahun 2014 BI menemukan ada uang palsu sebanyak 126.417 yang beredar. Ini bila dirasiokan dari sejuta lembar uang asli, maka terdapat sembilan lembar upal," kata Kepala Divisi Penanganan Uang Palsu BI Hasiholan Siahaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/5).

Sementara pada tahun 2015, peredaran uang palsu pun kembali meningkat. Tercatat, ada 319.681 uang palsu beredar, jika dirasiokan satu juta jumlah yang palsunya 21.

Sedangkan di tahun 2016, BI kembali mencatat menemukan 55.041 uang palsu. Jika dirasiokan sejuta lembar uang beredar, empat di antaranya adalah uang palsu.

Menurut Hasiholan, untuk mengantisipasi peredaran uang palsu itu, masyarakat wajib melakukan cara 3D saat menerima uang dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Cara tersebut bisa mengetahui mana uang asli dan palsu.

"Sebaiknya dilihat, diraba dan diterawang," ujar dia.

Selain itu, Hasiholan juga mengimbau masyarakat untuk tidak menerima uang tunai pada saat melakukan transaksi di atas Rp 5 juta. Sebaiknya, kata dia, transaksi dilakukan dengan cara transfer.

"Karena besar kemungkinan di uang tunai itu ada uang palsu. Sebaiknya hindari tunai," ucapnya.

Dia menambahkan, dalam catatan BI kawasan Pulau Jawa adalah target utama dari sindikat peredaran uang palsu. Di mana, Jawa Timur menempati urutan pertama dari peredaran uang palsu disusul DKI Jakarta, Banten, lalu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali.
=====

Jumat, 13 Mei 2016 | 08:27

Semarang - Polrestabes Semarang melakukan penyisiran dan razia terkait munculnya isu yang menyebut Kota Semarang menjadi salah satu titik penting agenda perhelatan uang tahun Partai Komunis Indonesia (PKI).

”Memang ada isu soal HUT PKI yang informasinya dipelopori oleh anaknya Pak Untung (tokoh PKI). Kami sikapi dengan razia dan penyisiran,” ujar Kapolrestabes Semarang, Kombes Burhanudin kepada SP, Jumat (13/5) pagi.

Pihaknya menginstruksikan anggota intelkam hingga di tingkat polsek jajaran Polrestabes Semarang untuk melakukan penyisiran dan razia di tempat-tempat yang berpotensi bakal digelarnya acara tersebut.

Di sejumlah media sosial, belakangan beredar kabar adanya rencana diselenggarakan ulang tahun PKI oleh putra dari Letkol Untung yang sedianya digelar pada 9 Mei. Namun hingga kini diakui pihaknya belum menemukan indikasi adanya kegiatan tersebut.

Stefi Thenu/FMB
Suara Pembaruan
=========

Sejarawan Temukan Dokumen Bukti PKI Ingin Dirikan Negara Komunis Indonesia

Red: Achmad Syalaby

Simpatisan dan kader Partai Komunis Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Masyarakat diminta tetap waspada dengan i Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejarawan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Dr Aminuddin Kasdi mengungkapkan semua isu yang mengaburkan kekejaman PKI itu tidak didukung bukti historis.

"Saya justru menemukan dokumen kecil berisi rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan Negara Komunis di Indonesia,”kata dia dalam sebuah diskusi kecil di Surabaya, Jawa Timur, belum lama ini.

Dokumen yang ditemukan itu berupa buku kecil atau buku saku tentang "ABC Revolusi" yang ditulis Comite Central PKI pada tahun 1957 yang isinya menyebut tiga rencana revolusi atau pemberontakan oleh PKI untuk "target" Negara Komunis di Indonesia.

"Buku itu justru membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak itu ada dokumen historisnya, bahkan dokumen itu merinci tiga tahapan pemberontakan PKI yang semuanya gagal, lalu rumor pun diembuskan untuk mengaburkan fakta," ujar penulis tesis berjudul 'Masalah Tanah dan Keresahan Petani di Jawa Timur 1960-1965' itu dalam diskusi yang dihadiri rekannya, Prof Sam Abede Pareno.

Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Timur itu menyatakan temuan dokumen (lusuh) itu tak terbantahkan. "Kalau ada orang NU yang dituduh melakukan pembunuhan itu bukan direncanakan, tapi reaksi balik atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan 'chaos' saat itu," tutur mantan aktivis Islam itu.

Mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII/1963-1965), GP Ansor (1965-1968), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI/1965-1975), dan Muhammadiyah (1976) itu mengungkapkan sikap PKI memang menyakitkan. "PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya menyakitkan, seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum dikhitan, dan banyak lagi,” kata dia.

Karena itu, kata penulis disertasi berjudul "Hubungan antara Pusat dan Daerah pada Periode Kartasura Akhir (1976-1745); Studi Peranan Cakraningrat IV dalam Merebut dan Mengembalikan Kraton Kartasura kepada Pakubowana II" itu, masyarakat jangan terpengaruh dengan provokasi politik yang didukung media massa untuk "membesarkan" PKI guna mengaburkan sejarah. Contohnya  menunjukkan bahwa orang PKI juga ada yang menciptakan salah satu lagu nasional.

Sumber : Antara

Menhan:" saya tidak ingin ribut-ribut apalagi sampai pertumpahan darah,”

Menhan Dukung Aksi TNI Tangani Atribut Komunis

Ryamizard Ryacudu

 

Polri saja tidak cukup, ujung-ujungnya tentaralah (turun tangan)," katanya. Justru dalam berbagai kasus pemberontakan oleh kelompok pendukung komunisme, anggota TNI lah yang banyak menjadi korban.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Di sejumlah tempat di Tanah Air, anggota TNI ikut turun tangan dalam menyisir atribut berbau komunisme maupun Partai Komunis Indonesia (PKI). Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku mendukung hal tersebut. Kepada wartawan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016), ia menganggap tugas memberantas komunisme di Indonesia bukan hanya tugas polisi. "Polri saja tidak cukup, ujung-ujungnya tentaralah (turun tangan)," katanya. Justru dalam berbagai kasus pemberontakan oleh kelompok pendukung komunisme, anggota TNI lah yang banyak menjadi korban. Kata dia TNI salah satu tugasnya adalah membela Pancasila agar tetap tegak berdiri. "Justru (anggota) TNI yang banyak dibunuh," jelasnya. Kata dia pada Undang-Undang nonor 27 tahun 1999 jelas diatur bahwa atribut yang berbau PKI maupun komunisme adalah hal yang dilarang, dengan ancaman sampai dua puluh tahun bagi pelanggarnya. Namun pernyataan berbeda dituturkan oleh Menteri Skretaris Negara (Menseskab) Pramono Anung. Di Istana Negara, beberapa jam setelah Menhan memberikan pernyataannya, Pramono mengatakan TNI dan Polri tidak boleh melakukan sweeping atau penyisiran. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah menghubungi Panglima TNI, Jendral TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jendral Pol Badrodin Haiti, untuk memastikan hal tersebut. 

Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo Editor: Choirul Arifin

Sabtu, 14 Mei 2016 , 10:24:00

Ryamizard Ingatkan Jangan Sampai terjadi Pertumpahan Darah

Ryamizard Ryacudu di acara apel Barisan Patriot Bela Negara. Foto: dok.JPNN

BERITA TERKAIT

---

• Ingat! PKI Sudah Melakukan Pengkhianatan
• Fahri Hamzah: Jangan Reaktif, Perlu Investigasi
• Buku Tentang Komunisme siap Dilenyapkan
• Harus Dicari Penyebar Atribut PKI
• Yang Pakai Atribut Palu Arit..Bawa ke Kantor!
• Miliki Atribut 'Terlarang', 4 Mahasiswa Bakal Dihukum 12 Tahun Penjara
• Dulunya Unggah 'Video Polantas Nakal', Kini Miliki Atribut PKI, Akhirnya...

