Inilah Kronologis OTT KPK ke Anak Buah SBY

Rabu, 29 Juni 2016 , 21:01:00

Inilah Kronologis OTT KPK ke Anak Buah SBY

 Anggota DPR I Putu Sudiartana

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan La Ode M Syarif, serta Juru Bicara KPK Yuyuk Andriati dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/6) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPR I Putu Sudiartana. Foto: Ricardo/JPNN.Com

BERITA TERKAIT

---

• Biasanya Suap Tunai, Kali Ini Via Transfer
• Aduh! Anak Buah SBY Lagi, Anak Buah SBY Lagi..
• Di Komisi III, Putu Dikenal Sebagai Kembaran Desmond Mahesa
• Senin Anak Buah SBY Ikut Bukbers KPK, Selasa Terjaring OTT
• Resmi! KPK Tetapkan Anak Buah SBY jadi Tersangka Suap
• Bamsoet: Penangkapan Putu Tak Terkait Komisi III DPR
• Lihat..KPK Line Terpasang di Ruang Kerja Anggota Komisi III Ini

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Anggota Komisi III DPR, I Putu Sudiartana sebagai tersangka dugaan suap terkait usulan proyek pembangunan jalan di Sumatera Barat. Politikus Partai Demokrat (PD) itu dijerat sebagai tersangka penerima suap usai dicokok dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (29/6) malam memaparkan kronologis OTT terhadap anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di PD itu. Mulanya, tim satgas KPK pada Selasa (28/6) pukul 18.00 bergerak ke daerah Petamburan, Jakarta Barat. Saat itu tim KPK Noviyanti yang tak lain staf anggota DPR. Selain itu, KPK juga menangkap suami Noviyanti, Muchlis.
Keduanya lantas diboyong ke KPK. Dari pengakuan Noviyanti, tim satgas KPK di lapngan bergerak ke titik lain.
Pada pukul 21.00 WIB, KPK menangkap I Putu Sudiartana di perumahan anggota DPR di Ulujami, Jakarta Selatan. Setelah itu, pada pukul 23.00 WIB petugas bergerak ke Padang dan berhasil menangkap Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suprapto dan seorang swasta bernama Yogan Askan.
Tim KPK lantas memboyong Suprapto dan Yogan ke Mapolda Sumbar. “Dan diterbangkan ke Jakarta Rabu pagi," kata Basaria.
Sedangkan pada Rabu (29/6) dini hari, tim satgas KPK bergerak ke Tebing Tinggi Sumatera Utara untuk menangkap orang kepercayaan Putu yang bernama Suhemi. Selanjutnya, KPK pada pagi tadi langsung membawa Suhemi ke Jakarta.
Basaria menjelaskan, dari OTT itu KPK menyita uang SGD 40 ribu dan tiga lembar bukti transfer. Uang dan bukti transfer itu diduga dari Suprapto dan Yogan untuk diberikan ke Putu, Suhemi dan Noviyanti.
"Pemberian suap dilakukan melalui beberapa kali transfer. Ada yang diberikan melalui MCH (Muchlis), ada melalui tiga rekening," ujar Basaria.

Mantan perwira Polri itu menambahkan, suap ke Putu terkait dengan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumbar yang nilainya Rp 300 miliar. Tujuan suap itu agar Putu ikut membantu meloloskan agar anggaran proyek itu dibiayai APBN-P 2016.

Kini Putu bersama Noviyanto dan Suhemi menjadi tersangka penerima suap. Sedangkan Suprapto dan Yogan menjadi tersangka penerima suap.

‎"Sementafa MCH (Muchlis) suami NOV telah dilepaskan. Sewaktu-waktu kalau diperlukan akan dipanggil," pungkasnya. (put/jpg/ara/jpnn)

JAKARTA - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Barat Suprapto pernah beberapa kali mondar mandir ke kompleks Parlemen, menemui Putu Sudiartana.

"Kalau dia (Suprapto) memang beberapa kali menemui Putu di DPR," kata sumber JPNN.com di gedung DPR Jakarta, Rabu (29/6).

Suprapto merupakan pejabat Pemerintah Provinsi Sumbar yang ikut diamankan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Anggota DPR Fraksi Demokrat, pada Selasa (28/6) malam. Diduga, mereka terlibat kasus suap proyek infrastruktur di Bumi Minang.

Dalam kasus ini, KPK juga sudah resmi menetapkan I Putu Sudiarta sebagai tersangka suap. Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ditangkap di rumah dinasnya kompleks Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Selain Putu, KPK juga menetapkan empat orang lain sebagai tersangka. Mereka adalah staf Putu bernama Novi Yanti, Kadis PU Sumbar Suprapto, rekan Putu bernama Suhaimi dan pengusaha Yogan Askan.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan kasus suap ini berkaitan dengan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumbar senilai Rp 300 miliar. Suapnya sendiri sejumlah Rp 500 juta.(fat/jpnn)

Sumber:JPNN.Com

=======


KPK menangkap I Putu Sudiartana merupakan politikus Partai Demokrat di Jakarta pada dinihari tadi.Ia Wakil Bendahara Umum di DPP Partai Demokrat periode 2015-2020.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan anggota Komisi Hukum bersama tiga orang ditangkap tadi dinihari.

Dalam operasi itu, KPK dikabarkan mencokok lima orang di tiga tempat, yaitu Medan, Padang, dan Jakarta.

Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif dan Juru Bicara KPK Yuyuk Andriati dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/6), terkait operasi tangkap tangan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana. Foto: Ricardo/JPNN.Com

Suap menyuap itu terkait dengan pengurusan anggaran untuk proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat pada APBN Perubahan 2016.

Tiga (dari lima tersangka itu) disangka menerima suap. Yakni anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana (IPS), stafnya yang bernama Novianti (Nov), serta seorang swasta bernama Suhemi.

Sedangkan dua orang lainnya menjadi tersangka (pemberi suap). Yaitu Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Suprapto (SPT) dan pengusaha bernama Yogan Askan.

Dari penelusuran KPK, modus pemberian uang sogok ke anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tak seperti kasus-kasus suap lainnya yang ditangani lembaga antirasuah tersebut. Sebab, uang diserahkan dengan cara transfer.

"Biasanya cash, kali ini transfer ke tiga rekening. Saat transfer itulah penyelidik bisa mengamankan," kata Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (29/6) petang.

Syarif lantas memerinci transfer uang sogok itu. Yang pertama Rp 150 juta, kedua Rp 300 juta dan ketiga Rp 50 juta.

Transfer dengan jumlah total Rp 500 juta di dilakukan dalam dua hari yang berbeda. Yaitu pada 25 Juni dan 27 Juni 2016.

====

I Putu Sudiartana, Anggota DPR periode 2014-2019, membidangi hukum dan hak asasi manusia. kelahiran Bongkasa, Bali, 8 Desember 1971. Sebelum menduduki kursi DPR, suami Luh Ketut Ayu ini pernah mencoba peruntungan mengikuti pemilihan Gubernur Bali pada 2013. Putu Sudiartana yang waktu itu diplot menjadi wakil gubernur bersama I Gede Winasa tidak lolos verifikasi. Salah satu sebabnya adalah dugaan pemalsuan tanda tangan dukungan partai pendukung pencalonan pasangan oleh anggota tim pasangan tersebut.

SUMBER DIOLAH TEMPO

Tambang Batu Bara di Sawahlunto Meledak;lima korban mengalami luka bakar serius

Tambang Batu Bara di Sawahlunto Meledak
SELASA, 28 JUNI 2016 | 08:50
Indikasi sementara pemicu ledakan adalah hubungan arus pendek listrik.

