April 25, 2016

Luhut sangkal Panama Papers


Luhut sangkal Panama Papers: 'Saat itu saya tidak punya uang'

  • 25 April 2016

Image copyrightREUTERS
Image captionMunculnya nama Luhut Panjaitan di Panama Papers diungkap majalah Tempo.


Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tidak tahu menahu tentang Mayfair International Ltd., sebuah perusahaan offshore yang tercantum dalam Panama Papers. Pada dokumen tersebut Luhut disebut sebagai direktur tunggal Mayfair.
"Karena waktu itu, tahun 2006, saya tidak punya uang untuk buka perusahaan di luar, jadi untuk apa saya mendirikan perusahaan cangkang seperti itu", kata Luhut kepada wartawan di kantornya, Senin (25/04).
Menurut investigasi Majalah Tempo, nama Luhut disebut pada dokumen Panama Papers terkait Mayfair yang disebut didirikan pada 29 Juni 2006, dan beralamatkan di Seychelles, negara kepulauan di Samudera Hindia, bekas jajahan Inggris.
Mayfair dinyatakan dimiliki oleh dua perusahaan: PT Persada Inti Energi dan PT Buana Inti Energi. Kedua perusahaan itu disebut-sebut terkait dengan perusahaan milik Luhut, PT Toba Bara Sejahtra Tbk.
Ketika ditanyakan oleh wartawan BBC Indonesia, Rafki Hidayat terkait kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut, Luhut menyebut, "Itu (Toba) memang perusahaan saya. Tapi yang Persada-persada itu saya tidak tahu".
"Saya tidak pernah ada perusahaan di luar negeri."
Bocornya dokumen Mossack Fonseca, menyita perhatian dunia beberapa minggu terakhir. Pasalnya, banyak pimpinan dan pejabat tinggi dunia yang menggunakan jasa firma asal Panama tersebut, untuk membuat perusahaan offshore di negara-negara bebas pajak.
Sejumlah tokoh dunia yang namanya tercatat di dokumen ini langsung mengundurkan diri: antara lain Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson.
Ketika ditanyakan kepada Luhut, apakah sanggahannya ini berarti dirinya menilai Panama Papers mengungkap data palsu, Luhut tidak bisa memberikan jawaban tegas.
"Saya tidak tahu. Itu alamat rumah saya, dibikin salah di situ. Alamat rumah saya dibilang di Mega Kuningan 11, saya tidak tinggal di sana."
Luhut bahkan menuding ada pihak lain yang menggunakan namanya untuk membuat Mayfair. "Karena untuk membuat perusahaan seperti itu, tidak diperlukan tanda tangan saya".
Namun, ketika ditegaskan, apakah Luhut akan melakukan tuntutan terhadap tudingan bahwa dia adalah direktur Mayfair, Ia hanya menjawab "kita lihat nanti".
Nama lain dari Indonesia yang disebut dalam Panama Papers adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis. Ketua BPK yang belakangan terlibat perseteruan dengan Gubernur Jakarta itu mengakui kebenaran dokumen itu, namun menyebut bahwa ia mendirikan perusahaan itu aats desakan anaknya.
Masih banyak nama orang Indoensia lain yang disebut. Yang paling dikenal, Riza Chalid, pengusaha yang terkait dalam apa yang disebut skandal Papa Minta Saham. Ini skandal pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, didampingi Riza Chalid, beberapa waktu lalu, dengan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Buwas :Jamin Kasus AKP Ichwan