JAKARTA - Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Suryosumarno justru mempertanyakan upaya pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran atribut berlogo palu arit.
”Kenapa kok bisa beredar gambar-gambar itu (PKI, Red),” ungkapnya, kemarin.
Pria yang akrab disapa Japto ini pun mendesak pemerintah segera bertindak. ”Takutnya nanti masyarakat main hakim sendiri,” imbuhnya.
Menhan Ryamizard Ryacudu menerangkan, secara umum rencana pemerintah membongkar kuburan PKI bisa menimbulkan keributan di tengah masyarakat.
Menhan khawatir ada pihak yang tidak terima terhadap pembongkaran tersebut.
”Saya ingatkan, saya tidak ingin ribut-ribut apalagi sampai pertumpahan darah,” tandasnya saat acara silaturahmi bersama organisasi Islam di Balai Kartini Jakarta, kemarin (13/5).(tyo/sam/jpnn

Kaos berlambang palu arit diamankan polisi. Foto: Elfani Kurniawan/dok.Jawapos.com

Sabtu, 14 Mei 2016 
JAKARTA – Beredarnya gambar-gambar berlambang palu arit yang dikaitkan dengan isu kebangkitan komunis, terus mendapat sorotan publik. Mayoritas dari mereka menduga, penyebaran itu muncul karena adanya niat pemerintah melakukan rekonsiliasi terhadap keluarga PKI dengan cara membongkar kuburan massal korban keganasan PKI 1965. Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen (Purn) Suryadi menyatakan, rencana itu justru akan membuat para pelaku PKI merasa terfasilitasi oleh pemerintah. ”Kami melihat ada kegamangan sikap pemerintah, orang yang memberontak kok difasilitasi,” ujarnya saat acara silaturahmi bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan organisasi Islam di Balai Kartini Jakarta, kemarin (13/5).
Sikap Suryadi itu didukung Forum Umat Islam (FUI). FUI meminta pemerintah tegas menegakkan amanah UU 27/1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Keamanan Negara. Di aturan itu, secara jelas menyebut hukuman bagi siapapun yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme. ”PKI sudah melakukan penghianatan,” ujar ketua FUI M. Khotot. (tyo)

Ada Dua Rekomendasi Simposium soal PKI

Hasil simposium Akan Diserahkan Ke Presiden 

 Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan (Aryo Wicaksono/VIVA.co.id)

Sabtu, 4 Juni 2016 | 00:57 WIB

Oleh : Harry Siswoyo, Moh Nadlir


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan sinkronisasi dua rekomendasi, hasil simposium tragedi 1965, dan simposium Anti-PKI. Sinkroniasi dua rekomendasi hasil simposium itu, kata Luhut, dilakukan sebelum hasil rekomendasinya diserahkan ke Presiden Joko Widodo. "Ya, iya lah, masa terobos mentah-mentah kami kasih Presiden. Ya tidak dong," kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Jumat 3 Juni 2016. Usai itu, rekomendasi tersebut akan diupayakan diserahkan ke Presiden. Saat ini, pemerintah tengah mengumpulkan berbagai bukti dan fakta pendukung lainnya guna menuntaskan masalah kasus tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada 1965 itu. "Saya berharap bulan-bulan ini, kita lihat nantilah. Karena kan masih ngumpulin masukan dari tim Jaksa Agung, Komnas HAM, Lemhanas. Kami lihat, baca, akan dirumuskan itu semua," katanya. Menurut Luhut, selama dua rekomendasi itu sesuai Tap MPRS XXV/1966, Tap MPR I/2003, UU No. 27/1999 Jo KUHP Pasal 107 dan 169 tentang Pelarangan terhadap PKI, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan bisa menerima rekomendasi hasil dua simposium tersebut. "Semua diserahkan, kalau sesuai dengan garis pemerintahan dan tiga dasar Tap MPRS 1966, Tap MPR 2003, UU 27/99 itu pasti lah dalam koridor itu," kata Luhut. Untuk diketahui, Simposium Nasional membedah tragedi 1965 menghasilkan berbagai tuntutan, usulan dan rekomendasi, salah satunya bahwa negara harus mengakui telah melakukan kekerasan di masa lalu itu. Rehabilitasi, juga menjadi tuntutan yang disuarakan. Tak terkecuali bahwa proses hukum harus tetap berjalan, meski proses rekonsiliasi juga dilaksanakan. Sementara itu, Simposium Nasional yang digelar purnawirawan TNI dengan tema “Mengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Ideologi Lain” menghasilkan sembilan butir rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi itu pada intinya meminta PKI meminta maaf atas pemberontakan yang mereka lakukan, meminta masyarakat tidak lagi mengungkit sejarah pemberontakan di masa lalu itu, dan meminta pemerintah menguatkan materi Pancasila dalam kurikulum pendidikan. KOMENTARI ARTIKEL INI TERKAIT FPI: Harusnya PKI yang Minta Maaf ke Negara FPI: Harusnya PKI yang Minta Maaf ke Negara Warga Diminta Laporkan Aktivitas PKI Warga Diminta Laporkan Aktivitas PKI Inisiator Simposium Anti PKI Sambangi Menko Polhukam Inisiator Simposium Anti PKI Sambangi Menko Polhukam KSAD: Lebih Gagah Pakai Atribut Pancasila Daripada PKI KSAD: Lebih Gagah Pakai Atribut Pancasila Daripada PKI PKI Diisukan Bangkit Lagi, JK: Itu Berlebihan PKI Diisukan Bangkit Lagi, JK: Itu Berlebihan Soal PKI, Agum Gumelar: Sejarah Tidak Bisa Dipotong-potong Soal PKI, Agum Gumelar: Sejarah Tidak Bisa Dipotong-potong