Lubang Mbah Suro, Kota Sawahlunto, Sumbar. ANTARA/Iggoy el Fitra

TEMPO.CO, Padang - Lubang tambang batu bara yang dikelola PT NAL di Parambahan, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sekitar 97 kilometer ke arah selatan Kota Padang, dilaporkan meledak pada Senin, 27 Juni 2016, pukul 22.30 WIB.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sedikitnya lima orang dilaporkan berada dalam lubang tambang saat peristiwa itu terjadi. Tiga di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Warga setempat, Ruly Firmansyah, menyatakan tiga korban yang mengalami luka bakar tersebut telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil di Padang setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto.
Dugaan penyebab meledaknya tambang tersebut hingga saat ini masih diselidiki aparat berwenang. Saat ini aparat kepolisian setempat masih melakukan evakuasi terkait dengan kemungkinan adanya korban lain di lokasi kejadian. Suara ledakan terdengar cukup keras oleh warga sekitar. Warga pun langsung melakukan pengecekan hingga ditemukan lima korban. ANTARA

Korban Ledakan Tambang Alami Trauma Pernapasan SELASA, 28 JUNI 2016 |
Korban Ledakan Tambang Alami Trauma Pernapasan Pertambangan batubara tradisional di Sawahlunto, Sumbar, Selasa (16/6).
Diperkirakan ada sekitar 35 pekerja dan lima pengawas sedang berada dalam tambang batu bara saat terjadi ledakan pukul 10.30. ANTARA/Arif Pribadi TEMPO.CO, Jakarta - Korban ledakan tambang batu bara di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat banyak yang mengalami trauma saluran pernapasan akut. Saat ini mereka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dokter Irwan yang menangani para pasien mengatakan tiga dari lima korban ledakan segera dirujuk ke RSUP M Djamil Padang setelah mendapatkan pertolongan pertama di RSUD setempat.
Mereka adalah Firman Dedi, 43 tahun, Kamundi Halawa (35), dan Siswoko (40). Sedangkan dua korban lainnya, April Syaiful (37) dan Adi Tusiman (35), untuk sementara bisa ditangani di rumah sakit setempat.

Selain mengalami trauma pernapasan akibat menghirup udara panas, lima korban tersebut mengalami luka bakar cukup serius dengan persentase 40 hingga 60 persen. "Semua korban telah diberikan alat bantu pernapasan berupa instalasi endotrakhea dan infus, serta upaya pemindaian keluar-masuk cairan pada tubuh korban," kata Irwan, Selasa, 28 Juni 2016. Menurut Irwan, kondisi terakhir para korban dalam kondisi stabil tapi masih membutuhkan terapi lanjutan dengan peralatan yang lebih lengkap dan canggih. Hal paling diwaspadai dalam penanganan pasien luka bakar, kata dia, adalah risiko adanya komplikasi jalan pernapasan. Namun pihaknya sudah mengantisipasi dengan melakukan evaluasi medis terhadap kondisi pasien sebelum dirujuk. "Tim medis juga sudah berupaya melakukan penyedotan kandungan zat karbon pada saluran pernapasan korban yang merupakan sisa adanya peristiwa terbakar selaput pada saluran tersebut akibat udara panas yang terisap saat terjadi ledakan," katanya lagi. Kepala Teknik Tambang (KTT) PT NAL Fauzi mengatakan indikasi sementara pemicu ledakan adalah hubungan arus pendek listrik. "Kami bersama pihak terkait masih menyelidiki kebenaran dugaan tersebut, selain memaksimalkan penanganan terhadap pekerja kami yang menjadi korban ledakan," tuturnya. Sebelumnya, lubang tambang batu bara yang dikelola PT NAL, yang berlokasi di Parambahan Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, dilaporkan meledak pada Senin pukul 22.30 WIB. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, lima orang dilaporkan berada dalam lubang dan tiga orang di antaranya dalam kondisi kritis. ANTARA

Panglima TNI: Perlu Fasilitas Pesawat Tempur Di Natuna

Panglima TNI: perlu ada fasilitas dan pesawat tempur di Natuna
Senin, 27 Juni 2016 21:06 WIB
Pewarta: Bayu Prasetyo dan Syaiful Hakim
Panglima TNI: perlu ada fasilitas dan pesawat tempur di Natuna

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
(ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI untuk membangun pangkalan militer di Kepulauan Natuna. "Yang dibangun adalah beberapa pangkalan militer. Tapi perlu kita berdayakan lagi, contohnya runway Lanud Ranai, perlu ada perpanjangan lagi, perlu ada tempat pesawat tempur di sana, perlu ada ground support equipment pesawat tempur di sana," kata Gatot ditemui di Markas Besar TNI, Cilangkap pada Senin. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah memprioritaskan pembangunan sejumlah kawasan baik di Natuna, Morotai, Biak dan Saumlaki-Selaru. Panglima menjelaskan pembangunan diprioritaskan dapat dimulai pada akhir 2016 dan pada 2017 sudah harus ada perkembangan pembangunan di sejumlah kawasan tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun dermaga yang dapat disinggahi oleh sejumlah Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk menjaga keamanan perairan. Dia juga mengatakan pemerintah perlu menambah radar untuk memantau wilayah di seluruh kawasan perbatasan. Presiden telah melakukan rapat terbatas di Natuna pada 23 Juni 2016 membahas pembangunan ekonomi di pulau tersebut. Rapat terbatas itu diikuti oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Editor: Suryanto COPYRIGHT © ANTARA 2016

Tak Cuma Abu Sayyaf, Ada Kelompok Al-Habsyi Culik WNI Di Pilipina Selatan

Kelompok Al-Habsyi minta tebusan 200 juta peso. 

Senin, 27 Juni 2016 | 23:37 WIBOleh : Rendra Saputra, Romys Binekasri

Tak Cuma Abu Sayyaf,

Ada Kelompok Al-Habsyi Ikut Culik WNI
Pria diduga menjadi pemimpin kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina (kiri).
Foto ini diambil oleh polisi Filipina beberapa waktu lalu. (VIVA.co.id/CBC news)

VIVA.co.id – Tujuh warga negara Indonesia (WNI) anak buah kapal (ABK) Tugboat (TB) Charles 001 rupanya diculik dua kelompok bersenjata Filipina yang berbeda. Tak cuma kelompok Abu Sayyaf, namun juga disebut-sebut kelompok Al-Habsyi ikut dalam penculikan tersebut. Hal itu dipastikan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin malam, 27 Juni 2016. Kata Panglima, empat WNI disandera kelompok Al-Habsyi, sedangkan tiga orang ditawan kelompok Abu Sayyaf. Kelompok Al-Habsyi, dikatakan Gatot, meminta uang tebusan sebesar 200 juta peso pada perusahaan tempat para WNI bekerja, yakni PT Rusianto Bersaudara. "Yang diinformasikan (uang tebusan) adalah 200 juta peso, atau sekitar Rp55-60 miliar," ujar Gatot. Sementara untuk ketiga WNI lainnya, kata Gatot, hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Pihaknya hingga kini mengaku masih terus melakukan pencarian. "Yang mereka minta (tebusan) adalah empat orang. Tiga orang belum, kita pastikan di mana itu, masih dicari," tuturnya. Gatot mengatakan, kondisi keempat WNI yang disekap Al-Habsyi Cs saat ini dalam keadaan baik, meskipun dia belum bisa berkomunikasi secara langsung dengan para korban. "Dari kemarin, saya ulangi, siang tadi sehat. Tetapi saya belum langsung komunikasi dengan sandera," ujarnya. Selain itu, Gatot memastikan posisi ketujuh warga Indonesia yang tersekap ditempatkan secara terpisah oleh para perompak. "Ada di Jolo, sementara yang bisa dimonitor adalah empat (tawanan). Tapi perlu diverifikasi lagi, terpisah dengan yang tiga," kata dia. "Ya, salah satu bisa dipastikan Al-Habsyi. Satunya lagi kelompoknya pertama (Abu Sayyaf). Kita verifikasi terus, kita cek benar di mana keberadaannya," ujarnya. Seperti diketahui, TB Charles dibajak kelompok perompak di perairan perbatasan Filipina. Pembajakan tersebut dilakukan lantaran kapal melewati jalur yang dianggap rawan. Kasus tersebut terungkap setelah salah seorang ABK menelepon istrinya usai disandera oleh para perompak. JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan telah mengetahui posisi empat dari tujuh warga negara Indonesia (WNI) yang disandera di Filipina. Mantan KSAD itu menyebut ketujuh WNI ditempatkan secara terpisah oleh para teroris. "Ada di Jolo, yang sementara yang bisa di monitor adalah empat. Tapi perlu diverifikasi lagi. Terpisah dengan yang tiga," ujar Gatot di kantornya, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Senin (27/6/2016).

