Ada Dua Rekomendasi Simposium soal PKI

Hasil simposium Akan Diserahkan Ke Presiden 

 Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan (Aryo Wicaksono/VIVA.co.id)

Sabtu, 4 Juni 2016 | 00:57 WIB

Oleh : Harry Siswoyo, Moh Nadlir


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan sinkronisasi dua rekomendasi, hasil simposium tragedi 1965, dan simposium Anti-PKI. Sinkroniasi dua rekomendasi hasil simposium itu, kata Luhut, dilakukan sebelum hasil rekomendasinya diserahkan ke Presiden Joko Widodo. "Ya, iya lah, masa terobos mentah-mentah kami kasih Presiden. Ya tidak dong," kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Jumat 3 Juni 2016. Usai itu, rekomendasi tersebut akan diupayakan diserahkan ke Presiden. Saat ini, pemerintah tengah mengumpulkan berbagai bukti dan fakta pendukung lainnya guna menuntaskan masalah kasus tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada 1965 itu. "Saya berharap bulan-bulan ini, kita lihat nantilah. Karena kan masih ngumpulin masukan dari tim Jaksa Agung, Komnas HAM, Lemhanas. Kami lihat, baca, akan dirumuskan itu semua," katanya. Menurut Luhut, selama dua rekomendasi itu sesuai Tap MPRS XXV/1966, Tap MPR I/2003, UU No. 27/1999 Jo KUHP Pasal 107 dan 169 tentang Pelarangan terhadap PKI, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan bisa menerima rekomendasi hasil dua simposium tersebut. "Semua diserahkan, kalau sesuai dengan garis pemerintahan dan tiga dasar Tap MPRS 1966, Tap MPR 2003, UU 27/99 itu pasti lah dalam koridor itu," kata Luhut. Untuk diketahui, Simposium Nasional membedah tragedi 1965 menghasilkan berbagai tuntutan, usulan dan rekomendasi, salah satunya bahwa negara harus mengakui telah melakukan kekerasan di masa lalu itu. Rehabilitasi, juga menjadi tuntutan yang disuarakan. Tak terkecuali bahwa proses hukum harus tetap berjalan, meski proses rekonsiliasi juga dilaksanakan. Sementara itu, Simposium Nasional yang digelar purnawirawan TNI dengan tema “Mengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Ideologi Lain” menghasilkan sembilan butir rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi itu pada intinya meminta PKI meminta maaf atas pemberontakan yang mereka lakukan, meminta masyarakat tidak lagi mengungkit sejarah pemberontakan di masa lalu itu, dan meminta pemerintah menguatkan materi Pancasila dalam kurikulum pendidikan. KOMENTARI ARTIKEL INI TERKAIT FPI: Harusnya PKI yang Minta Maaf ke Negara FPI: Harusnya PKI yang Minta Maaf ke Negara Warga Diminta Laporkan Aktivitas PKI Warga Diminta Laporkan Aktivitas PKI Inisiator Simposium Anti PKI Sambangi Menko Polhukam Inisiator Simposium Anti PKI Sambangi Menko Polhukam KSAD: Lebih Gagah Pakai Atribut Pancasila Daripada PKI KSAD: Lebih Gagah Pakai Atribut Pancasila Daripada PKI PKI Diisukan Bangkit Lagi, JK: Itu Berlebihan PKI Diisukan Bangkit Lagi, JK: Itu Berlebihan Soal PKI, Agum Gumelar: Sejarah Tidak Bisa Dipotong-potong Soal PKI, Agum Gumelar: Sejarah Tidak Bisa Dipotong-potong

Penanganan Atribut PKI Bisa Memicu Konflik

 Penanganan Atribut PKI Bisa Memicu Konflik 

Kamis, 12 Mei 2016 23:38 WIB

Sejumlah massa aksi dari Gerakan Bela Negara (GBN) melakukan aksi demontrasi dengan menginjak simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Senin (17/8/2015). Mereka menolak upaya rekonsiliasi pemerintah dan keluarga anggota PKI. SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO

JAKARTA— Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan perlu penegakan hukum atas komunisme. Menurut Haris, pernyataan ini bisa dijadikan alat pembenar bagi siapa pun di daerah atau di lapangan untuk saling tuduh dan berujung konflik atau kekerasan. "Atas nama komunisme, seseorang atau kelompok tertentu bisa melakukan main hakim sendiri," ujar Haris melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/5/2016). Lebih lanjut, Haris menuturkan bahwa maraknya operasi anti-komunisme atau anti-PKI merupakan rekayasa dan tindakan yang berlebihan. Operasi ini, kata dia, terjadi akibat kegamangan pemerintahan Joko Widodo dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Menurut Haris, tujuan dari operasi yang marak pada bulan Mei ini adalah untuk menolak rencana pengungkapan kejahatan politik Orde Baru yang militeristis, terutama pasca-menguatnya upaya identifikasi kuburan massal. Yang kedua, tujuan dari langkah ini adalah membungkam gerakan kelompok kritis di kalangan masyarakat yang makin menguat untuk membongkar berbagai kejahatan negara, baik pada masa lalu maupun yang kini sedang terjadi.Misalnya, menuduh upaya advokasi tolak reklamasi sebagai komunis, dan teror terhadap penerbit buku di Yogyakarta. Semua operasi ini, tutur Haris, adalah bentuk ketakutan dari mereka yang diuntungkan oleh praktik korupsi dan militeristis Orde Baru. "Kepentingan mereka sedang terganggu oleh kemajuan dan perubahan zaman. Presiden harus hentikan operasi-operasi seperti ini. Jika tidak, maka ke depan kita masih akan disuguhi drama anti-komunisme," kata dia. Penulis: Kristian Erdianto

LEGENDARIS ALI: Jenazah Muhammad Ali Dihadapkan ke Arah Mekah

Jenazah Muhammad Ali 

Dihadapkan ke Arah Mekah 

Mike Tyson, Lennox Lewis dan Will Smith Usung Peti Mati Ali
Pendeta Jesse Jackson dan Donald Trump turut hadir pula.
Jum'at, 10 Juni 2016 | 21:52 WIB Oleh : Lazuardhi Utama Rebecca Reifi Georgina

 Jenazah Muhammad Ali Dihadapkan ke Arah Mekah Salat dan pengajian akan berlangsung cepat. Jum'at, 10 Juni 2016 | 09:48 WIBOleh : Rochimawati, Rebecca Reifi Georgina Jenazah Muhammad Ali Dihadapkan ke Arah Mekah Ribuan pelayat di prosesi penghormatan terakhir Muhammad Ali jelang pemakaman (REUTERS/Lucas Jackson) VIVA.co.id – 

Ribuan pelayat di prosesi penghormatan terakhir Muhammad Ali jelang pemakaman (REUTERS/Lucas Jackson)

Proses pemakaman petinju legendaris Amerika Serikat, Muhammad Ali akan dihadiri 25 ribu pelayat. Berdasarkan pantauan tvOne, Jumat, 10 Juni 2016, di Louisville, Kentucky, AS, sejumlah tokoh dunia akan hadir, salah satunya, calon Presiden AS, Donald Trump. Selanjutnya, Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan, Raja Yordania Raja Abdullah, mantan Presiden AS Bill Clinton. Lalu, Ketua Badan Hak Asasi Manusia AS, Pendeta Jesse Jackson, penyanyi Yusuf Islam (yang dulu dikenal dengan Cat Stevens), sampai promotor legendaris tinju dunia, Don King. Sementara pengusung peti jenazah Muhammad Ali juga berasal dari kalangan pesohor. Yakni mantan petinju Mike Tyson dan Lennox Lewis serta aktor kawakan Will Smith. Kepergian sosok besar seperti Muhammad Ali membuat masyarakat dari berbagai kalangan merasa kehilangan. Mulai dari warga biasa, bahkan sampai mantan presiden Amerika Serikat. ==

Tidak sedikit orang yang ingin terlibat dalam proses melepas kepergian sang petinju legendaris Muhammad Ali kembali ke Yang Maha Kuasa. Timothy Gianotti, seorang cendekiawan Islam yang bekerja selama bertahun-tahun dengan keluarga Muhammad Ali, mengaku ikut membantu merencanakan acara pengajian tradisional Muslim yang akan diselenggarakan hari ini. "Saya dan tiga orang lainnya memandikan, dan mengkafani tubuh Ali. Pengajian nanti akan berlangsung dengan cepat untuk mendoakan jenazah yang akan dihadapkan ke arah Mekah," kata Gianotti seperti dikutip dari laman Aljazeera, Jumat 10 Juni 2016. Pengajian tradisional Muslim umumnya hanya berlangsung beberapa menit dengan orang-orang berdoa dengan berdiri berbaris untuk menyampaikan doa yang akan melepaskan kepergian seseorang. Dalam pengajian Ali nanti, kata Gianotti, batas untuk perempuan dan laki-laki akan dipisahkan, namun untuk penonton akan dicampur. Tiket untuk menghadiri venue pengajian petinju legendaris asal Amerika Serikat ini masih tersedia. Namun, 15.500 tiket yang dijual di KFC Yum! Center di Louisville sudah habis dibooking dalam waktu satu jam. Muhammad Ali meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit, Kamis 2 Juni 2016, waktu setempat. Ia meninggal setelah dua hari dirawat di Rumah Sakit Phoenix. Mantan petinju kelas berat ini meninggal pada usia 74 tahun. Ia dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami sesak napas. ====