Penanganan Atribut PKI Bisa Memicu Konflik

 Penanganan Atribut PKI Bisa Memicu Konflik 

Kamis, 12 Mei 2016 23:38 WIB

Sejumlah massa aksi dari Gerakan Bela Negara (GBN) melakukan aksi demontrasi dengan menginjak simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Senin (17/8/2015). Mereka menolak upaya rekonsiliasi pemerintah dan keluarga anggota PKI. SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO

JAKARTA— Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan perlu penegakan hukum atas komunisme. Menurut Haris, pernyataan ini bisa dijadikan alat pembenar bagi siapa pun di daerah atau di lapangan untuk saling tuduh dan berujung konflik atau kekerasan. "Atas nama komunisme, seseorang atau kelompok tertentu bisa melakukan main hakim sendiri," ujar Haris melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/5/2016). Lebih lanjut, Haris menuturkan bahwa maraknya operasi anti-komunisme atau anti-PKI merupakan rekayasa dan tindakan yang berlebihan. Operasi ini, kata dia, terjadi akibat kegamangan pemerintahan Joko Widodo dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Menurut Haris, tujuan dari operasi yang marak pada bulan Mei ini adalah untuk menolak rencana pengungkapan kejahatan politik Orde Baru yang militeristis, terutama pasca-menguatnya upaya identifikasi kuburan massal. Yang kedua, tujuan dari langkah ini adalah membungkam gerakan kelompok kritis di kalangan masyarakat yang makin menguat untuk membongkar berbagai kejahatan negara, baik pada masa lalu maupun yang kini sedang terjadi.Misalnya, menuduh upaya advokasi tolak reklamasi sebagai komunis, dan teror terhadap penerbit buku di Yogyakarta. Semua operasi ini, tutur Haris, adalah bentuk ketakutan dari mereka yang diuntungkan oleh praktik korupsi dan militeristis Orde Baru. "Kepentingan mereka sedang terganggu oleh kemajuan dan perubahan zaman. Presiden harus hentikan operasi-operasi seperti ini. Jika tidak, maka ke depan kita masih akan disuguhi drama anti-komunisme," kata dia. Penulis: Kristian Erdianto

LEGENDARIS ALI: Jenazah Muhammad Ali Dihadapkan ke Arah Mekah

Jenazah Muhammad Ali 

Dihadapkan ke Arah Mekah 

Mike Tyson, Lennox Lewis dan Will Smith Usung Peti Mati Ali
Pendeta Jesse Jackson dan Donald Trump turut hadir pula.
Jum'at, 10 Juni 2016 | 21:52 WIB Oleh : Lazuardhi Utama Rebecca Reifi Georgina