Panglima TNI, Jenderal Gatot (Foto: Okezone)

Syamsul Anwar Khoemaeni

Jurnalis

 Gatot menambahkan, penempatan secara terpisah itu lantaran ketujuh WNI disandera oleh dua kelompok yang berbeda. Jika empat WNI disandera oleh Al Habsyi Cs, sedangkan sisanya disekap oleh Abu Sayyaf. "Iya, salah satu bisa dipastikan Al Habsyi. Satunya lagi kelompoknya pertama (Abu Sayyaf). Kita verifikasi terus, kita cek bener dimana keberadaannya," tandasnya. Seperti diketahui, TB Charles dibajak kelompok perompak di perairan perbatasan Filipina. Pembajakan tersebut dilakukan lantaran kapal melewati jalur yang telah ditetapkan. Kasus tersebut terungkap setelah salah satu ABK menelpon istrinya usai disandera oleh para perompak.

Juru bicara Militer Filipina Brigadir Jenderal Restituto Padilla (Foto: Samnielsen/Twitter)

Wikanto Arungbudoyo  Jurnalis

 MANILA – Berselang dua hari setelah Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengumumkan penculikan tujuh anak buah kapal (ABK) di Laut Sulu, Militer Filipina akhirnya mengakui insiden penculikan tersebut. Juru bicara militer Filipina Brigadir Jenderal Restituto Padilla mengatakan, Komandan Mindanao Barat yang mengontrol area tersebut, melaporkan tujuh dari 13 ABK Indonesia termasuk kapten kapal, diculik dari kapal tunda Charles pada 22 Juni pukul 11.00 di Laut Sulu. “Informasi dari unit lapangan memperkirakan korban penculikan ditahan sebagai sandera di suatu tempat di Sulu,” tutur Padilla, seperti dimuat The Star, Senin (27/6/2016). Namun, baik Filipina maupun Indonesia belum memastikan apakah penculik merupakan anggota kelompok Abu Sayyaf atau bukan. Penyanderaan terhadap warga Indonesia di Filipina Selatan adalah yang ketiga kalinya terjadi. Penyanderaan kali ini membuat Menteri Retno marah. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu menyebut penculikan dan penyanderaan kali ini sudah tidak bisa ditoleransi. (Baca juga: Indonesia Tidak Bisa Tolerir Penyanderaan WNI Ketiga Kalinya) Penyanderaan kali ini membuat pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengiriman batu bara untuk sementara waktu ke Filipina. Sebelumnya, kelompok Abu Sayyaf menculik serta menyandera 17 ABK Indonesia di dua insiden terpisah pada Maret dan April 2016. Semuanya telah dibebaskan beberapa waktu lalu. (wab

JAKARTA - Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib menilai pemerintah perlu memiliki mekanisme tanggap darurat dalam menyikapi kasus penyanderaan, menyusul insiden penyanderaan tujuh warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata. "Pemerintah tampak belum memiliki mekanisme tanggap darurat ketika sebuah kasus penyanderaan terjadi," ujar Ridlwan di Jakarta, Senin (27/6/2016). Sebelumnya kelompok bersenjata di Filipina dikabarkan kembali menyandera terhadap tujuh anak buah Kapal TB Charles dari Samarinda saat melintas di perairan Filipina. Peristiwa penyanderaan ini adalah peristiwa penyanderaan ketiga kalinya terhadap WNI. "Berbeda dengan dua kasus penyanderaan sebelumnya, respons pemerintah terlihat gagap dan kurang siap terhadap kasus ini," ujar Ridlwan.
 Ridlwan menekankan pemerintah melalui Wapres Jusuf Kalla dan Panglima TNI sempat menyangkal adanya penyanderaan. Pemerintah baru bersikap ketika kabar simpang siur terjadi. "Baru setelah simpang siur, Pak Luhut (Menko Polhukam) membuat crisis centre," ujar dia. Dia menyarankan pemerintah mengevaluasi sistem operasi intelijen pada beberapa lini. "Kita sempat dipuji dunia internasional ketika sukses membebaskan 14 WNI.
Saat ini kita diuji lagi dengan kasus tujuh WNI, maka jangan lengah," ujar alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen UI tersebut.
Di sisi lain Ridlwan juga menilai penyanderaan terhadap tujuh WNI cukup janggal karena pihak penyandera kali ini meminta tebusan dalam bentuk ringgit bukan dollar atau peso. Selain itu, kelompok bersenjata juga hanya menawan tujuh orang dan membiarkan kapal beserta enam orang lainnya pulang. (ful)

Mereka Mengatakan Indonesia Ini Negara Besar

KRI Imam Bonjol, Penembak Kapal Cina 

Dan Tempat Rapat Jokowi 

Presiden Joko Widodo meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat rapat terbatas tentang Natuna di atas kapal perang tersebut saat berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6). SEKRETARIAT KABINET 

"Kita harus menunjukan bahwa ini adalah jendela kita, halaman muka kita. Ketika orang masuk ke Indonesia, mereka akan mengatakan ini negara besar."

Nelayan Kepulauan Sangihe di Pantai Usai Dikunjungi Jokowi, Pemerintah Kembangkan Transportasi Natuna

Pemerintah Indonesia terlihat sangat serius menyikapi insiden penembakan kapal penangkap ikan berbendera Cina oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut di perairan Laut Natuna, Jumat (17/6) pekan lalu. Bersama beberapa menteri dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Presiden Joko Widodo meninjau langsung KRI Imam Bonjol 383, yang tengah berlayar di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6) pagi.

