Kesimpulan Kasus Sumber Waras di DPR

Senin, 13 Juni 2016, 22:00 WIB

KPK Sampaikan Kesimpulan Kasus Sumber Waras di DPR Besok

Red: Bilal Ramadhan Antara/Yudhi Mahatma

Ketua KPK Agus Raharjo
memaparkan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi
pembelian tanah RS Sumber Waras di Gedung KPK, Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan kesimpulan sementara dalam penyelidikan laporan tindak pidana korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,64 hektare.
 "Terus terang tadi ada ekspose mengenai Sumber Waras, sudah ada konklusinya yang akan dibuka di DPR besok," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam temu media di gedung KPK Jakarta, Senin (13/6). KPK dalam penyelidikan Sumber Waras ini sudah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 12 April 2016. Usai dimintai keterangan, Ahok mengaku Badan Pemeriksa Keuangan menyembunyikan data kebenaran karena meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan yaitu menyuruh untuk membatalkan transaksi pembelian lahan RS Sumber Waras.
 "Tapi ada lagi satu yang tertunda, kami mau menanyai satu instansi lagi, tapi konklusi yang lain sudah jadi. Bisa saja kasus itu tidak memenuhi harapan beberapa pihak tapi memenuhi harapan pihak lain. Konklusinya besok akan kami sampaikan di DPR," tambah Agus.
 Sebelumnya, kesimpulan sementara KPK terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,64 hektare itu berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014, yang menyatakan pembelian tanah itu berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp191,3 miliar karena harga pembelian pemprov DKI terlalu mahal. BPK mengacu pada harga pembelian PT Ciputra Karya Utama (CKU) kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp564,3 miliar. CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial.
 Dalam LHP, antara lain BPK merekomendasikan agar pemprov menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama 10 tahun sejak 1994-2014 senilai lebih dari Rp 3 miliar. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Basuki agar memberikan sanksi kepada Tim Pembelian Tanah yang dinilai tidak cermat dan tidak teliti memeriksa lokasi tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah.
 Sampai saat ini laporan korupsi RS Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan dengan memanggil lebih dari 33 orang untuk dilakukan permintaan keterangan. Ahok menilai bahwa pemprov DKI Jakarta membeli lahan di Jalan Kyai Tapa 1 Grogol Jakarta Barat itu karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2014 adalah sebesar Rp20,7 juta per meter persegi, sehingga pemprov DKI Jakarta diuntungkan karena pemilik lahan menjual dengan harga NJOP sehingga total harganya Rp755,6 miliar sedangkan pada harga pasar, nilainya lebih tinggi.
 Sumber : Antara

KPK:
Royani, Sopir Sekretaris MA Masih di Indonesia 

Oleh Oscar Ferri pada 11 Jun 2016, 18:56 WIB(Liputan6,com/Helmi Afandi)
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak akan berhenti mencari keberadaan Royani, orang yang disebut-sebut sebagai sopir sekaligus ajudan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Royani 'menghilang' dalam dua bulan terakhir sejak namanya diagendakan diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap pengajuan peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KPK menyatakan Royani adalah saksi yang memegang peranan penting dalam kasus tersebut. Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, pihaknya sudah berhasil mengendus keberadaan Royani. Namun, dia masih menolak menyebutkan di mana, sebab dikhawatirkan membuat Royani akan berpindah tempat. "Kami tidak bisa dong bilang posisi. Misalnya kita kasih tahu posisinya, nanti dia pindah ke mana," ujar Syarief, Sabtu (11/6/2016). Syarief mengatakan, KPK telah mengerahkan segala cara untuk menemukan keberadaan Royani tersebut. Dari informasi-informasi yang diterima pihaknya, Royani masih di Indonesia, namun kerap berpindah-pindah lokasi 'persembunyian'. "Ada beberapa informasi (yang diterima) masih ada di Indonesia. Tapi dia selalu berpindah-pindah tempat. Setiap hari bergerak," ujar Syarief. ‎Royani sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK.

 Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, keberadaannya tidak diketahui sampai saat ini. Oleh karena itu, KPK kesulitan untuk mengorek keterangan orang yang disebut-sebut sopir sekaligus ajudan Sekretaris MA, Nurhadi itu.

Sedangkan Nurhadi juga telah beberapa kali diperiksa KPK mengenai kasus dugaan suap tersebut. Namun demikian, KPK sudah mengirim surat pencegahan ke Ditjen Imigrasi atas nama Royani dan Nurhadi. Pencegahan itu berlaku untuk 6 bulan ke depan, agar sewaktu-waktu dibutuhkan keterangan kedua bersangkutan tidak sedang di luar negeri. Dalam kasus dugaan suap pendaftaran perkara PK pada PN Jakpus ini KPK sudah menetapkan dua tersangka. Mereka yakni Panitera/Sekretaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga Doddy Ariyanto Supeno. Edy diduga dijanjikan uang hingga Rp 500 juta oleh Doddy. Pada saat ditangkap tangan, KPK menemukan uang Rp 50 juta yang diduga sebagai suap. Namun pada perkembangannya, KPK menemukan indikasi ada penerimaan lain oleh Edy sebesar Rp 100 juta dari Doddy.
====
 Liputan6.com, Jakarta - Jangankan batang hidungnya, kelebatan bayangan Royani sang sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi pun tidak terlihat. Dua kali dipanggil, pria yang juga asisten Nurhadi itu tidak hadir tanpa alasan alias mangkir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun masih memburu Royani.
 "Kita masih dalam upaya untuk mencari yang bersangkutan," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (25/5/2016). Dia mengaku belum mengetahui penyidik akan melayangkan panggilan ketiga untuk Royani. Yang jelas, saat panggilan ketiga dikeluarkan, itu artinya penyidik akan menjemput paksa Royani. "Sebenarnya ketika ada panggilan ketika penyidik sudah bisa membawa paksa. Kita sedang dalam upaya menghadirkan yang bersangkutan," kata Yuyuk.

Lalu, apakah KPK sudah mengetahui identitas yang diduga menyembunyikan Royani? Apakah itu dari pihak Mahkamah Agung? "Kalau sudah terang, kita pasti akan menanyakan ke yang bersangkutan, eh kamu di mana menyembunyikan Royani? Tapi kalau memang ada oknum yang menyembunyikan memang ada," ucap Yuyuk. Namun dia tidak menyebutkan oknum itu berasal dari MA atau pihak lain. "Sedang diselidiki," tukas Yuyuk. Tak mau putus asa, beberapa waktu lalu, KPK mengirim surat ke MA agar bisa menghadirkan Royani. KPK membutuhkan keterangan Royani untuk mengusut kasus dugaan suap pengamanan perkara peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Kami akan mengirimkan surat ke MA, kalau bisa menghadirkan Royani dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/6/2016). "Ada informasi yang ingin diketahui dari yang bersangkutan," lanjut dia. Sementara Nurhadi, usai diperiksa penyidik KPK pada Selasa kemarin membantah telah menyembunyikan sopirnya itu. "Siapa yang ngomong? Tidak benar itu. Tidak benar," tegas Nurhadi. Dia bahkan mengaku tidak tahu-menahu tentang keberadaan anak buahnya tersebut. "Tidak tahu," ujar Nurhadi. Ketika kembali ditegaskan soal keberadaan Royani, Nurhadi malah menjawab, "Ada di kantor." KPK sendiri sudah mengirim surat pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap Royani. Dia dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan demi kepentingan penyidikan. Sebagai informasi, kasus pengamanan perkara PK ini terungkap dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Pada tangkap tangan itu, KPK menangkap Panitera PN Jakpus, Edy Nasution dan satu orang swasta bernama Doddy Aryanto Supeno. ====
Digeledah dan Uang Disita KPK,
Sekretaris MA Belum Lapor Pimpinan
 Oleh Nafiysul Qodar pada 22 Apr 2016, 15:16 WIB

Suasana rumah mewah Sekjen Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di Jalan Hang Lekir V, Kebayoran Baru, Jakarta, usai digeledah oleh KPK, Kamis (21/4). Penggeledahan terkait OTT KPK terhadap panitera PN Jakpus, Edy Nasution. (Liputan6.com/Gempur M Surya) Suasana rumah mewah Sekjen Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di Jalan Hang Lekir V, Kebayoran Baru, Jakarta, usai digeledah oleh KPK, Kamis (21/4). Penggeledahan terkait OTT KPK terhadap panitera PN Jakpus, Edy Nasution. (Liputan6.com/Gempur M Surya) Liputan6.com,

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah ruang kerja dan kediaman Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Penggeledahan ini diduga terkait kasus suap permohonan Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakarta Pusat.