 Jenazah Muhammad Ali Dihadapkan ke Arah Mekah Salat dan pengajian akan berlangsung cepat. Jum'at, 10 Juni 2016 | 09:48 WIBOleh : Rochimawati, Rebecca Reifi Georgina Jenazah Muhammad Ali Dihadapkan ke Arah Mekah Ribuan pelayat di prosesi penghormatan terakhir Muhammad Ali jelang pemakaman (REUTERS/Lucas Jackson) VIVA.co.id – 

Ribuan pelayat di prosesi penghormatan terakhir Muhammad Ali jelang pemakaman (REUTERS/Lucas Jackson)

Proses pemakaman petinju legendaris Amerika Serikat, Muhammad Ali akan dihadiri 25 ribu pelayat. Berdasarkan pantauan tvOne, Jumat, 10 Juni 2016, di Louisville, Kentucky, AS, sejumlah tokoh dunia akan hadir, salah satunya, calon Presiden AS, Donald Trump. Selanjutnya, Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan, Raja Yordania Raja Abdullah, mantan Presiden AS Bill Clinton. Lalu, Ketua Badan Hak Asasi Manusia AS, Pendeta Jesse Jackson, penyanyi Yusuf Islam (yang dulu dikenal dengan Cat Stevens), sampai promotor legendaris tinju dunia, Don King. Sementara pengusung peti jenazah Muhammad Ali juga berasal dari kalangan pesohor. Yakni mantan petinju Mike Tyson dan Lennox Lewis serta aktor kawakan Will Smith. Kepergian sosok besar seperti Muhammad Ali membuat masyarakat dari berbagai kalangan merasa kehilangan. Mulai dari warga biasa, bahkan sampai mantan presiden Amerika Serikat. ==

Tidak sedikit orang yang ingin terlibat dalam proses melepas kepergian sang petinju legendaris Muhammad Ali kembali ke Yang Maha Kuasa. Timothy Gianotti, seorang cendekiawan Islam yang bekerja selama bertahun-tahun dengan keluarga Muhammad Ali, mengaku ikut membantu merencanakan acara pengajian tradisional Muslim yang akan diselenggarakan hari ini. "Saya dan tiga orang lainnya memandikan, dan mengkafani tubuh Ali. Pengajian nanti akan berlangsung dengan cepat untuk mendoakan jenazah yang akan dihadapkan ke arah Mekah," kata Gianotti seperti dikutip dari laman Aljazeera, Jumat 10 Juni 2016. Pengajian tradisional Muslim umumnya hanya berlangsung beberapa menit dengan orang-orang berdoa dengan berdiri berbaris untuk menyampaikan doa yang akan melepaskan kepergian seseorang. Dalam pengajian Ali nanti, kata Gianotti, batas untuk perempuan dan laki-laki akan dipisahkan, namun untuk penonton akan dicampur. Tiket untuk menghadiri venue pengajian petinju legendaris asal Amerika Serikat ini masih tersedia. Namun, 15.500 tiket yang dijual di KFC Yum! Center di Louisville sudah habis dibooking dalam waktu satu jam. Muhammad Ali meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit, Kamis 2 Juni 2016, waktu setempat. Ia meninggal setelah dua hari dirawat di Rumah Sakit Phoenix. Mantan petinju kelas berat ini meninggal pada usia 74 tahun. Ia dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami sesak napas. ====

14.000 Orang Membeli Tiket Pemakaman Muhammad Ali Pelayat rela datang dari seluruh dunia. Jum'at, 10 Juni 2016 | 09:26 WIBOleh : Rochimawati, Rebecca Reifi Georgina 14.000 Orang Membeli Tiket Pemakaman Muhammad Ali Pemakaman Muhammad Ali (aljazeera.com) 