Kamis, 05 Mei 2016 , 02:02:00

Ini Jaminan dari Pak Buwas di Kasus AKP Ichwan


Kepala BNN Komjen Budi Waseso. Foto: dokumen JPNN.Com
Kepala BNN Komjen Budi Waseso. Foto: dokumen JPNN.Com
BERITA TERKAIT
JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso memastikan penyidikan tentang dugaan aliran uang Rp 2,3 miliar ke mantan Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, AKP Ichwan Lubis dari bandar narkoba bakal terus berlanjut. Hanya saja, Buwas -sapaan Budi- mengatakan, butuh waktu untuk memperkuat jerat atas Ichwan.
"BNN masih koordinasi dengan Polri. Jadi dari Propam (profesi dan pengamanan, red) Polri datang ke sini (BNN, red) untuk melakukan pengembangan dan pemeriksaan," ujar Buwas kepada wartawan di kantornya, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (4/5).
Menurutnya, penyidikan kasus itu memang membutuhkan waktu lama. Sebab, pelaku merupakan anggota Polri, sehingga penyidikannya pun membutuhkan waktu lebih lama daripada masyarakat biasa.
Buwas menegaskan, BNN menjerat Ichwan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sedangkan untuk dugaan pelanggaran kode etiknya diserahkan ke Polri.
"Kalau di BNN yang kami telusuri adalah TPPU-nya. Soal nanti pidana, kode etik dan disiplin kami serahkan ke Polri," tutur bekas Kabareskrim Polri itu.
Sementara terkait jumlah uang sebesar Rp 2,3 miliar yang telah disita petugas dari tangan seorang kurir, Buwas mengatakan BNN masih menelusurinya. "Dugaan kami memang terkait jaringan narkoba internasional," ujar eks Kapolres Kota Palangkaraya ini.(elf/JPG/ara/jpnn)




Polisi Pelindung Bandar Narkoba 

Harus Dihukum Mati








Ditulis oleh : 
Tanggal : 
Kanal:Nasional





























































JAKARTA, Tigapilarnews.com – 



Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, sulitnya memberantas narkoba karena banyaknya aparatur pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang terlibat dalam bisnis barang haram tersebut.








Sikap pengadilan yang lebih menjatuhkan sanksi bagi para bandar narkoba daripada aparat penegak hukum yang terlibat, membuat para bandar ini tidak kapok untuk mengambil resiko mengedarkan barang tersebut.
“Sudah banyak sekali contoh dimana aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa maupun hakim sampai aparat lembaga pemasyarakatan dan juga aparat bea dan cukai maupun oknum TNI yang terbukti terlibat dalam pengedaran narkoba. Namun karena mereka tidak pernah dikenakan sanksi yang berat, membuat para bandar tidak kapok untuk melibatkan mereka dalam melakukan bisnis haramnya,” ujar Neta, Senin (25/4/2016).
Oleh karena itu, dirinya pun menyerukan agar jika ada aparat negara atau aparat penegak hukum terlibat dalam bisnis narkoba, maka sudah sepatuhnya hukuman yang dikenakan pada mereka pun harus lebih berat daripada bandar itu sendiri.
”Jadi kalau ada Kasat Narkoba menerima uang Rp 2 miliar dari bandar narkoba, ada ketuan BNN terjaring razia narkoba, maka mereka saya kira pantas dihukum mati. Mereka yang seharusnya memberantas peredaran narkoba dikasih senjata dan kewenangan malah ikut mengedarkan dan memakai,”tegasnya.
Terus berulangnya kasus-kasus yang melibatkan apAratur hukum dan pemerintahan menurutnya adalah hanya sebagian kecil yang terungkap. Dirinya yakin ada lebih banyak lagi oknum polisi maupun aparatur negara dan aparatur keamanan lainnya yang diduga terlibat narkoba.
“Bagaimana pun kasus-kasus ini ini semakin menunjukkan bahwa narkoba makin sulit diberantas di negeri ini yang ada justru bandar narkoba makin banyak memperalat aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Lebih jauh Neta berharap, Polri senantiasa bersikap terbuka terhadap aparatnya yang terlibat narkoba dan memaparkannya ke publik secara berkala. Selain itu polri harus bersikap tegas menindak aparatnya yang bermain-main dengan narkoba dan harus mengenainya pasal maksimal dan tidak lagi melindungi aparatnya.
“Makin banyaknya aparat yang diperbudak narkoba dan diperalat bandar narkoba akibat lemahnya pengawas dari atasan terhadap bawahan, selain itu lemahnya hukuman yang diberikan institusi polri terhadap aparaturnya, bahkan institusi cenderung melindungi. Akibatnya tidak ada efek jera dan polisi-polisi nakal makin nekat mempermainkan hukum,” cetusnya.
Polri lanjutnya, harus menyadari bahwa pemberantasan narkoba jauh lebih sulit daripada pemberantasan terorisme karena banyaknya anggota polri yang terlibat dalam pemberantasan narkoba.
”Jadi jangan hanya teroris yang diuber-uber sampai ke pelosok, sementara didepan mata sendiri, aparat polri berjualan narkoba atau melindungi bandar narkoba,” tandasnya.