Senin, 13 Juni 2016, 22:00 WIB KPK Sampaikan Kesimpulan Kasus Sumber Waras di DPR Besok Red: Bilal Ramadhan Antara/Yudhi Mahatma Ketua KPK Agus Raharjo memaparkan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi pembelian tanah RS Sumber Waras di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/3). Ketua KPK Agus Raharjo memaparkan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi pembelian tanah RS Sumber Waras di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/3). REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan kesimpulan sementara dalam penyelidikan laporan tindak pidana korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,64 hektare. "Terus terang tadi ada ekspose mengenai Sumber Waras, sudah ada konklusinya yang akan dibuka di DPR besok," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam temu media di gedung KPK Jakarta, Senin (13/6). KPK dalam penyelidikan Sumber Waras ini sudah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 12 April 2016. Usai dimintai keterangan, Ahok mengaku Badan Pemeriksa Keuangan menyembunyikan data kebenaran karena meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan yaitu menyuruh untuk membatalkan transaksi pembelian lahan RS Sumber Waras. "Tapi ada lagi satu yang tertunda, kami mau menanyai satu instansi lagi, tapi konklusi yang lain sudah jadi. Bisa saja kasus itu tidak memenuhi harapan beberapa pihak tapi memenuhi harapan pihak lain. Konklusinya besok akan kami sampaikan di DPR," tambah Agus. Sebelumnya, kesimpulan sementara KPK terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,64 hektare itu berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014, yang menyatakan pembelian tanah itu berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp191,3 miliar karena harga pembelian pemprov DKI terlalu mahal. BPK mengacu pada harga pembelian PT Ciputra Karya Utama (CKU) kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp564,3 miliar. CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial. Dalam LHP, antara lain BPK merekomendasikan agar pemprov menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama 10 tahun sejak 1994-2014 senilai lebih dari Rp 3 miliar. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Basuki agar memberikan sanksi kepada Tim Pembelian Tanah yang dinilai tidak cermat dan tidak teliti memeriksa lokasi tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah. Sampai saat ini laporan korupsi RS Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan dengan memanggil lebih dari 33 orang untuk dilakukan permintaan keterangan. Ahok menilai bahwa pemprov DKI Jakarta membeli lahan di Jalan Kyai Tapa 1 Grogol Jakarta Barat itu karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2014 adalah sebesar Rp20,7 juta per meter persegi, sehingga pemprov DKI Jakarta diuntungkan karena pemilik lahan menjual dengan harga NJOP sehingga total harganya Rp755,6 miliar sedangkan pada harga pasar, nilainya lebih tinggi. Sumber : Antara

Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah uang. Juru bicara MA, Suhadi membenarkan adanya sejumlah uang yang diamankan KPK saat penggeledahan. Namun dia tidak tahu persis apakah uang itu terkait perkara dugaan suap di PN Jakpus. "Iya, tapi uang itu uang apa kan? Apakah ada korelasi dengan perkara? Ada korelasi dengan melanggar hukum atau itu uang milik pribadi yang bersangkutan? Ini belum jelas," ujar Suhadi di Gedung MA, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016). Hingga saat ini, Suhadi mengaku belum mendapat laporan apa-apa dari KPK terkait penggeledahan di kantor dan rumah Nurhadi.‎ Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait temuan uang itu. "Biar merekalah yang bertugas dan punya kewenangan untuk itu," tutur dia.


 KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi agar mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Nurhadi. Namun ‎MA belum mendapatkan pemberitahuan resmi baik dari KPK maupun Dirjen Imigrasi terkait pencegahan ini. Bahkan Nurhadi juga belum melapor ke pimpinan MA. "Mungkin sebentar lagi beliau akan lapor ke pimpinan MA. Tapi sampai tadi saya cari info belum ada laporan," ucap Suhadi. ‎MA juga belum mengeluarkan kebijakan apa-apa terkait penggeledahan dan pencegahan Nurhadi. Apalagi MA belum mengetahui tujuan pencegahan untuk Nurhadi itu kapasitasnya sebagai apa. "Terkait Pak Nurhadi kita belum tahu, belum ada pemberitahuan dari KPK apakah dia kapasitasnya sebagai saksi atau tersangka," kata dia.

Hingga saat ini, pimpinan MA masih menunggu penjelasan dari Nu‎rhadi terkait penggeledahan dan pencegahan yang dilakukan KPK. Jika terbukti terlibat dalam perkara suap di PN Jakpus, Nurhadi terancam akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Sekretaris MA. "‎Sampai sekarang belum ada yang mencegah untuk berhenti bekerja," pungkas Suhadi.
 Sebelumnya, Ditjen ‎Imigrasi telah mengeluarkan surat pencegahan bepergian terhadap Nurhadi dengan nomor KEP -484/01-23/04/2016. Surat pencegahan bepergian selama 6 bulan itu berdasarkan permintaan KPK karena Nurhadi dalam perkara ini sebagai saksi.

Muhammad Ali Pahlawan Amerika

Muhammad Ali sebagai Pahlawan 

Sejak gejolak pergerakan hak-hak sipil tahun 1960an sampai pasca 9/11, Ali adalah seorang pahlawan yang membuat Muslim AS merasa jadi bagian rakyat Amerika.

 Muhammad Ali berbicara di konvensi Muslim kulit hitam di Chicago, AS, 25 Februari 1968, Reuters 06.06.2016 

Petinju Legendaris Muhammad Ali Meninggal dalam Usia 74 Tahun
Multimedia Video Curahan Belasungkawa untuk Almarhum Muhammad Ali

. Tweet Pin It Terkait Muhammad Ali, Tokoh yang Paling Dicintai sekaligus Kontroversial AS dan Dunia Berduka Kehilangan Sang Juara Tinju dan Tokoh Kemanusiaan Muhammad Ali Dimakamkan Jumat, Bill Clinton akan Beri Eulogi


Kematian legenda tinju Muhammad Ali membuat warga Muslim di Amerika kehilangan seseorang yang mungkin merupakan pahlawan terbesar mereka, duta kehormatan untuk Islam di sebuah negara tempat keyakinan minoritas disalahpahami dan dicurigai. "Kami bersyukur pada Tuhan ada dia," ujar Talib Shareef, presiden dan imam Masjid Muhammad di Washington, kepada sekelompok pemimpin Muslim yang memberi penghormatan kepada Ali di Washington hari Sabtu (4/6), sehari setelah ia meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Phoenix pada usia 74 tahun.

"Amerika seharusnya berterima kasih pada Tuhan atas dia. Ia adalah pahlawan Amerika." Sejak gejolak pergerakan hak-hak sipil dan Muslim kulit hitam tahun 1960an sampai hari-hari kelam setelah 11 September 2001, Ali adalah seorang pahlawan yang membuat Muslim AS merasa jadi bagian rakyat Amerika.
 Komunitas Muslim mengingat Ali untuk banyak alasan, yakni sebagai aktivis keadilan sosial, pendukung banyak kegiatan amal sepanjang hidupnya, dan menolak perang AS di Vietnam. Selain itu, menurut mereka, ia adalah seorang Muslim yang dihormati di sebuah negara yang mayoritasnya Kristen, bahkan saat Ali membuat banyak orang terkejut dan takut saat ia bergabung dengan kelompok Nation of Islam dan mengubah namanya dari Cassius Clay tahun 1964. "Ketika kita melihat sejarah komunitas Afrika Amerika, salah satu faktor penting dalam mempopulerkan Islam di Amerika adalah Muhammad Ali," ujar Warith Deen Mohammed II, putra mantan pemimpin Nation of Islam, dalam sebuah pernyataan. Dengan sekitar 3,3 juta orang di AS, Muslim mencakup 1 persen populasi, sebagian besar imigran dan orang Afrika Amerika yang memeluk agama itu. Meskipun mereka telah berintegrasi ke dalam masyarakat lebih baik dibandingkan dengan sesama Muslim di Eropa, Muslim Amerika mengalami kesulitan bahkan ketika secara demografis, jumlah orang kulit putih dan orang Kristen berkurang. Sejak 2001, mereka menghadapi reaksi buruk dari warga Amerika yang menyamaratakan semua Muslim dengan mereka yang menyerang warga sipil atas alasan jihad. ◀▶<▶>1/20⇱ Sembunyikan Keterangan Berpuluh tahun yang lalu, pemimpi-pemimpin Muslim kulit hitam seperti Elijah Muhammad dan Malcolm X menggebrak pemerintah kulit putih sebagai minoritas agama dan etnis yang menuntut persamaan atas kelompok mereka. Elijah Mohammad memperjuangkan semacam penolakan terhadap penindasan oleh kulit putih dan menolak integrasi ras. Ali dipuja-puja secara luas, tapi ada saatnya ia ditolak, sebagian besar oleh orang kulit putih dan juga beberapa pemimpin kulit hitam karena pernyataan-pernyataannya yang keras melawan supremasi kulit putih dan penolakannya untuk mengikuti model yang dicontohkan oleh Martin Luther King, seorang Kristen. "Pembersihan citra Ali pada tahun-tahun belakangan telah membuat banyak orang lupa bahwa ia dicaci-maki banyak pihak pada tahun 1960an karena memeluk agama Islam dan karena menolak wajib militer," ujar Frank Guridy, profesor tamu bidang sejarah di Columbia University. "Ia dianggap sebagai pengkhianat Amerika Serikat." Tahun 1970an, Ali memeluk ajaran Islam Sunni, sekte terbesar diantara Muslim di dunia, dan menekuni Sufisme. Pada pertemuan pemimpin Muslim Amerika di Washington, pembicara demi pembicara mengenangnya dengan penuh rasa sayang sebagai Muslim yang akhirnya dicintai rakyat Amerika. Ali membela warga Muslim Desember lalu, setelah kandidat calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mengusulkan penghentian sementara masuknya Muslim ke negara itu, menyusul serangan militan Islamis di Paris dan San Bernardino, California. "Para pemimpin politik kita seharusnya menggunakan posisi mereka untuk membawa pemahaman mengenai agama Islam, dan menjelaskan bahwa para pembunuh yang salah arah itu memiliki pandangan yang melenceng mengenai apa Islam sebenarnya," ujar Ali dalam pernyataan. Ia juga menggunakan pengaruhnya untuk mengadvokasi pembebasan Jason Rezaian, wartawan Washington Post yang dipenjara 18 bulan di Iran, dan Daniel Pearl, wartawan Wall Street Journal yang ditangkap ekstremis Islamis di Pakistan, dan kemudian dipenggal kepalanya tahun 2002. "Muhammad Ali adalah hadiah dari Tuhan," ujar Nihad Awad, direktur eksekutif Dewan Hubungan Amerika-Islam, "bukan hanya untuk Muslim tapi juga untuk dunia." [hd]