14.000 Orang Membeli Tiket Pemakaman Muhammad Ali Pelayat rela datang dari seluruh dunia. Jum'at, 10 Juni 2016 | 09:26 WIBOleh : Rochimawati, Rebecca Reifi Georgina 14.000 Orang Membeli Tiket Pemakaman Muhammad Ali Pemakaman Muhammad Ali (aljazeera.com) 

 VIVA.co.id – Ribuan warga Muslim dari seluruh dunia terbang ke Louisville, Kentucky, untuk menghadiri pemakaman Muhammad Ali secara tradisional Muslim. Lebih dari 14.000 orang sudah membeli tiket untuk dapat hadir di Kentucky Exposition Center, venue yang dipakai untuk mengadakan ibadah kepergian Muhammad Ali yang juga akan disiarkan di seluruh dunia, sama seperti keinginan pria tersebut. Dilansir dari laman Aljazeera, Jumat 10 Juni 2016, layanan siaran tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi umat pemeluk agama Islam yang ingin mengucapkan selamat tinggal kepada seorang pria dianggap sebagai pahlawan iman itu. "Muhammad Ali mulai transisi menjadi seorang Muslim pada tahun 1964 ketika ia berusia 22 tahun. Selama lebih dari 50 tahun ia telah menjadi salah seorang Muslim yang paling dikenal, setidaknya di Amerika Serikat," kata Gabriel Elizondo, reporter Aljazeera yang melaporkan dari Louisville. Para umat Islam di Amerika Serikat berharap legenda tinju kulit hitam itu akan menggarisbawahi bahwa Islam sepenuhnya adalah bagian dari kehidupan Amerika. "Muhammad Ali merencanakan semua ini. Ia ingin membuat momen untuk mengajarkan hal itu ," kata Imam Zaid Shakir, seorang sarjana Muslim terkemuka AS yang akan memimpin doa pada hari ini. Ali, yang meninggal pada hari Jumat lalu di usia 74 tahun, terkenal bergabung dengan Nation of Islam, gerakan agama separatis hitam sebagai petinju muda, kemudian memeluk Islam mainstream satu tahun kemudian dan menjadi perwakilan global iman dan inspirasi bagi umat Islam di negara Paman Sam itu. Salah satu alasan Muhammad Ali menyentuh begitu banyak hati orang, kata Shakir, adalah karena ia bersedia mengorbankan ketenaran, uang, glamour, dan segalanya untuk kepercayaannya. "Hal itu menyentuh hati orang lain," ujar dia. Muhammad Ali Dimakamkan Sepekan Pascawafat, Ini Kata MUI Rasulullah SAW baru dimakamkan tiga hari setelah wafat. Jum'at, 10 Juni 2016 | 22:59 WIBOleh : Lazuardhi Utama Muhammad Ali Dimakamkan Sepekan Pascawafat, Ini Kata MUI Prosesi pemakaman Muhammad Ali. (REUTERS/Adrees Latif) Mike Tyson, Lennox Lewis dan Will Smith Usung Peti Mati Ali Proses pemakaman Muhammad Ali (REUTERS/Adrees Latif) VIVA.co.id VIVA.co.id – Jasad petinju legendaris Amerika Serikat, Muhammad Ali baru dimakamkan sepekan pascawafat. Tak pelak hal tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai alasan lamanya waktu Ali dimakamkan. Mengingat, ia seorang muslim yang jenazahnya harus segera dimakamkan tak lebih dari 24 jam setelah kematian, kecuali ada faktor-faktor khusus. Menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat Bachtiar Nasir, untuk kasus Ali tidak apa-apa. Terlebih, Imam dan Ulama di AS sudah memberikan fatwa. "Ali begitu dicintai semua orang. Tak hanya warga Lousville. Muslim maupun Nonmuslim ingin datang hanya untuk melihat dan berdoa untuknya. Saya meyakini ulama di sana sudah mengizinkan," kata Bachtiar, dalam Breaking News Selamat Jalan Muhammad Ali ditvOne, Jumat malam, 10 Juni 2016. Ia lalu mencontohkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Kala itu, Rasulullah dimakamkan tiga hari pascawafat. "Ada tiga hal mengapa Rasulullah baru dimakamkan tiga hari," katanya. Pertama, para sahabat merasa syok dengan wafatnya Rasulullah. Bahkan, sampai tidak sanggup berbicara dan berjalan. Kedua, begitu banyak umat yang ingin menyalatkan Rasulullah. Ketiga, adanya persoalan politik (siapakah sosok pengganti Rasulullah) serta akan dimakamkan di mana Rasulullah kelak. Sebelumnya, keluarga Ali telah merencanakan pemakaman Ali sejak sekitar 10 tahun lalu. Dan, Ali yang mengidap parkinson selalu dilibatkan dalam perencanaan pemakamannya ini. "Segala sesuatu yang kami lakukan di sini direstui dan atas permintaan Muhammad Ali," kata Juru Bicara Keluarga Ali, Bob Gunnel, dilansir dari situs Mirror.