Di atas kapal perang yang menembak kapal pencoleng ikan asal Cina tersebut, Presiden menggelar rapat terbatas. Rapat itu dihadiri oleh Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, KSAL Laksamana Ade Supandi, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan arahan kepada para menteri dan jajaran TNI untuk mengembangkan wilayah Kepulauan Natuna, terutama perikanan, migas dan pertahanan. “Sebuah kebanggaan nasionalisme, kita harus menunjukan bahwa ini adalah jendela kita, halaman muka kita. Ketika orang masuk ke Indonesia, mereka akan mengatakan ini negara besar," kata Jokowi.
(Baca: Bertebar Ladang Migas, Jokowi Akan Perkuat Keamanan Natuna)
Setelah itu, Jokowi meninjau kondisi peralatan dan persenjataan KRI Imam Bonjol. Presiden juga sempat berada di anjungan kapal sambil menatap ke laut lepas. Tak lupa, Jokowi membubuhkan tanda tangan dan sebuah pesan di buku tamu kapal tersebut: Jaga...Pertahankan NKRI!! Donang Wahyu

Golkar Batal Usung Ahok

Minggu, 19 Juni 2016 , 14:38:00

Desas-desus di Musda Golkar DKI Jakarta
Golkar Batal Usung Ahok jika Menantu Ical yang Menang

JAKARTA - Dukungan yang mulai mencuat dari Golkar untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bisa kandas di Musyawarah Daerah DPD I Golkar DKI Jakarta. Itu terjadi bila Musda mendaulat atau dimenangkan oleh Taufan Rotorasiko. Kabar angin itu berembus di sela Musda yang digeber di kantor DPP Golkar, Slipi, Minggu (19/6).
Diketahui, dalam Musda ke-IX Golkar DKI Jakarta ini hanya ada dua kandidat yang maju sebagai calon. Selain Taufan yang merupakan menantu dari Aburizal Bakrie, ada nama Fayakun Andriadi. Dukungan ke Ahok bakal tetap, kalau Fayakun, si wasekjen DPP Golkar yang menang. Desas-desus itu juga tak bisa dibantah Sekretaris Organizing Commite (OC) Musda Golkar DKI, Basri Baco. "Saya panitia pelaksana, kalau dengar-dengar seperti itu ada. Cuma, bukan kewenangan saya untuk menjawab detail. Tapi isu itu memang ada, dan itu permainan elite lah," kata Basri ditemui di arena Musda.
Pihaknya berharap pelaksanaan Musda kali ini dapat menjadi tonggak sejarah baru bagi kebangkitan DPD Golkar DKI, yang sudah dua tahun tidak punya ketua definitif. (fat/jpnn)

Ilustrasi dok.JPNN.com 

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menerima pendaftaran empat bakal calon gubernur (bacagub) yang akan maju di tiga provinsi yang akan menggelar pilkada 2017 mendatang. Mereka yakni dua kandidat untuk Papua Barat dan masing-masing satu balongub untuk pilgub DKI Jakarta dan Bangka Belitung. Partai Kabah sendiri mulai membuka pendaftaran pilkada serentak 2017 secara terbuka, Rabu (15/6) lalu. Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan,pendaftaran tersebut bisa dilakukan secara langsung di DPP/DPW/DPC maupun melalui surat elektonik dan pos. Untuk pendaftaran di DPP, sambung Baidowi, balongub bisa datang langsung ke Sekretariat Nasional Badan Pemenangan Pemilu (Seknas Bappilu) PPP di Jalan Tebet Barat IX, Jakarta Selatan dan itu telah dilakukan oleh empat bacagub dan dua bakal calon bupati yang datang langsung. Empat cagub tersebut, lanjutnya, yakni pasangan Irene Manibuy – Abdullah Manaray untuk balongub Papua Barat, Hasnaeni (DKI Jakarta), Bustami Rahman (Bangka Belitung) dan Hermus Indou – Ali Mochtar Ngabalin (Papua Barat). Selain itu, terdapat sejumlah calon bupati/walikota yang turut mendaftar ke PPP. “Khusus yang mendaftar di DPP sudah sekitar 10 orang yang datang langsung. Mendaftar melalui email sebanyak tiga orang,” ujarnya kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (19/6). Dia melanjutkan, pendaftaran akan berlangsung hingga Sabtu (25/6). Karena itu, pihaknya optimistis banyak tokoh yang akan mendaftar ke PPP seminggu kedepan. Terlebih, saat ini persoalan dualisme PPP sudah selesai. “UU Pilkada sudah disahkan, bahwa hanya parpol yang mendapatkan pengesahan dari Menkumham yang berhak mendaftarkan calon kepala daerah. Tidak ada perdebatan lagi,” imbuh mantan aktivis HMI itu.

Selanjutnya, kata Baidowi, setiap calon yang mendaftar ke PPP akan diikutsertakan dalam rapat pimpinan sesuai dengan tingkatannya. Dalam forum tersebut, para kandidat diminta menyampaikan visi dan misi kepada kader PPP. Kemudian, hasil rapat pimpinan dikirimkan ke DPP untuk diputuskan. “Kami memiliki waktu 10 hari untuk memutuskan pasangan calon yang akan diusung,” kata Awik, sapaan akrab Baidowi. Dia berharap perhelatan pilkada ini juga paralel dengan konsolidasi organisasi. Sehingga, konsolidasi pemenangan pilkada juga berimbas pada suksesnya konsolidasi. “Sekali jalan langsung kerja dua kali,” tukasnya. (aen/sam/jpnn)

BERITA TERKAIT Siap Nyalon tapi Tunggu Petahana Lengser Politikus PDIP: Kalau Ahok Tidak Yakin, Itu Urusan Dia Minta Rp 9 Miliar, Belum Diketok Palu PPP Cari Calon Wakil Bupati Calon dari PDIP Masih Tunggu Survei Jagonya NasDem Ditetapkan Akhir Juni Gerindra Gunakan Jasa Dua Lembaga Survei

Hujan Di Padang – Tanggap Darurat tanggal 17 - 24 Juni 2016

Jumat, 17 Juni 2016 | 12:05

Ribuan Rumah di Padang Terendam Banjir 

Banjir melanda kawasan Simpang Kalumpang, Padang, Sumatera Barat, Jumat 17 Juni 2016. 

Padang - Ribuan rumah di Padang, Sumatera Barat, terendam banjir akibat hujan yang mengguyur daerah itu sejak Kamis (16/6). Banjir melanda tujuh kecamatan dengan ketinggian air 50 sentimeter hingga 1,4 meter. Banjir dengan ketinggian hingga 1,4 meter merendam ribuan rumah di Kelurahan Lubuk Buaya, Tunggul Hitam, Pangambiran, Ampalu (Arai Pinang), Banda Gadang, Maransi, Parang Jambu, Jondul, Seberang Padang, Pampangan, Seberang Palinggam, Lolong, Bungus dan Marapalam. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Zulfiatno di Padang, Jumat, (17/6), menyatakan hujan ekstrem dengan intensitas di atas 300 milimeter sejak pukul 16.00 WIB hingga 23.30 WIB menyebabkan sejumlah sungai meluap dan mengakibatkan banjir. Sebanyak 14 kelurahan di tujuh kecamatan terendam banjir. Tujuh kecamatan yang direndam banjir adalah Koto Tangah, Lubuk Begalung, Nanggalo, Padang Selatan, Padang Barat, Bungus Teluk Kabung, dan Padang Timur. Banjir tersebut menyebabkan sejumlah warga Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, harus makan sahur di tempat evakuasi. "Malam tadi saya dievakuasi dari rumah, mengungsi sementara ke rumah ketua rukun warga (RW), jadi makan sahur di sini," kata seorang warga setempat, Ganih (60). Ia menyebutkan banjir juga menyebabkan longsor pada ruas jalan Padang-Painan di kilometer 26, tepatnya di antara Sungai Barameh dan Kelok Jaring, sehingga akses jalan terputus. Namun material longsor telah berhasil dibersihkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II bersama Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Sumbar sekitar pukul 03.00 WIB. "Kendaraan besar telah bisa melintas kembali," ujarnya. Prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ketaping, Budi Samiadji menyampaikan curah hujan yang mengguyur Padang sejak Kamis mencapai 384 milimeter dan kecepatan angin 40 kilometer per jam. "Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan berpotensi terjadi di Padang, Padangpariaman, Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, Pasaman Barat, Padang Panjang hingga pukul 12.30 WIB," katanya. /AB-ANTARA
 =======