Muhammad Ali Meninggal Dunia

Muhammad Ali Meninggal Dunia

Melalui akun resmi Instagram miliknya, Manny Pacquiao berharap kesembuhan Muhammad Ali. Ia pun mengajak semua untuk menyatukan pikiran dan doa untuk kesembuhan Muhammad Ali. Namun beberapa jam kemudian Muhammad Ali meninggal dunia, Sabtu (4/6/2016).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muhammad Ali, mantan juara dunia kelas berat sekaligus legenda tinju dunia meninggal dunia di usia 74 tahun. Di luar ring tinju, dia terkenal akan keberaniannya berbicara termasuk saat menolak ikut perang Vietnam dan keberaniannya menentang calon presiden AS Donald Trump. "Setelah pertempuran 32 tahun dengan penyakit Parkinson, Muhammad Ali telah meninggal dunia pada usia 74 tahun. Tiga kali Juara Dunia Kelas Berat tersebut meninggal malam ini," Bob Gunnell, juru bicara keluarga, kepada NBC News. Ali telah menderita penyakit Parkinson selama tiga dekade, kondisi neurologis progresif yang perlahan merampas kedua kemampuan lisan dan ketangkasan fisik sang legenda. Sebuah upacara pemakaman direncanakan di kampung halamannya di Louisville, Kentucky. Meski akhir-akhir ini kondisi kesehatannya terus menurun, Ali tidak ragu untuk mengutarakan pendapatnya tentang situasi politik atau kontroversi. Terbaru, pada Desember Ali mengkritik usulan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump untuk melarang umat Islam masuk ke Amerika Serikat. "Kita sebagai umat Islam harus berdiri untuk mereka yang menggunakan Islam untuk memajukan agenda pribadi mereka sendiri," katanya. Pernyataan itu mengapit kehidupan seorang pria yang meledak ke dalam kesadaran nasional di awal 1960-an, ketika sebagai juara muda kelas berat ia masuk Islam dan menolak untuk terlibat dalam Perang Vietnam, dan menjadi lambang kekuatan, kefasihan, hati nurani dan keberanian. Ali adalah seorang pemain sandiwara anti kemapanan yang melampaui batas dan hambatan, ras dan agama. Perkelahian melawan orang lain menjadi kacamata, tapi ia mewujudkan pertempuran yang jauh lebih besar dalam kehidupan nyata. (nbcnews) Editor: Hasanudin Aco Sumber: Intisari
==============
 Sabtu, 04 Juni 2016, 19:49 WIB

Muhammad Ali di Mata Tokoh Dunia 

Red: Citra Listya Rini EPA/MANFRED REHM

 REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Legenda tinju dunia Muhammad Ali yang meninggal dunia pada Sabtu (4/6) WIB dikenang oleh sejumlah tokoh sebagai juara yang sesungguhnya di atas dan di luar ring tinju.
Berikut komentar dan kenangan sejumlah tokoh:
Pendeta Al Sharpton, pemimpin hak-hak sipil di New York:
"Ali, ia dulu dan selamanya sebagai yang terhebat. Seorang juara yang sesungguhnya di atas dan di luar ring tinju. Pendeta Jesse Jackson Sr, pejuang hak-hak asasi manusia: "Mari kita berdoa untuk Muhammad All. Kebaikan bagi Amerika, juara tinju dunia, pahlawan perubahan sosial dan anti perang.
George Foreman, mantan petinju kelas berat: "Muhammad Ali satu dari manusia-manusia hebat yang pernah saya temui. Tidak diragukan lagi, dia orang hebat di masa ini. Tidak adil jika menganggapnya hanya sebagai petinju."
 Floyd Mayweather Jr, juara dunia tinju di lima kelas:" Tidak ada lagi Muhammad Ali yang lain. Komunitas kulit hitam sedunia memerlukannya. Ia adalah suara bagi kami."
 Manny Pacquiao, politisi dan petinju top Filipina:" Kita kehilangan orang besar. Muhammad Ali memberi banyak benefit bagi olahraga tinju. Tapi lebih banyak lagi yang ia berikan untuk kemanusiaan.
 Donald Trump, kandidat presiden AS dari Partai Republik: "Muhammad Ali meninggal di usia 74. Ia juara sesungguhnya dan orang yang hebat. Ia akan dikenang semua orang."
 Hillary Clinton, kandidat presiden AS dari Partai Demokrat: "Sejak ia meraih medali emas Olimpiade 1960, para penggemar tinju seluruh dunia dapat menyaksikan gabungan dari kekuatan, kecepatan dan keindahan penampilan yang mungkin tidak akan terulang lagi."
 ======
Muhammad Ali Meninggal, Ini Kata Obama
 M. Syahran W. Lubis
 Sabtu, 04/06/2016 21:49 WIB

Presiden AS Barack Obama menyalami Muhammad Ali 

Examiner.com Bisnis.com, 

 JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Barack Obama bergabung dengan begitu banyak orang di seluruh dunia mengenang dan hidup dan warisan dari Muhammad Ali, petinju legendaris yang meninggal dunia pada Jumat tengah malam waktu AS (3/6/2016) atau Sabtu siang WIB (4/6/2016). Pada Sabtu pagi waktu AS atau Sabtu malam WIB, Obama, yang 6 tahun lalu menyebut Muhammad Ali sebagai sangat berarti dalam hidupnya, mengungkapkan rasa duka citanya. “Sebagaimana setiap orang lain di planet ini, Michelle (istri Obama) dan saya berduka atas kepergian Ali. Tapi kami juga berterima kasih kepada Tuhan karena betapa beruntungnya kita telah mengenalnya, betapa beruntungnya kita semua bahwa The Greatest (Ali) memilih waktunya untuk kita,” kata Obama. Obama mengemukakan bahwa di ruang Oval di Gedung Putih, kantornya, dia masih menyimpan sarung tinju Ali di bawah sebuah foto sang ikon selepas satu pertandingan. Sang presiden memuji Ali sebagai seorang yang luar biasa, penuh semangat, yang membuat “Amerika seperti yang kita kenal sekarang”. Dia lantas memuji Ali sebagai orang yang berjuang di jalan kebenaran, bukan sekadar soal bertarung di atas ring tinju. “Dia setara dengan King (Martin Luther King, pejuang hak asasi manusia) dan Mandela (Nelson Mandela, pejuang HAM Afrika Selatan yang kemudian menjadi presiden negara itu). Dia (Ali) berani berdiri ketika sulit, berani bicara saat orang lain hanya diam.” Source : Time.com Editor : M. Syahran W. Lubis