 VIVA.co.id – Ribuan warga Muslim dari seluruh dunia terbang ke Louisville, Kentucky, untuk menghadiri pemakaman Muhammad Ali secara tradisional Muslim. Lebih dari 14.000 orang sudah membeli tiket untuk dapat hadir di Kentucky Exposition Center, venue yang dipakai untuk mengadakan ibadah kepergian Muhammad Ali yang juga akan disiarkan di seluruh dunia, sama seperti keinginan pria tersebut. Dilansir dari laman Aljazeera, Jumat 10 Juni 2016, layanan siaran tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi umat pemeluk agama Islam yang ingin mengucapkan selamat tinggal kepada seorang pria dianggap sebagai pahlawan iman itu. "Muhammad Ali mulai transisi menjadi seorang Muslim pada tahun 1964 ketika ia berusia 22 tahun. Selama lebih dari 50 tahun ia telah menjadi salah seorang Muslim yang paling dikenal, setidaknya di Amerika Serikat," kata Gabriel Elizondo, reporter Aljazeera yang melaporkan dari Louisville. Para umat Islam di Amerika Serikat berharap legenda tinju kulit hitam itu akan menggarisbawahi bahwa Islam sepenuhnya adalah bagian dari kehidupan Amerika. "Muhammad Ali merencanakan semua ini. Ia ingin membuat momen untuk mengajarkan hal itu ," kata Imam Zaid Shakir, seorang sarjana Muslim terkemuka AS yang akan memimpin doa pada hari ini. Ali, yang meninggal pada hari Jumat lalu di usia 74 tahun, terkenal bergabung dengan Nation of Islam, gerakan agama separatis hitam sebagai petinju muda, kemudian memeluk Islam mainstream satu tahun kemudian dan menjadi perwakilan global iman dan inspirasi bagi umat Islam di negara Paman Sam itu. Salah satu alasan Muhammad Ali menyentuh begitu banyak hati orang, kata Shakir, adalah karena ia bersedia mengorbankan ketenaran, uang, glamour, dan segalanya untuk kepercayaannya. "Hal itu menyentuh hati orang lain," ujar dia. Muhammad Ali Dimakamkan Sepekan Pascawafat, Ini Kata MUI Rasulullah SAW baru dimakamkan tiga hari setelah wafat. Jum'at, 10 Juni 2016 | 22:59 WIBOleh : Lazuardhi Utama Muhammad Ali Dimakamkan Sepekan Pascawafat, Ini Kata MUI Prosesi pemakaman Muhammad Ali. (REUTERS/Adrees Latif) Mike Tyson, Lennox Lewis dan Will Smith Usung Peti Mati Ali Proses pemakaman Muhammad Ali (REUTERS/Adrees Latif) VIVA.co.id VIVA.co.id – Jasad petinju legendaris Amerika Serikat, Muhammad Ali baru dimakamkan sepekan pascawafat. Tak pelak hal tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai alasan lamanya waktu Ali dimakamkan. Mengingat, ia seorang muslim yang jenazahnya harus segera dimakamkan tak lebih dari 24 jam setelah kematian, kecuali ada faktor-faktor khusus. Menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat Bachtiar Nasir, untuk kasus Ali tidak apa-apa. Terlebih, Imam dan Ulama di AS sudah memberikan fatwa. "Ali begitu dicintai semua orang. Tak hanya warga Lousville. Muslim maupun Nonmuslim ingin datang hanya untuk melihat dan berdoa untuknya. Saya meyakini ulama di sana sudah mengizinkan," kata Bachtiar, dalam Breaking News Selamat Jalan Muhammad Ali ditvOne, Jumat malam, 10 Juni 2016. Ia lalu mencontohkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Kala itu, Rasulullah dimakamkan tiga hari pascawafat. "Ada tiga hal mengapa Rasulullah baru dimakamkan tiga hari," katanya. Pertama, para sahabat merasa syok dengan wafatnya Rasulullah. Bahkan, sampai tidak sanggup berbicara dan berjalan. Kedua, begitu banyak umat yang ingin menyalatkan Rasulullah. Ketiga, adanya persoalan politik (siapakah sosok pengganti Rasulullah) serta akan dimakamkan di mana Rasulullah kelak. Sebelumnya, keluarga Ali telah merencanakan pemakaman Ali sejak sekitar 10 tahun lalu. Dan, Ali yang mengidap parkinson selalu dilibatkan dalam perencanaan pemakamannya ini. "Segala sesuatu yang kami lakukan di sini direstui dan atas permintaan Muhammad Ali," kata Juru Bicara Keluarga Ali, Bob Gunnel, dilansir dari situs Mirror.