Tanggap darurat tanggal 17 - 24 Juni 2016

 Padang- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, hingga kini masih dilakukan penanganan darurat banjir dan longsor di Sumatera Barat yang meliputi Kota Padang, Kabupaten Pariaman dan Kabupaten Agam. "Guna memudahkan penanganan darurat, maka Wali Kota Padang telah memberlakukan masa tanggap darurat tanggal pada 17 - 24 Juni 2016," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya, Jumat (17/6). Saat banjir Kamis (16/6), Kota Padang lumpuh sekitar 8 jam akibat terendam banjir dengan ketinggian 50-150 cm. "19 kelurahan di 10 kecamatan di Kota Padang mengalami banjir," kata Sutopo. Sedangkan di Padang Pariaman banjir terjadi di satu kecamatan. Dampak yang ditimbulkan satu orang meninggal atas nama Risman (63) akibat terpeleset. Korban adalah warga Jl. Mustika 12 Ampalu Pegambiran Nan XX, Lubuk Begalung. Selain itu tiga orang dilaporkan hanyut dan belum ditemukan. "Kerugian material akibat banjir masih dalam pendataan oleh BPBD," kata Sutopo. Meski demikian,kata Sutopo, saat ini banjir sudah surut. Masyarakat yang mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. "Masyarakat masih membersihkan rumah dari lumpur dan mengeringkan perabotan rumah yang basah," kata dia. Sebanyak 740 personel dari tim gabungan dari BPBD, Lantamal, Kodim 0312, Polri, Basarnas, Tagana, PMI, TRC Semen Padang, KSB, Pramuka Peduli dan unsur kebencanaan lainnya terlibat dalam penanganan darurat. Tim Reaksi Cepat BNPB telah berada di Kota Padang dan menyerahkan bantuan dana sebesar Rp 200 juta untuk BPBD Provinsi Sumatera Barat dan Rp 300 juta untuk BPBD Kota Padang. Bantuan dana siap pakai tersebut digunakan untuk operasional penanganan darurat bencana. Sutopo mengatakan, Tim BNPB, BPBD Sumbar, BPBD Kota Padang, Dinas Sosial dan relawan telah melakukan rapat koordinasi tentang distribusi paket buka puasa dan sahur bagi warga terdampak. Untuk mendukung distribusi makanan siap saji, didirikan dapur umum lapangan. Meskipun banjir telah surut, Sutopo menegaskan, masyarakat diimbau tetap waspada. BMKG memperkirakan selama tiga hari ke depan (17-20 Juni 2016), curah hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Sumatera. Pemicunya, suhu muka laut masih hangat di atas normal perairan Indonesia barat, masuknya aliran massa udara basah dari Samudera Hindia di maritim kontinen Indonesia, dan lemahnya aliran masa udara dingin Australia di wilayah Indonesia. Whisnu Bagus Prasetyo/WBP BeritaSatu.com

==========

Berita SInggalang;

Jalan Padang – Painan Putus Total

Jalan Padang – Painan dilaporkan putus total akibat longsoran tanah perbukitan di kilometer 27, Kelok Jariang, Bungus, Padang, Kamis (16/6) malam.Di lokasi tersebut, timbunan material menutupi badan jalan hingga lima meter dengan panjang sekitar enam meter.Kepala Bagian Operasi Polresta Padang, Kompol Sumintak mengatakan, di sekitar lokasi tersebut, juga terdapat ada empat titik longsor lagi, namun masih sebagian badan jalan saja.“Kita sudah hubungi pihak BPBD melalui Kepala Pemadam Kebakaran, dan menurut informasi pihak BPBD propinsi sudah menuju Bungus,” ujarnya.(arief)

Hujan yang cukup lebat mengguyur Kota Padang sejak Kamis sore menyebabkan sejumlah jalan utama tergenang air, bahkan tak bisa dilewati sama sekali.Jalan tersebut antara lain A Yani, Sudirman, S Parman, Bandar Purus, Jhoni Anwar, Gajah Mada dan Ujung Gurun.Untuk Jalan A Yani, ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Begitu juga di Jalan Bandar Purus dan Ujung Gurun yang berbahaya jika dilewati kendaraan.Pantauan SINGGALANG, pengendara tak berani melewati jalan Gajah Mada karena air yang cukup tinggi. Sejumlah kendaraan terlihat memutar arah.

Sementara di Jalan Sudirman, kondisi yang paling parah terdapat di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbar. tetapi sejumlah pengendara terlihat tetap nekat melewatinya. Tak ayal, beberapa motor terlihat terjebak di sana, karena mesin mati.(arief)

Empat penerbangan menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman harus dialihkan akibat tidak bisa mendarat, menyusul hujan deras, Kamis (16/6).“Sejak pukul 17.00 WIB ada empat penerbangan yang dialihkan, dua ke Medan dan dua lagi Pekanbaru,” kata Manajer Operasional PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau Alzok Pendra.Menurut dia, hujan deras yang mengguyur kota Padang menyebabkan jarak pandang terbatas sehingga dikhawatirkan akan membahayakan pendaratan pesawat.Empat pesawat itu merupakan penerbangan dari Jakarta, yakni Batik Air 7109, Sriwijaya Air 022, Lion Air 354 dan Citilink 974.“Empat pesawat tersebut akan diberangkatkan lagi jika cuaca sudah membaik, untuk saat ini pilihan paling aman mendarat sementara di Medan dan Pekanbaru,” ujarnya.Akan tetapi lanjutnya untuk lepas landas tidak ada masalah dan dapat dilakukan yang saat ini dilarang adalah pendaratan.(aci) sumber:antara

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ketaping, Padang Pariaman, Kamis (16/6) melaporkan 60 persen wilayah Sumbar diguyur hujan.Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG Ketaping Padang Pariaman, Budi Samiaji mengatakan, beberapa daerah Sumbar yang diguyur hujan dengan intensitas tinggi yakni khususnya di utara Sumbar dan pesisir pantai.“Secara umum untuk keseluruhan, intensitas hujan bervariasi yakni sedang hingga lebat,” ujarnya.Hujan tersebut juga disertai angin yang cukup kencang khususnya di pesisir pantai Sumbar, dengan kecepatan maksimal 18 knots atau 33 kilometer per jam.(aci)

“Tim perahu karet BPBD Sumbar dan Badan SAR Nasional (Basarnas) sudah diturunkan ke lokasi untuk membantu evakuasi warga,” kata Kepala BPBD Sumbar Zulfiatno.Tujuh lokasi yang diturunkan tim tersebut ialah Lubuk Buaya, Jondul, Ampalu, Pegambiran, Badar Gadang, Seberang Padang dan Arai Pinang.“Ada tiga lokasi dan tim sedang bersiap turun yakni untuk kawasan Lolong, Tunggul Hitam dan Pampangan,” katanya.Selain itu, ia menyampaikan BPBD Bukittinggi juga sedang mempersiapkan perahu karet untuk merapat ke Kota Padang.(aci)

Lelang Seluruh Aset Samadikun Hartono

Lelang Seluruh Aset Samadikun Hartono

Oleh Nafiysul Qodar
pada 16 Jun 2016, 23:16 WIB

Terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono (tengah) tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (21/4/2016) Samadikun telah ditangkap di Shanghai, China beberapa waktu lalu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com,