 ======================

 Kupu-Kupu itu Akhirnya Tak Lagi Bisa Menari di Atas Ring 

Sabtu, 4 Juni 2016 19:47 WIB

INTERNET Muhammad Ali dan The Beatles. Foto tahun 1964

SAYA pertama kali mendengar nama Muhammad Ali dari bapak saya pada tahun 1984. Saya masih SD dan segera mengira bahwa ia orang Indonesia hanya karena namanya mirip dengan nama tetangga saya --seorang lelaki tua, PNS hampir pensiun, yang hidup berdua saja dengan istrinya dan malam-malam mereka dihabiskan dengan mengajar anak-anak mengaji, termasuk saya. Bagaimana rupa Muhammad Ali, saat itu saya memang tak tahu. Sekadar membayang- bayangkan secara liar dan ngawur, sehingga kadang-kadang, wajah Pak Ali yang uzur, bisa melintas. Indonesia di tahun 1984 tidak seperti Indonesia kekinian. Tidak ada koneksi internet. Bahkan belum ada komputer kecuali di beberapa bidang kerja yang sangat khusus. Berita hanya bisa diakses lewat surat kabar atau koran, atau didengarkan melalui radio, atau dengan menonton televisi, di mana satu-satunya stasiun yang mengudara adalah TVRI. Muhammad Ali gantung sarung tinju, pensiun dari arena adu pukul, pada tahun 1981, dan saya baru menonton pertandingannya, lewat satu rekaman pertandingannya di televisi pemerintah itu, lima tahun berselang. Saya lupa apakah di program "Dari Gelanggang ke Gelanggang" atau "Arena dan Juara". Yang pasti, dan saya ingat betul, pembawa acaranya Max Sopacua. Rekaman duel ini sempat membuat saya kecewa. Bayangan saya terhadap sosok Muhammad Ali sungguh jauh sekali. Dia bukan seperti orang Indonesia. Tongkrongannya tinggi besar, kulit legam, rambutnya keriting, dan berbicara dengan bahasa yang tak saya mengerti. Bahasa seperti yang diucapkan Jon Baker dan Frank Poncherello, dua polisi lalu lintas jagoan dalam serial ChiPs yang sering saya curi-curi tonton. Jikapun ada perkara yang agak melegakan adalah agama Ali. Seperti saya, dia juga Islam. Dan ini membuat saya takjub. Pemikiran saya yang masih cetek dan lugu mengklasifikasikan fakta ini sebagai hal luar biasa. Ternyata ada orang di luar Indonesia, di luar bangsa-bangsa Arab, yang beragama Islam. Saya sama sekali belum tahu bahwa Ali sebelumnya bernama Cassius Clay. Sejak itu saya makin sering menonton rekaman-rekaman pertandingan Ali, yang lambat laun juga menumbuhkembangkan ketertarikan saya terhadap tinju. Selain Ali saya menonton Ken Norton, George Foreman, Leon Spinks, Larry Holmes, Michael Spinks, dan di kemudian hari Mike Tyson, Evander Holyfield, dan Lennox Lewis di kelas berat. Lalu Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, Thomas Hearns, Marvin Hagler, Julio Cesar Chavez, hingga generasi Roy Jones Jr, Oscar De La Hoya, Felix Trinidad, Naseem Hamed, Bernard Hopkins, Juan Manuel Marquez, Floyd Mayweather Jr dan Manny Paquiao di kelas-kelas menengah. Namun bagi saya, kecuali barangkali Sugar Ray Leonard yang agak-agak mendekati, tidak ada petinju yang memiliki kelengkapan pesona seperti Muhammad Ali. Tidak ada yang dengan begitu sempurna bisa memadukan antara kekerasan dan keindahan, lantas mengemasnya menjadi pertunjukan yang menghibur. Bukan cuma duelnya, akan tetapi juga sekaligus dirinya.Muhammad Ali adalah pertunjukan itu sendiri. Tahun 1964 dia bertemu The Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Star adalah empat laki-laki paling kondang di kolong langit. Mereka rock star yang sedangnangkring di puncak popularitas. Ali mampu mengimbangi kecemerlangan itu. Secarik foto pertemuan mereka, foto di mana Ali melepaskan jab ke kepala George Harrison dan berefek domino pada McCartney, John Lennon, dan Ringo Star, menjadi satu di antara foto icon yang melegenda. Satu kalimat Ali dalam pertemuan, juga kesohor dan barangkali akan dikenang untuk waktu yang lama: "You ain't no fool if you from Liverpool." Adakah petinju lain yang seperti itu? Secara teknis, Leonard mendekati. Seperti Ali, dia juga piawai menari-nari di lapangan. Kaki-kakinya lincah dan ringan, pukulannya berat, cepat dan keras. Leonard adalah "penerus" filosofi bertinju Muhammad Ali: float like a butterfly, sting like a bee, The hands can't hit what the eyes can't see. Menari seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah, tangan bisa memukul apa yang tidak terlihat oleh mata. Kerapuhan yang menipu. Tapi Leonard tidak populer. Dari sisi ini, dia kalah jauh dari Ali. Popularitas dimiliki Oscar De La Hoya, Manny Paquiao, dan Floyd Mayweather Jr. Tapi tetap tak lengkap. Gaya bertinju De La Hoya dan Pacquiao tidak indah. Main hantam dengan pukulan mematikan. Nyaris brutal. Mike Tyson dalam ukuran lebih mini. Mereka nyaris tak pernah menari. Mayweather bertinju dengan indah. Berteknik tinggi, menghitung cermat tiap langkah, dan cerdik. Dia mirip Ali. Popularitasnya juga menjulang. Namun berbeda dari Ali, popularitas ini lebih banyak berangkat dari perkara-perkara yang buruk dan kontroversial. Ali adalah people champions, Mayweather tidak. Sepanjang kariernya yang cemerlang di atas ring, Muhammad Alimelakoni 61 duel. Lima di antaranya berkesudahan dengan kekalahan, yakni dari Joe Frazier (1971), Ken Norton (1973), Leon Spinks (1978), Larry Holmes (1980), dan Trevor Berbick (1981). Kekalahan atas Berbick menutup karier Ali. Namun Ali terus bertarung. Bukan lagi melawan petinju di atas ring, melainkan melawan dirinya sendiri. Melawan Parkinson yang menggerogoti syaraf-syaraf motoriknya, yang membuatnya sulit bergerak, bahkan untuk sekadar mengangkat kedua tangannya. Ali bertarung selama 32 tahun dan tadi pagi, 4 Juni 2016, perlawanan itu berakhir. Ali kalah. Tapi kali ini, kekalahan tak bermakna melepaskan. Kali ini, atas kekalahannya Muhammad Ali justru mendapatkan. Yaitu pengukuhan pengakuan dirinya sebagai 'the greatest all the time', yang terbesar sepanjang masa. twitter: @aguskhaidir
 =======

Susno Bekerja Kasar Jadi Petani

Susno Bekerja Kasar Jadi Petani 

Petinggi Polri Yang 'Turun Kasta' Jadi Petani Susno Duadji © Antara/FB

,
25 Mei 2016 10:18
Kisah Susno Duadji,

Apakah kamu ingat dengan sosok Komjen Pol (Purn) Susno Duadji?

Susno Duadji Susno di sawah miliknya © InstagramDi sawah, Susno pun tak beralas kaki 

Nama pria berusia 61 tahun itu sempat begitu ramai diperbincangkan beberapa tahun silam. Saat itu mantan Kabareskrim Polri ini dikenal akibat ucapan kontroversi cicak versus buaya dan terjerat berbagai kasus korupsi hingga dipenjara. Kehilangan jabatan sebagai Kabareskrim Polri pada akhir November 2009, Susno yang dituding menggelapkan dana pengamanan Pilgub Jabar 2008 dan terjerat kosupsi PT Salmah Arowana Lestari harus rela dipenjara selama 3,5 tahun. Merasakan dinginnya terali besi LP Cibinong sejak 2013 lalu dan akhirnya bebas.

Apa kabar pak Susno sekarang ? 

 Susno Duadji Jauh dari hiruk pikuk ibukota Jakarta, Susno pulang ke tanah kelahirannya di Pagaralam, Sumatera Selatan. Bukannya sibuk berpikir kembali ke kepolisian, Susno memilih bekerja kasar dengan jadi petani dan mengerjakan kebun, sawah hingga kolam ikan warisan orangtuanya.
 "Sejak purna tugas, saya lebih banyak di kampung halaman untuk bertani mengerjakan lahan warisan orangtua. Sawah ini adalah warisa orangtua saya yang juga petani meskipun luasnya tidak seberapa. Sekarang saya garap sendiri, beneran lhoh. Persoalan yang kami hadapi, khususnya sebagai petani padi adalah murahnya harga beras/gabah di musim panen sehingga biaya produksi tak sebanding dengan uang penjualan yang didapat," cerita Susno di akun Facebook miliknya hari Senin (23/5) pagi.
 