AKP Ichwan Lubis

Ditulis oleh : 
Tanggal : 
Kanal:Nasional












JAKARTA, Tigapilarnews.com — Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah menetapkan Kasat narkoba Polres Belawan, AKP Ichwan Lubis sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap senilai Rp 2,3 miliar yang diterimanya dari seorang bandar Narkoba.
“Sudah tersangka,” ujar Kabag Humas BNN Kombes Slamet Pribadi kepada wartawan, Senin (25/4/2016) siang.
Diketahui, Ichwan sudah diperiksa sejak Jumat lalu oleh pihak BNN. Ichwan dinilai menerima dana senilai Rp 2,3 Miliar untuk menahan kasus seorang bandar sabu yang menjadi tahanan di lapas Lubukpakam, Sumatera Utara.
Dikatakan Slamet, AKP Ichwan Lubis terancam sanksi berat atas masalah ini. Terlebih kini pihak Mabes Polri telah mendatangi BNN untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan AKP Ichwan.
“Kemarin penyidik dari profesi pengamanan Polri merapat ke BNN dalam hal memeriksa dan mencari fakta. Soal kode etik, disiplin. Tapi pidana tidak bisa dhilangkan. Jadi kalau ada pidana dan disiplin, maka pidana lah yang didahulukan,” tukasnya.


Kapolda Janji Copot Jabatan AKP Ichwan LubisJAKARTA, Tigapilarnews.com – AKP Ichwan Lubis, Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Medan yang kedapatan menerima suap dari bandar narkoba, dicopot dari jabatannya.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumatra Utara Irjen Raden Budi Winarso, Sabtu (23/4/2016), di kantornya, dikutip dari Koran Sindo Medan. Perwira tinggi bintang dua tersebut mengatakan, pencopotan jabatan anak buahnya itu akan dilakukan Minggu (24/4/2016).
“Besok yang bersangkutan itu saya copot dari jabatannya. Selanjutnya, akan dilakukan proses hukum setibanya di Medan dan akan langsung dijemput oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) di bandara,” katanya.
Lebih jauh, Raden menegaskan, langkah BNN menelusuri aliran dana yang diterima AKP Ichwan Lubis dari terpidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lubukpakam bernama Toni sudah benar. “Iya, itu benar yang bersangkutan menerima aliran dana dari napi Lapas Lubukpakam yang diamankan BNN sebelumnya,”katanya.Sebelumnya Direktur Prekusor dan Psikotropika (P2) BNN Brigjen Anjan Pramuka Putra membenarkan Kasat Narkoba Polres Belawan AKP Ichwan Lubis telah diamankan atas kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari bandar narkoba kelas kakap Toni.Toni meskipun menjadi terpidana di Lapas Lubukpakam, tetapi masih bisa mengatur jalur peredaran narkoba Malaysia-Medan- Aceh. “Yang bersangkutan (AKP Ichwan Lubis) saat ini memang kita periksa terkait kasus TPPU dari sejumlah bandar narkoba di Sumut,” ujar Anjan.

kenal Toge 7 tahun"
Pertemanan Kasat Reskrim Narkoba Polres KP3 Belawan, Medan, AKP Ichwan Lubis, dengan Toni, bandar kakap narkoba, sudah berlangsung tujuh tahun.
Bermula ketika Toni alias Toge dijebloskan ke Lapas Lubuk Pakam. “Toge alias Toni pernah ditangkap oleh saudara AKP Ichwan, pada 2009, dengan barang bukti kepemilikan 7 butir esktasi. Toni dijatuhi vonis penjara 1 tahun,” ujar Direktur TPPU BNN Brigjen Rachmad Sunanto di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (25/4/2016).
sumber: http://www.tigapilarnews.com/2016/04/polisi-pelindung-bandar-narkoba-harus-dihukum-mati/
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

April 24, 2016

Tak Suka Olahraga Bikin Cepat Tua

Hello, mari bergabung Brou.

By 
Ilustrasi Menjaga Kesehatan Tubuh Dengan Cara Olahraga Teratur (iStockphoto)