Jakarta - Terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono meminta uang ganti rugi negara sebesar Rp 169 miliar dibayar dengan cara dicicil‎. Namun, Kejaksaan Agung menolak permintaan tersebut. Samadikun diharuskan langsung melunasi pembayaran ganti rugi tersebut. Jika tidak, seluruh aset yang dimiliki akan disita dan segera dilelang.
"Pembayaran harus tunai.‎ Kita nggak mau mengikuti dia, minta (dicicil) empat tahun," ujar Jampidsus Arminsyah di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (16/6/2016). Namun, Arminsyah tak menyebutkan kapan tepatnya tenggat waktu yang diberikan kepada Samadikun untuk melunasi ganti rugi itu. "Ya pokoknya kita minta secepatnya bayar.‎ Tidak ada tenggat waktu. Kita minta dan cari asetnya, begitu saja," tandas dia. Kejagung juga berjanji akan segera melelang seluruh aset Samadikun jika tak kunjung melunasi utang. Tapi, lagi-lagi dia tidak menyebutkan kapan persisnya lelang dilaksanakan. Apalagi, aset Samadikun saat ini disebut-sebut belum cukup untuk melunasi utangnya. "Memutuskan aset dilelang sesegara mungkin. Kan Aset yang kelihatan itu nggak menutupi ya. Yang di Menteng (katanya) sudah menutupi itu nggak benar," pungkas Arminsyah. Divonis Bersalah Samadikun sebelumnya merupakan buronan kasus BLBI sejak tahun 2003. Dia baru berhasil dipulangkan dari Shanghai ke Indonesia 13 tahun kemudian atau pada Jumat 22 April lalu berkat kerja sama dengan pihak kepolisian Tiongkok.
‎Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 2003, Samadikun divonis bersalah telah menyelewengkan dana BLBI untuk penyehatan PT Bank Modern Tbk. Saat itu Samadikun menjadi komisaris utama bank tersebut. PT Bank Modern Tbk menerima BLBI dalam bentuk Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK), fasilitas diskonto, dan dana talangan valas sebesar Rp 2,5 triliun.
Dana tersebut seharusnya digunakan untuk menyelamatkan Bank Modern yang terimbas krisis moneter di akhir era pemerintahan Soeharto. Namun, oleh Samadikun uang itu digunakan untuk tujuan yang menyimpang. Dana yang dia gunakan secara keseluruhan mencapai Rp 80.742.270.528,81. Negara pun merugi hingga Rp 169.472.986.461,52 atau Rp 169 miliar.
 BACA JUGA Kejagung Siap Sita Aset Samadikun
Jika Uang Pengganti Dicicil Ini Ruginya Uang Negara Dibayar Tidak Tunai oleh Koruptor
ICW: Samadikun Cicil Uang Negara, Kejagung Terlalu Murah Hati

Muslim Tionghoa Akan Bangun Masjid di Padang

Muslim Tionghoa Akan Bangun Masjid di Padang PADANG – Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Sumatera Barat (Sumbar) berencana akan membangun masjid dengan rancangan unik di Kota Padang dalam rangka mendukung program pemerintah setempat membentuk kota religius. “Dibentuk dengan rancangan unik dan menarik agar dapat pula lebih menarik generasi muda untuk menyemarakan masjid,” kata Ketua PITI Sumbar Muslim Nur di Padang, Kamis (16/6/2016). Ia mengatakan pembangunan itu direncanakan di kawasan Kampung Pondok yang sekaligus untuk mengembangkan pariwisata Kota Padang, terutama menarik wisatawan muslim dari luar daerah itu. Namun, ia menyampaikan pembangunan masjid itu masih terkendala permasalahan tempat. “Kami telah berkoordinasi dengan Lurah Kampung Pondok, Kecamatan Padang Selatan dan lurah menanggapi baik perencanaan PITI itu,” katanya. Menurutnya, koordinasi secara lisan telah dilakukan pula dengan pihak pemerintah kota yang menerangkan untuk segi bangunan dirancang dengan kebutuhan tanah minimal 500 meter. Terkait sumber dana pembangunan masjid, ia menjelaskan dananya murni berasal dari hasil sumbangan keluarga Persatuan Islam Tionghoa se-Sumbar dan tidak ada sumber dana lain.(*/rahmat) Sumber: antara

Kesimpulan Kasus Sumber Waras di DPR

Senin, 13 Juni 2016, 22:00 WIB

KPK Sampaikan Kesimpulan Kasus Sumber Waras di DPR Besok

Red: Bilal Ramadhan Antara/Yudhi Mahatma

Ketua KPK Agus Raharjo
memaparkan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi
pembelian tanah RS Sumber Waras di Gedung KPK, Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan kesimpulan sementara dalam penyelidikan laporan tindak pidana korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,64 hektare.
 "Terus terang tadi ada ekspose mengenai Sumber Waras, sudah ada konklusinya yang akan dibuka di DPR besok," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam temu media di gedung KPK Jakarta, Senin (13/6). KPK dalam penyelidikan Sumber Waras ini sudah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 12 April 2016. Usai dimintai keterangan, Ahok mengaku Badan Pemeriksa Keuangan menyembunyikan data kebenaran karena meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan yaitu menyuruh untuk membatalkan transaksi pembelian lahan RS Sumber Waras.
 "Tapi ada lagi satu yang tertunda, kami mau menanyai satu instansi lagi, tapi konklusi yang lain sudah jadi. Bisa saja kasus itu tidak memenuhi harapan beberapa pihak tapi memenuhi harapan pihak lain. Konklusinya besok akan kami sampaikan di DPR," tambah Agus.
 Sebelumnya, kesimpulan sementara KPK terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,64 hektare itu berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014, yang menyatakan pembelian tanah itu berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp191,3 miliar karena harga pembelian pemprov DKI terlalu mahal. BPK mengacu pada harga pembelian PT Ciputra Karya Utama (CKU) kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp564,3 miliar. CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial.
 Dalam LHP, antara lain BPK merekomendasikan agar pemprov menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama 10 tahun sejak 1994-2014 senilai lebih dari Rp 3 miliar. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Basuki agar memberikan sanksi kepada Tim Pembelian Tanah yang dinilai tidak cermat dan tidak teliti memeriksa lokasi tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah.
 Sampai saat ini laporan korupsi RS Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan dengan memanggil lebih dari 33 orang untuk dilakukan permintaan keterangan. Ahok menilai bahwa pemprov DKI Jakarta membeli lahan di Jalan Kyai Tapa 1 Grogol Jakarta Barat itu karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2014 adalah sebesar Rp20,7 juta per meter persegi, sehingga pemprov DKI Jakarta diuntungkan karena pemilik lahan menjual dengan harga NJOP sehingga total harganya Rp755,6 miliar sedangkan pada harga pasar, nilainya lebih tinggi.
 Sumber : Antara

KPK:
Royani, Sopir Sekretaris MA Masih di Indonesia 

Oleh Oscar Ferri pada 11 Jun 2016, 18:56 WIB(Liputan6,com/Helmi Afandi)
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak akan berhenti mencari keberadaan Royani, orang yang disebut-sebut sebagai sopir sekaligus ajudan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Royani 'menghilang' dalam dua bulan terakhir sejak namanya diagendakan diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap pengajuan peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KPK menyatakan Royani adalah saksi yang memegang peranan penting dalam kasus tersebut. Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, pihaknya sudah berhasil mengendus keberadaan Royani. Namun, dia masih menolak menyebutkan di mana, sebab dikhawatirkan membuat Royani akan berpindah tempat. "Kami tidak bisa dong bilang posisi. Misalnya kita kasih tahu posisinya, nanti dia pindah ke mana," ujar Syarief, Sabtu (11/6/2016). Syarief mengatakan, KPK telah mengerahkan segala cara untuk menemukan keberadaan Royani tersebut. Dari informasi-informasi yang diterima pihaknya, Royani masih di Indonesia, namun kerap berpindah-pindah lokasi 'persembunyian'. "Ada beberapa informasi (yang diterima) masih ada di Indonesia. Tapi dia selalu berpindah-pindah tempat. Setiap hari bergerak," ujar Syarief. ‎Royani sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK.

 Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, keberadaannya tidak diketahui sampai saat ini. Oleh karena itu, KPK kesulitan untuk mengorek keterangan orang yang disebut-sebut sopir sekaligus ajudan Sekretaris MA, Nurhadi itu.