Susno Duadji Benar-benar terlihat seperti seorang petani, Susno bahkan tampak santai dengan pekerjaan barunya ini. Meskipun pernah memegang jabatan tinggi di jajaran institusi bergengsi, Polri, Susno mengenakan kaos oblong, celana panjang dan handuk di lehernya saat menggarap sawah di bawah teriknya matahari. Berbekal cangkul, pak Susno turun langsung ke tanah persawahan tanpa alas kaki. Tak hanya bertani, Susno pun menjalani kesehariannya dengan sederhana. Pria yang pernah jadi Kapolda Jawa Barat selama 10 bulan itu pun cuek saja berbelanja ke pasar hanya pakai kaos dan sandal jepit. Wah, semangat untuk profesi barunya ya pak! (kpl/aia)

Ada Dana Ratusan Miliar ke Rekening La Nyalla

Sindo News

Puji Kurniasari
Sabtu, 4 Juni 2016 − 00:07 WIB

PPATK Temukan Aliran Dana Ratusan Miliar ke Rekening La Nyalla Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti. (SINDOphoto) A+ A- JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menemukan dugaan aliran dana hibah kadin Jawa Timur 2012 masuk dalam rekening Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti dan keluarganya mencapai ratusan miliar. "PPATK menemukan ada aliran dana hibah yang besar masuk ke rekening, menurut pengembangan dari penyidik dananya itu ratusan miliar," ujar Kapuspenkum Kejagung Mohammad Rum mengatakan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (3/6/2016). Menurut Rum, selain masuk ke dalam rekening keluarganya, uang tersebut juga mengalir ke sejumlah perusahaan yang dimiliki La Nyalla. "Ada juga masuk ke beberapa bank besar, ya sekitar 10 bank sementara untuk nama perusahannya masih dalam penyelidikan transaksi yang mencurigakan," kata dia. Dia menambahkan, hingga kini penyidik masih terus mengusut kasus tersebut. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. "Transaksinya itu kan tahun 2010 sampai 2013 jadi kita dalami terus dana hibah masuk ke Kadin itu masuk ke rekening siapa-siapanya. Kalau ada alat bukti yang cukup pasti akan ada tersangka baru," ujarnya. Untuk diketahui, La Nyalla adalah tersangka atas dugaan kasus korupsi Kadin Jawa Timur. La Nyalla sempat kabur ke Singapura dengan izin berkunjung setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Timur dan izin berkunjung sudah habis. Kaburnya La Nyalla, ternyata tidak memberhentikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk terus menjerat dirinya dalam kasus dugaan korupsi Kadin 2012. Penerbitan kembali sprindik tersebut setelah Pengadilan Negeri Jatim menerima seluruh gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh La Nyalla terkait penetapannya sebagai tersangka. (kri)

La Nyalla kabur ke Singapura

Puji Kurniasari
Selasa, 31 Mei 2016 − 22:45 WIB

JAKARTA - Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur I Made Suarnawan menjelaskan La Nyalla Mattalitti langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung). Penahanan itu dilakukan setelah penyidik memeriksa Ketua Umum PSSI itu. "Langkah selanjutnya adalah melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan," kata I Made Suarnawan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Selasa (31/5/2016). Menurut I Made, penahanan La Nyalla malam ini juga supaya tidak ada upaya untuk melarikan diri lagi seperti sebelumnya. "Untuk keamanan," ujarnya. La Nyalla kabur ke Singapura dengan izin berkunjung setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Dalam perkembangan kasus ini, kemudian Kejati Jatim telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk terus menjerat dirinya dalam kasus dugaan korupsi kadin 2012. Penerbitan kembali sprindik tersebut pasca Pengadilan Negeri Jatim menerima seluruh gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh La Nyalla terkait penetapannya sebagai tersangka. (dam) ==


 Penjelasan KBRI Singapura Terkait Penangkapan La Nyalla Mattalitti
Puji Kurniasari
Selasa, 31 Mei 2016 − 22:16 WIB

La Nyalla Mattalitti Ketua Umum PSSI

JAKARTA - Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti yang selama ini berada di Singapura telah tiba di Jakarta telah tiba di Jakarta, Selasa (31/5/2016) malam.

La Nyalla langsung dibawa ke Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta tepat pukul 19.30 WIB guna dilakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi Kamar Dagang Industri (Kadin) Jawa Timur tahun 2012. 

La Nyalla yang datang  mengenakan kemeja batik bermotif kuning, enggan memberikan komentar soal pemulangannya tersebut. Dia hanya tersenyum.
Seperti diketahui, La Nyala terbang ke Singapura dengan izin berkunjung setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.
Kejati Jatim telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk terus menjerat dirinya dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin tahun 2012.

Penerbitan kembali sprindik tersebut setelah Pengadilan Negeri Jatim menerima seluruh gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh La Nyalla terkait penetapannya sebagai tersangka.
====

La Nyalla Ditangkap, Pengacara Akan Ajukan Praperadilan

Penangkapan La Nyalla di Singapura dinilai tidak sah.

Selasa, 31 Mei 2016 | 22:57 WIB

Oleh : Harry Siswoyo, Nur Faishal (Surabaya)

VIVA.co.id – Tim kuasa hukum La Nyalla Mattaliti akan mengajukan praperadilan atas penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi hibah Kadin Jatim itu. Proses hukum terhadap La Nyalla Mattaliti dinilai tidak sah.

Sumarso, salah seorang tim kuasa hukum La Nyalla Mattalitimengatakan, bahwa kliennya saat ini berstatus sebagai orang bebas, setalah Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan statusnya sebagai tersangka pada pekan lalu.

"Pak La Nyalla orang bebas," ujarnya di kantor Kadin Jatim, Surabaya,  Selasa malam, 31 Mei 2016.

Dia menjelaskan, La Nyalla Mattaliti diamankan pihak Imigrasi Singapura karena izin tinggalnya habis, bukan ditangkap di Singapura. Rupanya, lanjut Sumarso, petugas Imigrasi mengabarkan ke pihak Kejaksaan bahwa La Nyalla Mattaliti akan pulang ke Indonesia.

"Tapi Kejaksaan melakukan tindakan dengan menangkap klien kami. Menurut kami itu pembangkangan hukum. Itu arogansi hukum," ujar Sumarso.

Semua proses hukum terhadap La Nyalla Mattaliti , imbuh dia, tidak sah. Karena itu tim pengacara akan melakukan upaya hukum dengan mempraperadilankan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan La Nyalla Mattaliti .

"Kalau kami menerima surat penetapan tersangka dan penangkapan klien kami, pasti akan ajukan praperadilan. Cuma masalahnya Kejaksaan tidak memberikan kami surat penetapan tersangka. Ini kan tidak benar."

Sementara itu, Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, mengaku siap jika pihak La Nyalla Mattaliti mempraperadilankan penangkapan dan penahanan Ketum PSSI itu. "Silakan praperadilan. Dari kemarin-kemarin sudah praperadilan, dan kami hadapi itu," ujarnya.

Seperti diketahui, La Nyalla Mattaliti pertama kali ditetapkan sebagai tersangka hibah Kadin Jatim pada 16 Maret 2016. Esoknya ia lari ke Malaysia lalu ke Singapura. Tiga kali lolos dari jeratan pidana melalui praperadilan, kejaksaan kembali menetapkannya sebagai tersangka pada Senin, 30 Mei 2016.

La Nyalla Mattaliti akhirnya diamankan petugas Imigrasi di Singapura setelah izin tinggalnya habis. Ia diserahkan ke Kejaksaan dan kini mendekam di Rutan Salemba, Jakarta.

(mus)

=====

La Nyalla overstay melebihi batas waktu 

izin tinggal di Singapura

JAKARTA - Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti telah dipulangkan ke Jakarta pada Selasa (31/5/2016) malam setelah dua bulan berada di Singapura. Menurut Asisten Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura Sandi Andariadi, pemulangan La Nyalla karena melakukan pelanggaran keimigrasian, yakni overstay atau melebihi batas waktu izin tinggal. "Masuk Singapura 29 Maret, diberi jangka waktu satu bulan, berakhir 28 April. Dari 28 (April) sampai hari ini, La Nyalla tidak melakukan laporan atau memperpanjang izin tinggalnya. Dengan dasar itu pihak berwenang melakukan deportasi," ujar Sandi Andariadi di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Selasa (1/6/2016). Menurut Sandi, La Nyalla tidak melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. "Karena deportasi adalah pengusiran keluar wilayah suatu negara. Jadi melawan atau tidak pasti akan dikembalikan," ujar Sandi. Sandi menambahkan, sebelumnya ada permintaan surat permohonan pencabutan paspor dan petugas menginstruksikan pihak berwenang di Singapura untuk menindaklanjuti. "Saat itu memang tempat tinggal tidak terdeteksi, hanya langsung ada laporan deportasi," ucap Sandi. La Nyalla telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung. Dia berurusan hukum karena dituduh terlibat kasus dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur tahun 2012. (Baca juga: (dam)
La Nyalla Mattalitti , tersangka kasus penyimpangan dana hibah di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur itu akan ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta.  

Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Romy Arizyanto, Selasa (31/5/2016). 

Menurut dia, La Nyalla akan dibawa ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) telah berangkat ke Jakarta pada pagi tadi. 
   
"Dalam beberapa hari ke depan, dia  akan dititipkan di Rutan Salemba (Cabang Kejagung) Jakarta karena harus melengkapi beberapa administrasi imigrasi dan KBRI," kata Romy. 

Adapun faktor keamanan menjadi pertimbangan Kejati Jatim menitipkan Nyalla di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Tindak Penyebar Paham Komunis

Pemerintah Diminta Dewasa 

Hadapi Isu Komunis 

 Oleh : Willi Nafie | Rabu, 18 Mei 2016 | 21:35 WIB

Hamdan Zoelva - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah diminta untuk bersikap dewasa menghadapi isu komunisme. Karena itu dinilai membuka dendam serta luka lama bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Syarikat Islam (SI) Hamdan Zoelva buntut dari maraknya isu komunisme yang sedang santer belakangan ini. "Di tingkat bawah sudah tidak ada masalah. Kalau dikomporin kemudian direspon malah jadi masalah," kata Zoelva, Rabu (18/5/2016). 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015 ini meminta pemerintah tidak berlebihan terkait masalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, bersikap dewasa dalam menghadapi isu komunisme. "Karena komunis sudah tidak laku di beberapa negara. Biarlah nanti sejarah yang memutuskan," tandasnya. Sebagaimana diketahui, isu komunisme santer setelah bermunculan berbagai lambang yang bersinggungan dengan PKI dalam beberapa pekan terakhir. Akibat dari ihwal tersebut membuat aparat penegak hukum intensif menindak segala atribut yang berbau komunisme. [ton]

See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2296516/pemerintah-diminta-dewasa-hadapi-isu-komunis#sthash.1atswv9F.dpuf (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penegak hukum menindak tegas penyebar paham komunisme yang belakangan marak terjadi. "Sekarang ini muncul banyak kaos dan merchandise bergambar palu arit. Ada juga kegiatan yang diduga masyarakat akan memunculkan komunisme. Maka, tadi siang Presiden meminta agar hal ini segera ditindak dengan menggunakan pendekatan hukum," kata Kapolri Janderal Badrodin Haiti di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2016).
Lebih lanjut, Presiden juga meminta Kapolri bersama Panglima TNI, Jaksa Agung dan Kepala BIN untuk aktif berperan aktif mencegah penyebaran berbagai paham yang mengarah kepada komunisme. "Presiden meminta penindakan secara hukum ini disesuaikan dengan Tap MPRS Nomor XXV/1966 tentang ketetapan pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia) serta larangan penyebaran komunisme, Leninisme dan Marxisme," jelasnya. Lebih lanjut, pihak kepolisian juga telah memberikan arahan untuk melakukan pelarangan segala kegiatan yang mengarah kepada aktivitas yang bernuansa komunisme. "Kami memberikan arahan kepada jajaran untuk menindak segala kegiatan yang diduga mengandung ajaran komunisme, baik menyiarkan dan menyebarkan baik dalam bentuk atribut kaos, simbol-simbol maupun film yg bisa mengajarkan komunisme," tandasnya. Sebelumnya, kaos berlambang palu dan arit diperjualbelikan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Minggu (8/5/2016). Kemunculan kaos ini pun segera ditindak oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dengan menggelar operasi untuk meringkus para penjualnya. Hasilnya, petugas mengamankan pemilik toko bernama Mahdi Ismed serta penjaga tokonya. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu lusin kaos dengan simbol palu dan arit. [ton] - See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2294405/jokowi-minta-aparat-tindak-penyebar-paham-komunis#sthash.gMqTGGPf.dpuf



======

 TNI Antisipasi Hidupnya Paham PKI 

 Oleh : Ajat M Fajar | Rabu, 18 Mei 2016 | 22:00 WIB

Mayjen TNI Tatang Sulaiman - (Foto: Istimewa)

 INILAHCOM, Jakarta -

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman menegaskan TNI selaku komponen utama dalam mempertahankan kedaulatan negara telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi berkembangnya paham komunisme/marxisme/lenimisme. Hal itu dikatakan Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Rabu (18/5) menyikapi terkait maraknya penyebaran atribut dan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) di kalangan masyarakat. "Hingga saat ini TNI telah bekerja sama dengan kepolisian melaksanakan penertiban penggunaan atribut dan simbol yang berbau paham komunisme. TNI baik secara institusi maupun individu menempatkan hukum sebagai Panglima Tertinggi dalam melaksanakan tugasnya, hal ini selaras dengan kode etik prajurit yaitu tunduk kepada hukum yang tertuang dalam Sumpah Prajurit TNI," kata Mayjen TNI Tatang Sulaiman. Tatang mengatakan menyikapi perkembangan penyebaran ajaran komunisme dan berbagai macam atribut PKI tersebut, TNI mengacu pada TAP MPRS XXV/1966, TAP MPR 1/2003 dan UU RI NO 27/1999 (Pasal 107 A sd 107 F) tentang kejahatan terhadap keamanan negara sebagai norma hukum dalam menjalankan tugasnya. "Telah diketahui bersama dan secara jelas bahwa PKI sejak tanggal 5 Juli 1966 telah dinyatakan sebagai sebagai organisasi terlarang dan telah dibubarkan di seluruh wilayah Indonesia, serta larangan berbagai kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan faham dan ajarannya," katanya. Mengacu kepada norma hukum tersebut, maka sikap dan tindakan prajurit TNI apabila menemukan penyebaran atribut dan simbol PKI, maka hukumnya wajib untuk menindak terhadap pelanggaran hukum yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian. "Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh para komandan satuan dan prajurit di lapangan dalam menertibkan maraknya atribut dan simbol PKI sudah benar dan sesuai aturan, jika TNI membiarkan dan tidak menindaknya maka justru TNI akan disalahkan karena melanggar pasal pembiaran terhadap kejahatan yaitu Pasal 164 KUHP," kata Tatang. Peran ini harus diambil oleh aparat keamanan (TNI) sebagai perwujudan hadirnya negara, jika TNI lalai maka kelompok-kelompok masyarakat akan ambil alih peran tersebut sehingga kelompok masyarakat akan saling berhadapan, bertikai dan ini kehancuran. Sejalan dengan hal tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah menyampaikan himbauan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada dalam menyikapi fenomena kebangkitan PKI, karena bisa jadi ini merupakan upaya adu domba. "Yang perlu dilakukan adalah mewujudkan persatuan sesama elemen bangsa agar kejadian G/30/S PKI tahun 1965 tidak terulang kembali karena hal tersebut dapat memecah belah bangsa Indonesia menjadi dua kelompok saling bertikai," katanya.[tar] - See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2296524/tni-antisipasi-hidupnya-paham-pki#sthash.xJQmxhFa.dpuf

 ======

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengakui kaos bergambar palu-arit serta buku ajaran komunisme paling banyak tersebar di DKI Jakarta. Atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) itu disebarkan pada 9 Mei 2016 lalu yang bertepatan dengan hari lahir PKI ke-102 tahun. "Paling banyak berada di wilayah DKI Jakarta," ujar Sutiyoso, Rabu (18/5/2016).

Karena itu BIN mengajak masyarakat untuk menghindari ajaran komunis/marxisme-Leninisme serta mewaspadai pihak-pihak yang ingin menghidupkan kembali paham tersebut. "Masyarakat harus menolak segala bentuk propaganda dan tidak terpancing isu-isu fitnah yang dapat memecah belah persatuan bangsa, melaporkan kepada aparat keamanan setempat jika menemukan penyebaran lambang-lambang PKI dalam bentuk apapun," katanya.

 Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memerintahkan kepada penegak hukum segera menindak pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran paham komunis. "Ada payung hukum dan dasar untuk bertindak terhadap penyebar ajaran komunis, yakni TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 tentang larangan ideologi komunis di Indonesia dan UU Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab UU Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Ancamannya 12 tahun sampai 20 tahun penjara," tegasnya. [ton] - See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2296534/bin-sebut-penyebaran-kaos-pki-terbanyak-di-jakarta#sthash.qllhAecc.dpuf

BERITA TERKAIT

Jokowi Tak Berdaya Hadapi Proyek Reklamasi 

PDIP: Hak Jokowi Berikan Kursi Menteri ke Golkar 

PKB: Gabungnya Golkar Berimplikasi ke Reshuffle 

Isu Komunis Ditunggangi Kelompok Liberalis 

TNI Antisipasi Hidupnya Paham PKI

Petugas Darat Maskapai AirAsia Salah Menurunkan Penumpang

Rabu, 18 Mei 2016 - 11:20 wib

Penumpang Air Asia yang Salah Turun Tidak Masuk Kategori Berbahaya

BALI - Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Bali memastikan, penumpang maskapai AirAsia rute Singapura-Denpasar yang salah turun di terminal domestik dan lolos dari pemeriksaan imigrasi, Jonathan Stephen, penumpang kategori low risk atau bukan penumpang yang terindikasi berbahaya. "Belum ada indikasi bahwa dia membawa barang-barang berbahaya seperti narkoba," kata Kepala Bea Cukai Ngurah Rai Bali, Budi Harjanto, Rabu (18/5/2016). Budi mengatakan, pihaknya memiliki risk management profile yang berisi nama-nama penumpang yang dicurigai memiliki profil berbahaya, seperti membawa narkoba. Menurut Budi, setiap maskapai sebelum tiba di daerah tujuan, akan mengirimkan nama-nama penumpang atau manifes kepada Bea Cukai, sehingga sudah dianalisis oleh petugas. Ia menuturkan bahwa Jonathan Stephen yang berkewarganegaraan Selandia Baru itu hanya membawa bagasi kabin. "Kebetulan Jonathan tidak masuk dalam orang yang menjadi target dan dicurigai. Masuk low risk," ujarnya. Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura II, Farid Indra Nugraha mengatakan, petugas darat maskapai AirAsia terbukti salah menurunkan penumpang internasional di terminal domestik. Saat itu pesawat dengan nomor penerbangan QZ-509 itu mendarat sekira pukul 23.54 Wita dengan membawa 155 orang penumpang dari Singapura. Diduga terjadi kesalahpahaman antara sopir dengan petugas flight controller yang mengatur penumpang turun ke bus yang akan mengantar hingga di pintu terminal. Akibatnya satu penumpang keluar melalui terminal domestik tanpa pemeriksaan administrasi imigrasi, selayaknya penumpang internasional. Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai, Yosep H A Renung Widodo menjelaskan sehari setelah tiba atau pada Selasa 17 Mei 2016, sekira pukul 12.30 Wita, penumpang yang diketahui bernama Jonathan Stephen berkewarganegaraan Selandia Baru itu telah melapor ke kantor imigrasi setempat. Ia menambahkan, Stephen kebingungan saat ditanya pihak hotel terkait visa yang digunakan termasuk paspor miliknya yang belum terstempel oleh pihak imigrasi. Meski telah mendaftar kembali di imigrasi, namun saat ini kasus tersebut tengah diinvestigasi oleh petugas gabungan Kementerian Perhubungan di Jakarta. (fds)

===========
Rabu, 18 Mei 2016 - 10:45 wib

Tindaklanjuti Insiden Air Asia, Otban Siapkan Sekretariat Pengawasan WNA di Bandara

Bali – Tindaklanjuti insiden salah masuk terminal domestik yang menimpa maskapai Air Asia dari Singapura, Otoritas Bandara (Otban) Wilayah IV Bali dan Nusa Tenggara menyiapkan sekretariat pengawasan warga Negara asing (WNA) di Bandara Ngurah Rai Bali. 

"Akan disiapkan satu sekretariat pengawasan orang asing yang melakukan fungsi koordinasi terhadap masalah-masalah orang asing di bandara, baik yang bersifat pelanggaran umum maupun yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan bandara," kata Kepala Otban Wilayah IV Bali dan Nusa Tenggara, Yusfandri Gona, Rabu (18/5/2016). 

Yusfandri mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi oleh Otban bersama instansi terkait pada Selasa 17 Mei 2016, termasuk pendalaman lebih lanjut terkait kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian. Hasil rapat juga meminta adanya inspeksi, yang tidak hanya sesuai standar prosedur terhadap operasional tetapi menyeluruh, termasuk juga manajemen maskapai penerbangan yang bersangkutan. Sementara, terkait sopir bus penumpang maskapai AirAsia berinisial EI, ia menambahkan, hal tersebut kini masih ditangani oleh internal maskapai setempat. Yusfandri menambahkan, terjadi kesalahpahaman antara sopir dengan petugas flight controller yang mengatur penumpang turun ke bus yang akan mengantar hingga di pintu terminal. "Kekeliruan penurunan penumpang di terminal domestik disebabkan keraguan semata sopir tersebut dan terjadi miskomunikasi antara sopir dan flight controller yang mengatur penumpang saat penumpang masuk ke dalam bus," ujarnya. Akibatnya satu penumpang tersebut keluar melalui terminal domestik tanpa pemeriksaan administrasi imigrasi selayaknya penumpang internasional. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai, Yosep H A Renung Widodo menjelaskan sehari setelah tiba atau pada Selasa 17 Mei 2016, sekira pukul 12.30 Wita, penumpang yang diketahui bernama Jonathan Stephen berkewarganegaraan Selandia Baru itu telah melapor ke kantor imigrasi setempat. "Memang ada upaya kami untuk mencari berdasarkan data yang ada pada Air Asia terkait nomor telepon seluler dan sebagainya. Belum sampai di sana, dia (Jonathan Stephen) sudah datang," katanya. Ia menambahkan, Stephen kebingungan saat ditanya pihak hotel terkait visa yang digunakan termasuk paspor miliknya yang belum terstempel oleh pihak imigrasi. Meski telah mendaftar kembali di imigrasi, namun saat ini kasus tersebut tengah diinvestigasi oleh petugas gabungan Kementerian Perhubungan di Jakarta. (fds)

Kecurigaan Terhadap PKI

Rekomendasi Simposium 1965 di tengah kecurigaan terhadap PKI dan komunisme
Heyder Affan Wartawan BBC Indonesia 18 Mei 2016

Simposium tragedi 1965 disponsori oleh pemerintah dan dihararapkan sebagai pintu awal untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM peristiwa kekerasan pasca Oktober 1965.

Di tengah kontroversi tindakan aparat terkait dugaan penyebaran ajaran komunisme, panitia tragedi Simposium 1965 akan menyerahkan rumusan rekomendasinya kepada pemerintah melalui Menkopolhukam Luhut Panjaitan, pada Rabu (18/05) sore. Melalui pesan tertulis yang diterima BBC Indonesia, Deputi Menkopolkam bidang koordinasi komunikasi informasi dan aparatur, Agus R Barnas, membenarkan bahwa pihaknya akan menerima panitia pengarah Simposium 1965 sekitar pukul 16.00 WIB, Rabu sore. Secara terpisah, ketua panitia pengarah Simposium 1965, Agus Widjojo, membenarkan bahwa pihaknya akan diterima oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan terkait rumusan rekomendasi simposium tersebut.

Radimin, saksi hidup, keberadaan kuburan massal di hutan Jeglong di pinggiran kota Pati, Jateng.

"Kemarin sudah diberitahu, tinggal menunggu kepastian waktunya," kata Agus Widjojo kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu siang, melalui saluran telepon. Agus Widjojo tidak bersedia mengungkapkan rumusan rekomendasi, karena pihaknya tidak berwenang mempublikasikannya kepada publik. "Itu hak prerogatif pemerintah untuk membukanya kepada publik atau tidak," katanya.

Ditanya apakah rumusan rekomendasi itu akan menyinggung soal penyelesaian non-judisial terkait tragedi 1965, Agus mengatakan: "Dari awal, kita sudah menjurus penyelesaian non-judisial, karena tragedi 65 memenuhi persyaaratan untuk diselesaikan secara non-judisial." Namun demikian, sambungnya, rumusan rekomendasi simposiumi '65 " tidak bersifat praduga dengan proses hukum (tragedi 1965) yang sudah berjalan dan sedang berjalan". 'Keterlibatan negara' Simposium tragedi 1965, yang berakhir pada pertengahan April lalu, disponsori oleh pemerintah dan diharapkan dapat menyelesaikan peristiwa kekerasan pasca Oktober 1965 terhadap orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota PKI. Sebelum ditutup, hasil refleksi yang dibacakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus penasihat simposium 1965, Sidarto Danusubroto, mengungkapkan walaupun peristiwa itu diwarnai aksi horisontal, tetapi diakui ada keterlibatan negara.