Ilustrasi Menjaga Kesehatan Tubuh Dengan Cara Olahraga Teratur (iStockphoto)
Liputan6.com, Jakarta Pepatah "banyak jalan menuju Roma" mungkin menjadi alasan yang tepat untuk para wanita yang memilih cara instan dalam mempertahankan kecantikan mereka. Namun faktanya tak semua wanita suka berolahraga.
Dokter Ariana Suryadewi Soejanto M.Biomed, seorang anti-aging and aesthetic consultantmengatakan, langkah efektif untuk menjaga kulit yang sehat, kencang, dan awet muda yaitu dengan olahraga teratur.
"Sebenarnya olahraga itu kan aktivitas ya, terus itu kanexercise, dan sebenarnya dari olahraga itu kita ada hormon yang keluar yaitu hormonendorfin. Nah, hormon endorfin itu juga bisa memperlambat penuaan," ungkapnya kepada Health-Liputan6.com, ditulis Minggu (24/4/2016).Hormon endorfin atau hormon kebahagiaan yang didapat dari berolahraga ini ternyata mempengaruhi mekanisme sel-sel kulit. Endorfin memberi efek yang menenangkan bagi manusia dan senyawa-senyawa di dalamnya dapat membantu memperlambat proses penuaan. Itu sebabnya olahraga berpengaruh besar menghambat penuaan dini.
"Adanya proses endorfin tersebut dalam proses aging jelas berpengaruh, dan bentul bahwa penuaan bisa dicegah dengan olahraga", jelas Ariana.
Di samping berolahraga, menurut Ariana mengatur pola tidur yang teratur juga dapat bantu memperlambat proses penuaan dini. Sebab saat tidur hormon yang diproduksi saat tidur yang membentuk seluruh tubuh menjadi sehat termasuk pengaruh penuaan dini.
"Tidur itu kaitannya dengan radikal bebas, pada saat tidur hormon melatonin terbentuk dan mempengaruhi ke pertumbuhan dan metabolisme tubuh - dan otomatis mempengaruhi proses penuaan dini," tutupnya.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Hello, mari bergabung Brou.

Hello, mari bergabung Brou.

Ini lah negeri yang bagaikana sepotong syorga yang diletakan maha pencipta di muka bumi.
Dengan kasih sayang dan cinta anak nagari hidup berdampingan dalam kebersamaan yang serasi dengan alam lingkungan.
Mari kita nikmati dan pelihara kelanjutannya.




'Jaan lupo makan siang, kaniak biko muah....'
Jaan lupo makan siang, kaniak biko muah...

Foto Yana Abe.
Foto Yana Abe.
Foto Yana Abe.
Foto Yana Abe.
Asww; slm sejahtera.....
Tampilan estetisnya muncul pada aplikasi materialnya seperti penerapan slab marmer dengan serat cokelat yang indah pada dinding depan dan kayu solid pada pintu masuknya. Beberapa detail dekorasi yang hanya muncul pada beberapa titik interior pun turut menambah keindahan pada ruang dalamnya tanpa menghilangkan kesan clean yang ingin ditampilkan seperti detail motif pada penyelesaian plafon dan pada ukiran motif pada pintu masuk masjid.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

April 23, 2016

Abaikan Saran Kadinkes ; Sumber Waras Jadi Tak Waras

RS Sumber Waras (Okezone)

RS Sumber Waras (Okezone)
JAKARTA - 
Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita mengatakan, kejanggalan pembelian lahan RS Sumber Waras akibat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengabaikan saran Dien Emawati, yang ketika itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan DKI. “NJOP yang Ciputra itu lebih rendah, negara rugi enggak? Harusnya negara minta lebih turun kan?” ujarnya.
Saat itu, Dien menyampaikan lahan di Sumber Waras tidak untuk dijual, dan Dien juga merekomendasikan tanah milik Pemprov di Sunter dan Jakarta Pusat untuk dibangun sebuah rumah sakit.
“Kejanggalan-kejanggalan itu terjadi karena Gubernur Ahok mengabaikan saran Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta,” katanya.
Romli mengatakan, lokasi tersebut awalnya bukanlah lokasi yang akan dibangun rumah sakit, tetapi ada di lokasi lain. Lagi pula, tanah di Sumber Waras tidak layak bangun karena lokasinya yang terdiri dari dua bidang.
“Lahan yang dikelola, Sumber Waras terdiri dari dua bidang tanah. Tanah seluas 3,2 hektare bersertifikat hak milik terletak di Jalan Kyai Tapa. Sedangkan tanah seluas 3,6 hektare bersertifikat hak guna bangun terletak di Jalan Tomang Utara. Posisi lahan yang dibeli Pemprov DKI Jakarta adalah lahan di Jalan Tomang Utara yang nyaris terisolir,” tuturnya.
Untuk memuluskan permufakatan Pemprov DKI Jakarta dan Sumber Waras, Ketua Yayasan Sumber Waras sudah memberikan pernyataan, dan pihaknya tidak keberatan terkait penggunaan akses bersama.
Sementara mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan, sejak awal proses alih lahan RS Sumber Waras memang sudah dipenuhi kejanggalan. “Cari tanah itu ada enggak? Mesti enggak ada. Karena tanah HGB itu ada di Jalan Tomang Utara,” ujarnya.
Dirinya pun berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak meragukan hasil audit BPK. Pasalnya, bila itu terjadi akan menimbulkan kejanggalan-kejanggalan baru.
“Proses alih lahan Sumber Waras sejak awal sudah dipenuhi kejanggalan. Dan bukankah akan menimbulkan kejanggalan lainnya bila KPK meragukan laporan BPK terkait kejanggalan di Sumber Waras,” pungkasnya.
(Ari)
Sumber: http://news.okezone.com/read/2016/04/22/338/1370415/sumber-waras-janggal-karena-ahok-abaikan-saran-kadinkes
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