Cegah:paham komunisme, leninisme, serta marxisme.

Selasa, 10 Mei 2016, 02:02 WIB

Luhut Minta Aparat Jangan Berlebihan Tindak Pengguna Logo Palu-Arit

Red: Esthi Maharani

Republika/ Wihdan

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Senin (25/4). (Republika/ Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan meminta aparat bisa selektif menindak penggunaan logo palu arit. Sebelumnya, sejumlah orang yang menjual dan menggunakan kaos berlogo palu arit ditangkap aparat. Luhut menilai hal tersebut sedikit berlebihan.

"Kalau ada satu atau dua kasus, ini juga bisa jadi tren anak muda juga. Lihat-lihatlah, jangan berlebihan," kata Luhut, Senin (9/5).

Kendati begitu, Luhut memastikan jika pemerintah tetap memerhatikan fenomena yang terjadi.

"Bukan hanya komunis. Tadi saya bilang sama Pak Kapolri kalau ada ormas yang tidak sesuai Pancasila juga akan ditindak," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menuturkan publikasi ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia bisa dianggap melanggar hukum. Itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

"Sekarang kalau kamu lihat lambang palu-arit apa pandanganmu? Kan bisa itu merupakan bagian dari sosialisasi. Kita coba akan terapkan undang-undang itu. Jangan main-main sama logo itu," kata Badrodin.

Namun pemakaian dan pembahasan ajaran komunisme di situasi tertentu bisa saja diizinkan selama dalam kepentingan kajian akademik.

"Kalau di kampus kan bebas, kan tidak ada masalahnya boleh saja. Tapi kalau mengadakan simposium di hotel, tidak ada izinnya, ya tidak bisa," kata dia.

Sumber : antara

Selasa, 10 Mei 2016, 22:51 WIB

Seskab: Larangan Komunisme Masih Berlaku

Red: Taufik Rachman

Republika/Agung Supriyanto

Pramono Anung

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memperingatkan kepada masyarakat bahwa larangan terhadap paham komunisme dan pembubaran PKI masih berlaku hingga saat ini, setelah maraknya aktivitas yang mengangkat isu komunisme.

"Sebenarnya sudah ada Ketetapan MPRS Nomor 25 tahun 1966 yang mengatur tentang larangan paham-paham komunisme dan pembubaran PKI, sehingga sampai hari ini masih berlaku," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa.

Pramono mengatakan Presiden telah melakukan rapat bersama sejumlah pejabat negara membahas masalah kegiatan berkaitan dengan komunisme dan penggunaan atributnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan dirinya bersama Presiden Joko Widodo dan Jaksa Agung HM Prasetyo serta Kepala BIN Sutiyoso serta pejabat TNI melakukan pertemuan membahas maraknya aktivitas dan pengenaan atribut yang menunjukan identitas PKI atau komunisme semakin meningkat.

Kapolri mengatakan aparat keamanan juga menemukan beberapa aktivitas yang berkaitan dengan komunisme.

Badrodin mengatakan Presiden Jokowi mengarahkan aparat untuk menggunakan pendekatan hukum sesuai Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 guna menangani aktivitas atau atribut yang berbau komunisme.

"Ini tadi disampaikan Pak Presiden, pendekatannya adalah pendekatan hukum karena masih berlaku Tap MPRS kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999," ujar Kapolri.

Regulasi tersebut mengatur larangan kegiatan dalam bentuk apapun yang menyebarkan dan mengembangkan paham komunisme, leninisme, serta marxisme.

Petugas keamanan akan melakukan langkah hukum terhadap masyarakat yang diduga menyebarkan ajaran komunisme baik dalam bentuk atribut kaos, simbol-simbol maupun film.

Kapolri mengatakan selain Polisi, pengawasan di lapangan terhadap kegiatan-kegiatan berbau komunisme akan dibantu oleh aparat TNI.

Sumber : antara