Cegah:paham komunisme, leninisme, serta marxisme.

Selasa, 10 Mei 2016, 02:02 WIB

Luhut Minta Aparat Jangan Berlebihan Tindak Pengguna Logo Palu-Arit

Red: Esthi Maharani

Republika/ Wihdan

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Senin (25/4). (Republika/ Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan meminta aparat bisa selektif menindak penggunaan logo palu arit. Sebelumnya, sejumlah orang yang menjual dan menggunakan kaos berlogo palu arit ditangkap aparat. Luhut menilai hal tersebut sedikit berlebihan.

"Kalau ada satu atau dua kasus, ini juga bisa jadi tren anak muda juga. Lihat-lihatlah, jangan berlebihan," kata Luhut, Senin (9/5).

Kendati begitu, Luhut memastikan jika pemerintah tetap memerhatikan fenomena yang terjadi.

"Bukan hanya komunis. Tadi saya bilang sama Pak Kapolri kalau ada ormas yang tidak sesuai Pancasila juga akan ditindak," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menuturkan publikasi ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia bisa dianggap melanggar hukum. Itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

"Sekarang kalau kamu lihat lambang palu-arit apa pandanganmu? Kan bisa itu merupakan bagian dari sosialisasi. Kita coba akan terapkan undang-undang itu. Jangan main-main sama logo itu," kata Badrodin.

Namun pemakaian dan pembahasan ajaran komunisme di situasi tertentu bisa saja diizinkan selama dalam kepentingan kajian akademik.

"Kalau di kampus kan bebas, kan tidak ada masalahnya boleh saja. Tapi kalau mengadakan simposium di hotel, tidak ada izinnya, ya tidak bisa," kata dia.

Sumber : antara

Selasa, 10 Mei 2016, 22:51 WIB

Seskab: Larangan Komunisme Masih Berlaku

Red: Taufik Rachman

Republika/Agung Supriyanto

Pramono Anung

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memperingatkan kepada masyarakat bahwa larangan terhadap paham komunisme dan pembubaran PKI masih berlaku hingga saat ini, setelah maraknya aktivitas yang mengangkat isu komunisme.

"Sebenarnya sudah ada Ketetapan MPRS Nomor 25 tahun 1966 yang mengatur tentang larangan paham-paham komunisme dan pembubaran PKI, sehingga sampai hari ini masih berlaku," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa.

Pramono mengatakan Presiden telah melakukan rapat bersama sejumlah pejabat negara membahas masalah kegiatan berkaitan dengan komunisme dan penggunaan atributnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan dirinya bersama Presiden Joko Widodo dan Jaksa Agung HM Prasetyo serta Kepala BIN Sutiyoso serta pejabat TNI melakukan pertemuan membahas maraknya aktivitas dan pengenaan atribut yang menunjukan identitas PKI atau komunisme semakin meningkat.

Kapolri mengatakan aparat keamanan juga menemukan beberapa aktivitas yang berkaitan dengan komunisme.

Badrodin mengatakan Presiden Jokowi mengarahkan aparat untuk menggunakan pendekatan hukum sesuai Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 guna menangani aktivitas atau atribut yang berbau komunisme.

"Ini tadi disampaikan Pak Presiden, pendekatannya adalah pendekatan hukum karena masih berlaku Tap MPRS kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999," ujar Kapolri.

Regulasi tersebut mengatur larangan kegiatan dalam bentuk apapun yang menyebarkan dan mengembangkan paham komunisme, leninisme, serta marxisme.

Petugas keamanan akan melakukan langkah hukum terhadap masyarakat yang diduga menyebarkan ajaran komunisme baik dalam bentuk atribut kaos, simbol-simbol maupun film.

Kapolri mengatakan selain Polisi, pengawasan di lapangan terhadap kegiatan-kegiatan berbau komunisme akan dibantu oleh aparat TNI.

Sumber : antara