April 21, 2016

PEJABAT-DAN-PENGUSAHA-INDONESIA-DI-PANAMA-PAPERS



http://grafis.tempo.co/read/flashgrafis/2016/04/19/759/pejabat-dan-pengusaha-indonesia-di-panama-papers
SELASA, 19 APRIL 2016 | 16:42 WIB


Luhut Binsar Pandjaitan: "Saya tidak pernah ada perusahaan di luar negeri."
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tidak tahu menahu tentang Mayfair International Ltd., sebuah perusahaan offshore yang tercantum dalam Panama Papers. Pada dokumen tersebut Luhut disebut sebagai direktur tunggal Mayfair.
"Karena waktu itu, tahun 2006, saya tidak punya uang untuk buka perusahaan di luar, jadi untuk apa saya mendirikan perusahaan cangkang seperti itu", kata Luhut kepada wartawan di kantornya, Senin (25/04).
Menurut investigasi Majalah Tempo, nama Luhut disebut pada dokumen Panama Papers terkait Mayfair yang disebut didirikan pada 29 Juni 2006, dan beralamatkan di Seychelles, negara kepulauan di Samudera Hindia, bekas jajahan Inggris.
Mayfair dinyatakan dimiliki oleh dua perusahaan: PT Persada Inti Energi dan PT Buana Inti Energi. Kedua perusahaan itu disebut-sebut terkait dengan perusahaan milik Luhut, PT Toba Bara Sejahtra Tbk.
Ketika ditanyakan oleh wartawan BBC Indonesia, Rafki Hidayat terkait kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut, Luhut menyebut, "Itu (Toba) memang perusahaan saya. Tapi yang Persada-persada itu saya tidak tahu".
"Saya tidak pernah ada perusahaan di luar negeri."
Bocornya dokumen Mossack Fonseca, menyita perhatian dunia beberapa minggu terakhir. Pasalnya, banyak pimpinan dan pejabat tinggi dunia yang menggunakan jasa firma asal Panama tersebut, untuk membuat perusahaan offshore di negara-negara bebas pajak.
Sejumlah tokoh dunia yang namanya tercatat di dokumen ini langsung mengundurkan diri: antara lain Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson.
Ketika ditanyakan kepada Luhut, apakah sanggahannya ini berarti dirinya menilai Panama Papers mengungkap data palsu, Luhut tidak bisa memberikan jawaban tegas.
"Saya tidak tahu. Itu alamat rumah saya, dibikin salah di situ. Alamat rumah saya dibilang di Mega Kuningan 11, saya tidak tinggal di sana."
Luhut bahkan menuding ada pihak lain yang menggunakan namanya untuk membuat Mayfair. "Karena untuk membuat perusahaan seperti itu, tidak diperlukan tanda tangan saya".
Namun, ketika ditegaskan, apakah Luhut akan melakukan tuntutan terhadap tudingan bahwa dia adalah direktur Mayfair, Ia hanya menjawab "kita lihat nanti".
Nama lain dari Indonesia yang disebut dalam Panama Papers adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis. Ketua BPK yang belakangan terlibat perseteruan dengan Gubernur Jakarta itu mengakui kebenaran dokumen itu, namun menyebut bahwa ia mendirikan perusahaan itu aats desakan anaknya.Masih banyak nama orang Indoensia lain yang disebut. Yang paling dikenal, Riza Chalid, pengusaha yang terkait dalam apa yang disebut skandal Papa Minta Saham. Ini skandal pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, didampingi Riza Chalid, beberapa waktu lalu, dengan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)