 Image copyrightAFP Hasil refleksi Simposium 1965 mengungkapkan walaupun peristiwa itu diwarnai aksi horisontal, tetapi diakui ada keterlibatan negara. 

Selain dihadiri sejumlah menteri pada acara pembukaan, simposium yang berlangsung dua hari sempat diwarnai unjuk rasa 'anti PKI' tetapi berhasil dihalau oleh aparat kepolisian. Dihadiri oleh perwakilan penyintas atau korban kekerasan pasca Oktober 1965, eks tapol '65, aktivis HAM, serta perwakilan pemerintah, simposium memberi tempat khusus pada penyelesaian non-judisial terhadap tragedi tersebut. Simposium 1965: Negara terlibat dalam peristiwa 1965 Simposium 1965 dibuka tanpa 'permintaan maaf' Simposium 65 diharapkan 'membangun rekonsiliasi' Sempat terjadi polemik terkait angka korban meninggal pada tragedi itu, setelah mantan prajurit RPKAD Letjen (purnawirawan) Sintong Panjaitan meragukan jumlah korban tewas yang telah diungkapkan para peneliti. Pernyataan Menkopolhukam Luhut Panjaitan yang menyebut pemerintah tidak akan meminta maaf terkait peristiwa kekerasan 1965 juga sempat menimbulkan pro dan kontra, walaupun belakangan pernyataan itu diralat oleh Presiden Joko Widodo yang saat itu berada di London, Inggris. Kuburan massal Tidak lama setelah simposium berakhir, Presiden Joko Widodo meminta agar dugaan keberadaan kuburan massal 1965 diselidiki, dan ditindaklanjuti pernyataan Menkopolhukam Luhut Panjaitan yang meminta masyarakat menyerahkan bukti-bukti keberadaan kuburan massal tersebut.
Yayasan penelitian korban pembunuhan (YPKP) 1965 kemudian menyerahkan dokumen yang berisi data-data terkait kuburan massal yang diklaim ada 122 titik di sebagian Jawa dan Sumatra.

YPKP 1965 meyakini ada 122 titik kuburan massal di sebagian wilayah Jawa dan Sumatra.

Image copyrightYPKP 1965 PATI 

Pemerintah melalui Menkopolhukam kemudian menjanjikan pembentukan tim terpadu, sekaligus meminta penyelidikan terkait klaim kuburan massal itu 'tidak diganggu' oleh pihak manapun. Ketika proses ini berlangsung, ada laporan-laporan yang menyebutkan adanya temuan atribut PKI di sejumlah daerah yang kemudian ditindaklanjuti upaya pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan oleh aparat TNI dan kepolisian. Korban 1965: 'Saya bertemu algojo yang menembak mati ayah saya' 'Saya dituduh anggota Gerwani yang mencukil mata jenderal' Malam jahanam di hutan jati Jeglong Komnas HAM: Presiden minta maaf kepada korban, bukan kepada PKI Sempat diprotes oleh para aktivis HAM, Presiden Joko Widodo kemudian meminta aparat hukum melakukan upaya hukum jika terbukti ada upaya untuk menghidupkan kembali ajaran komunis atau PKI. Para pegiat HAM kemudian memprotes karena ada tindakan aparat kepolisian dan TNI yang dianggap 'kebablasan' dan melanggar hukum terkait pemeriksaan dan penyitaan buku-buku 'kiri'. Saling percaya Terkait kontroversi tindakan aparat keamanan yang dianggap melakukan 'tindakan teror dan intimidasi' terkait dugaan penyebaran ajaran Komunisme, Agus Widjojo mengatakan, para pihak yang terkait perlu membangun saling percaya dan memberi kepercayaan. Image copyrightAFP Image caption Salah-satu pihak yang mencurigai kebangkitan PKI adalah Front Pembela Islam, FPI. Ditanya apakah persepsi yang berkembang di masyarakat terkait tragedi 1965 dan latar belakangnya, akan dimasukkan dalam rumusan rekomendasi simposium '65, Agus mengatakan: "Ya, mau tidak mau harus kita lewati, walaupun tidak semestinya muncul dalam rekomendasi." Agus kemudian melanjutkan: "Karena, rekonsiliasi perlu pembangunan saling percaya dan memberi kepercayaan. Tanpa itu, rekonsiliasi tidak bisa diwujudkan, dan hal-hal semacam itu merupakan kenyataan yang ada di lapangan yang tidak bisa diabaikan." Karena itulah, dia mengharapkan: "Masing-masing pihak untuk memahami apa yagn diharapkan, diperkirakan dari masing-masing pihak untuk memberi sumbangan bagi pembangunan keadaan yang kondusif guna menuju rekonsiliasi." Vonis Diperberat, OC Kaligis Ajukan Kasasi

 JUM'AT, 10 JUNI 2016 | 17:24 WIB

======

Vonis Diperberat, OC Kaligis

 Ajukan Kasasi Terdakwa kasus suap kepada Panitera dan Hakim PTUN Medan Otto Cornelis Kaligis menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 10 Desember 2015.
TEMPO/Eko Siswono Toyudho TEMPO.CO

, Jakarta - Pengacara senior Otto Cornelis (OC) Kaligis tengah menunggu keputusan Mahkamah Agung terkait dengan kasasi yang diajukannya. Kasasi ini diajukan setelah majelis banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta memperberat vonis hukuman bagi dirinya selama 1,5 tahun menjadi 7 tahun. "Sudah diajukan sebulan yang lalu, tinggal tunggu keputusan Mahkamah Agung," kata Humprey Djemat, kuasa hukum OC Kaligis, saat dihubungi Tempo, Jumat, 10 Juni 2016. Humprey mengatakan materi yang diajukan untuk kasasi sama dengan materi saat mengajukan banding. Intinya, kata dia, kliennya menolak putusan hukuman karena OC Kaligis tidak ditetapkan sebagai tersangka dari operasi tangkap tangan. Dalam kasus ini, Humprey menyatakan kliennya merasa didiskriminasi. "Yang lain-lain yang OTT (operasi tangkap tangan) hukumannya lebih rendah," ujarnya. Putusan banding Kaligis dengan nomor perkara 14/PID/TPK/2016/PT DKI diputus pada 19 April 2016. Salinan putusan dan berkas pokok telah dikirim ke pengadilan tingkat pertama pada 21 April 2016. Dalam putusan itu, majelis banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta memperberat vonis hukuman OC Kaligis dari 5,5 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Kaligis divonis bersalah karena dinilai memberikan duit Sin$ 5.000 dan US$ 15 ribu kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tripeni Irianto. Ia juga memberikan duit US$ 5.000 dolar Amerika kepada hakim anggota PTUN, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi. Selain itu, ia terbukti menyuap panitera PTUN, Syamsir Yusfan, sebesar US$ 2.000. Duit itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, Bantuan Daerah Bawahan, Bantuan Operasional Sekolah, tunggakan Dana Bagi Hasil, dan penyertaan modal kepada sejumlah badan usaha milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. MAYA AYU PUSPITASARI Suryo Prabowo Ingatkan Bahaya Invasi Buruh China,
PKI Gaya Baru dan Bendera Israel di Papua

 Letjen. Suryo Prabowo

Senin, 16 Mei 2016 post-feature-image

POSMETRO INFO - Saat ini Indonesia sedang mengalami guncang dengan munculnya invasi buruh China, PKI gaya baru dan penggunaan bendera Israel di Papua. “Di “barat” integritas Bangsa Indonesia “diuji” dengan maraknya pemberitaan tentang PKI gaya baru, invasi buruh China, dan kelakuan Ahok yang sok jago,” kata mantan Staf Umum (Kasum) TNI Letjen (Purn) Suryo Prabowo di akun Facebook-nya. Prabowo mengatakan, di bagian Timur Indonesia, diusik dengan semakin seringnya penggunaan bendera Israel dalam aksi unjuk rasa, dan mendunianya aspirasi separatisme di Bumi Cendrawasih itu. “Bila kegaduhan di “timur” muncul setelah kasus ‪#‎papamintasaham‬ dan rame-rame di “barat” semakin marak setelah #‎buatinkeretacepatdong‬,” ungkapnya. Prabowo mempertanyakan, “Apakah berbagai peristiwa tersebut sebagai sebuah kebetulan.” “Semoga masih ada yang ingat alasan yang paling mungkin digunakan oleh “dunia” untuk melakukan operasi (militer) “Humanitarian Intervention” di Indonesia,” pungkasnya. [snc]