Sedangkan Nurhadi juga telah beberapa kali diperiksa KPK mengenai kasus dugaan suap tersebut. Namun demikian, KPK sudah mengirim surat pencegahan ke Ditjen Imigrasi atas nama Royani dan Nurhadi. Pencegahan itu berlaku untuk 6 bulan ke depan, agar sewaktu-waktu dibutuhkan keterangan kedua bersangkutan tidak sedang di luar negeri. Dalam kasus dugaan suap pendaftaran perkara PK pada PN Jakpus ini KPK sudah menetapkan dua tersangka. Mereka yakni Panitera/Sekretaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga Doddy Ariyanto Supeno. Edy diduga dijanjikan uang hingga Rp 500 juta oleh Doddy. Pada saat ditangkap tangan, KPK menemukan uang Rp 50 juta yang diduga sebagai suap. Namun pada perkembangannya, KPK menemukan indikasi ada penerimaan lain oleh Edy sebesar Rp 100 juta dari Doddy.
====
 Liputan6.com, Jakarta - Jangankan batang hidungnya, kelebatan bayangan Royani sang sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi pun tidak terlihat. Dua kali dipanggil, pria yang juga asisten Nurhadi itu tidak hadir tanpa alasan alias mangkir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun masih memburu Royani.
 "Kita masih dalam upaya untuk mencari yang bersangkutan," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (25/5/2016). Dia mengaku belum mengetahui penyidik akan melayangkan panggilan ketiga untuk Royani. Yang jelas, saat panggilan ketiga dikeluarkan, itu artinya penyidik akan menjemput paksa Royani. "Sebenarnya ketika ada panggilan ketika penyidik sudah bisa membawa paksa. Kita sedang dalam upaya menghadirkan yang bersangkutan," kata Yuyuk.

Lalu, apakah KPK sudah mengetahui identitas yang diduga menyembunyikan Royani? Apakah itu dari pihak Mahkamah Agung? "Kalau sudah terang, kita pasti akan menanyakan ke yang bersangkutan, eh kamu di mana menyembunyikan Royani? Tapi kalau memang ada oknum yang menyembunyikan memang ada," ucap Yuyuk. Namun dia tidak menyebutkan oknum itu berasal dari MA atau pihak lain. "Sedang diselidiki," tukas Yuyuk. Tak mau putus asa, beberapa waktu lalu, KPK mengirim surat ke MA agar bisa menghadirkan Royani. KPK membutuhkan keterangan Royani untuk mengusut kasus dugaan suap pengamanan perkara peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Kami akan mengirimkan surat ke MA, kalau bisa menghadirkan Royani dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/6/2016). "Ada informasi yang ingin diketahui dari yang bersangkutan," lanjut dia. Sementara Nurhadi, usai diperiksa penyidik KPK pada Selasa kemarin membantah telah menyembunyikan sopirnya itu. "Siapa yang ngomong? Tidak benar itu. Tidak benar," tegas Nurhadi. Dia bahkan mengaku tidak tahu-menahu tentang keberadaan anak buahnya tersebut. "Tidak tahu," ujar Nurhadi. Ketika kembali ditegaskan soal keberadaan Royani, Nurhadi malah menjawab, "Ada di kantor." KPK sendiri sudah mengirim surat pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap Royani. Dia dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan demi kepentingan penyidikan. Sebagai informasi, kasus pengamanan perkara PK ini terungkap dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Pada tangkap tangan itu, KPK menangkap Panitera PN Jakpus, Edy Nasution dan satu orang swasta bernama Doddy Aryanto Supeno. ====
Digeledah dan Uang Disita KPK,
Sekretaris MA Belum Lapor Pimpinan
 Oleh Nafiysul Qodar pada 22 Apr 2016, 15:16 WIB

Suasana rumah mewah Sekjen Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di Jalan Hang Lekir V, Kebayoran Baru, Jakarta, usai digeledah oleh KPK, Kamis (21/4). Penggeledahan terkait OTT KPK terhadap panitera PN Jakpus, Edy Nasution. (Liputan6.com/Gempur M Surya) Suasana rumah mewah Sekjen Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di Jalan Hang Lekir V, Kebayoran Baru, Jakarta, usai digeledah oleh KPK, Kamis (21/4). Penggeledahan terkait OTT KPK terhadap panitera PN Jakpus, Edy Nasution. (Liputan6.com/Gempur M Surya) Liputan6.com,

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah ruang kerja dan kediaman Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Penggeledahan ini diduga terkait kasus suap permohonan Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakarta Pusat.

Senin, 13 Juni 2016, 22:00 WIB KPK Sampaikan Kesimpulan Kasus Sumber Waras di DPR Besok Red: Bilal Ramadhan Antara/Yudhi Mahatma Ketua KPK Agus Raharjo memaparkan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi pembelian tanah RS Sumber Waras di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/3). Ketua KPK Agus Raharjo memaparkan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi pembelian tanah RS Sumber Waras di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/3). REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan kesimpulan sementara dalam penyelidikan laporan tindak pidana korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,64 hektare. "Terus terang tadi ada ekspose mengenai Sumber Waras, sudah ada konklusinya yang akan dibuka di DPR besok," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam temu media di gedung KPK Jakarta, Senin (13/6). KPK dalam penyelidikan Sumber Waras ini sudah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 12 April 2016. Usai dimintai keterangan, Ahok mengaku Badan Pemeriksa Keuangan menyembunyikan data kebenaran karena meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan yaitu menyuruh untuk membatalkan transaksi pembelian lahan RS Sumber Waras. "Tapi ada lagi satu yang tertunda, kami mau menanyai satu instansi lagi, tapi konklusi yang lain sudah jadi. Bisa saja kasus itu tidak memenuhi harapan beberapa pihak tapi memenuhi harapan pihak lain. Konklusinya besok akan kami sampaikan di DPR," tambah Agus. Sebelumnya, kesimpulan sementara KPK terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,64 hektare itu berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014, yang menyatakan pembelian tanah itu berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp191,3 miliar karena harga pembelian pemprov DKI terlalu mahal. BPK mengacu pada harga pembelian PT Ciputra Karya Utama (CKU) kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp564,3 miliar. CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial. Dalam LHP, antara lain BPK merekomendasikan agar pemprov menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama 10 tahun sejak 1994-2014 senilai lebih dari Rp 3 miliar. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Basuki agar memberikan sanksi kepada Tim Pembelian Tanah yang dinilai tidak cermat dan tidak teliti memeriksa lokasi tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah. Sampai saat ini laporan korupsi RS Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan dengan memanggil lebih dari 33 orang untuk dilakukan permintaan keterangan. Ahok menilai bahwa pemprov DKI Jakarta membeli lahan di Jalan Kyai Tapa 1 Grogol Jakarta Barat itu karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2014 adalah sebesar Rp20,7 juta per meter persegi, sehingga pemprov DKI Jakarta diuntungkan karena pemilik lahan menjual dengan harga NJOP sehingga total harganya Rp755,6 miliar sedangkan pada harga pasar, nilainya lebih tinggi. Sumber : Antara

Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah uang. Juru bicara MA, Suhadi membenarkan adanya sejumlah uang yang diamankan KPK saat penggeledahan. Namun dia tidak tahu persis apakah uang itu terkait perkara dugaan suap di PN Jakpus. "Iya, tapi uang itu uang apa kan? Apakah ada korelasi dengan perkara? Ada korelasi dengan melanggar hukum atau itu uang milik pribadi yang bersangkutan? Ini belum jelas," ujar Suhadi di Gedung MA, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016). Hingga saat ini, Suhadi mengaku belum mendapat laporan apa-apa dari KPK terkait penggeledahan di kantor dan rumah Nurhadi.‎ Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait temuan uang itu. "Biar merekalah yang bertugas dan punya kewenangan untuk itu," tutur dia.


 KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi agar mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Nurhadi. Namun ‎MA belum mendapatkan pemberitahuan resmi baik dari KPK maupun Dirjen Imigrasi terkait pencegahan ini. Bahkan Nurhadi juga belum melapor ke pimpinan MA. "Mungkin sebentar lagi beliau akan lapor ke pimpinan MA. Tapi sampai tadi saya cari info belum ada laporan," ucap Suhadi. ‎MA juga belum mengeluarkan kebijakan apa-apa terkait penggeledahan dan pencegahan Nurhadi. Apalagi MA belum mengetahui tujuan pencegahan untuk Nurhadi itu kapasitasnya sebagai apa. "Terkait Pak Nurhadi kita belum tahu, belum ada pemberitahuan dari KPK apakah dia kapasitasnya sebagai saksi atau tersangka," kata dia.

Hingga saat ini, pimpinan MA masih menunggu penjelasan dari Nu‎rhadi terkait penggeledahan dan pencegahan yang dilakukan KPK. Jika terbukti terlibat dalam perkara suap di PN Jakpus, Nurhadi terancam akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Sekretaris MA. "‎Sampai sekarang belum ada yang mencegah untuk berhenti bekerja," pungkas Suhadi.
 Sebelumnya, Ditjen ‎Imigrasi telah mengeluarkan surat pencegahan bepergian terhadap Nurhadi dengan nomor KEP -484/01-23/04/2016. Surat pencegahan bepergian selama 6 bulan itu berdasarkan permintaan KPK karena Nurhadi dalam perkara ini sebagai saksi.

Muhammad Ali Pahlawan Amerika

Muhammad Ali sebagai Pahlawan 

Sejak gejolak pergerakan hak-hak sipil tahun 1960an sampai pasca 9/11, Ali adalah seorang pahlawan yang membuat Muslim AS merasa jadi bagian rakyat Amerika.

 Muhammad Ali berbicara di konvensi Muslim kulit hitam di Chicago, AS, 25 Februari 1968, Reuters 06.06.2016 

Petinju Legendaris Muhammad Ali Meninggal dalam Usia 74 Tahun
Multimedia Video Curahan Belasungkawa untuk Almarhum Muhammad Ali

. Tweet Pin It Terkait Muhammad Ali, Tokoh yang Paling Dicintai sekaligus Kontroversial AS dan Dunia Berduka Kehilangan Sang Juara Tinju dan Tokoh Kemanusiaan Muhammad Ali Dimakamkan Jumat, Bill Clinton akan Beri Eulogi


Kematian legenda tinju Muhammad Ali membuat warga Muslim di Amerika kehilangan seseorang yang mungkin merupakan pahlawan terbesar mereka, duta kehormatan untuk Islam di sebuah negara tempat keyakinan minoritas disalahpahami dan dicurigai. "Kami bersyukur pada Tuhan ada dia," ujar Talib Shareef, presiden dan imam Masjid Muhammad di Washington, kepada sekelompok pemimpin Muslim yang memberi penghormatan kepada Ali di Washington hari Sabtu (4/6), sehari setelah ia meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Phoenix pada usia 74 tahun.

"Amerika seharusnya berterima kasih pada Tuhan atas dia. Ia adalah pahlawan Amerika." Sejak gejolak pergerakan hak-hak sipil dan Muslim kulit hitam tahun 1960an sampai hari-hari kelam setelah 11 September 2001, Ali adalah seorang pahlawan yang membuat Muslim AS merasa jadi bagian rakyat Amerika.
 Komunitas Muslim mengingat Ali untuk banyak alasan, yakni sebagai aktivis keadilan sosial, pendukung banyak kegiatan amal sepanjang hidupnya, dan menolak perang AS di Vietnam. Selain itu, menurut mereka, ia adalah seorang Muslim yang dihormati di sebuah negara yang mayoritasnya Kristen, bahkan saat Ali membuat banyak orang terkejut dan takut saat ia bergabung dengan kelompok Nation of Islam dan mengubah namanya dari Cassius Clay tahun 1964. "Ketika kita melihat sejarah komunitas Afrika Amerika, salah satu faktor penting dalam mempopulerkan Islam di Amerika adalah Muhammad Ali," ujar Warith Deen Mohammed II, putra mantan pemimpin Nation of Islam, dalam sebuah pernyataan. Dengan sekitar 3,3 juta orang di AS, Muslim mencakup 1 persen populasi, sebagian besar imigran dan orang Afrika Amerika yang memeluk agama itu. Meskipun mereka telah berintegrasi ke dalam masyarakat lebih baik dibandingkan dengan sesama Muslim di Eropa, Muslim Amerika mengalami kesulitan bahkan ketika secara demografis, jumlah orang kulit putih dan orang Kristen berkurang. Sejak 2001, mereka menghadapi reaksi buruk dari warga Amerika yang menyamaratakan semua Muslim dengan mereka yang menyerang warga sipil atas alasan jihad. ◀▶<▶>1/20⇱ Sembunyikan Keterangan Berpuluh tahun yang lalu, pemimpi-pemimpin Muslim kulit hitam seperti Elijah Muhammad dan Malcolm X menggebrak pemerintah kulit putih sebagai minoritas agama dan etnis yang menuntut persamaan atas kelompok mereka. Elijah Mohammad memperjuangkan semacam penolakan terhadap penindasan oleh kulit putih dan menolak integrasi ras. Ali dipuja-puja secara luas, tapi ada saatnya ia ditolak, sebagian besar oleh orang kulit putih dan juga beberapa pemimpin kulit hitam karena pernyataan-pernyataannya yang keras melawan supremasi kulit putih dan penolakannya untuk mengikuti model yang dicontohkan oleh Martin Luther King, seorang Kristen. "Pembersihan citra Ali pada tahun-tahun belakangan telah membuat banyak orang lupa bahwa ia dicaci-maki banyak pihak pada tahun 1960an karena memeluk agama Islam dan karena menolak wajib militer," ujar Frank Guridy, profesor tamu bidang sejarah di Columbia University. "Ia dianggap sebagai pengkhianat Amerika Serikat." Tahun 1970an, Ali memeluk ajaran Islam Sunni, sekte terbesar diantara Muslim di dunia, dan menekuni Sufisme. Pada pertemuan pemimpin Muslim Amerika di Washington, pembicara demi pembicara mengenangnya dengan penuh rasa sayang sebagai Muslim yang akhirnya dicintai rakyat Amerika. Ali membela warga Muslim Desember lalu, setelah kandidat calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mengusulkan penghentian sementara masuknya Muslim ke negara itu, menyusul serangan militan Islamis di Paris dan San Bernardino, California. "Para pemimpin politik kita seharusnya menggunakan posisi mereka untuk membawa pemahaman mengenai agama Islam, dan menjelaskan bahwa para pembunuh yang salah arah itu memiliki pandangan yang melenceng mengenai apa Islam sebenarnya," ujar Ali dalam pernyataan. Ia juga menggunakan pengaruhnya untuk mengadvokasi pembebasan Jason Rezaian, wartawan Washington Post yang dipenjara 18 bulan di Iran, dan Daniel Pearl, wartawan Wall Street Journal yang ditangkap ekstremis Islamis di Pakistan, dan kemudian dipenggal kepalanya tahun 2002. "Muhammad Ali adalah hadiah dari Tuhan," ujar Nihad Awad, direktur eksekutif Dewan Hubungan Amerika-Islam, "bukan hanya untuk Muslim tapi juga untuk dunia." [hd]