Mei 07, 2016

PBB : Pasukan Garuda Terbaik Di Afrika Tengah

Hello, mari bergabung Brou.

Pasukan Garuda Satgas Kizi TNI
Konga XXXVII-B/Minusca di Afteng. (Foto: dok. TNI AD)
Sabtu, 7 Mei 2016 - 05:03 wib
Silviana Dharma
Jurnalis

BANGUI – Komandan pasukan perdamaian PBB Minusca (Multi Dimensional Integrated Stabilization Mission in The Central African Republic) menyampaikan pujiannya terhadap kinerja Pasukan Garuda Indonesia, dalam menjaga perdamaian di kawasan Bangui dan Bouar di Afrika Tengah, melalui Commendation Card tertanggal Kamis 28 April 2016.Dalam pernyataan pujian tertulis yang diwakili Wakil Komandan Pasukan Minusca Mayor Jenderal S.M. Shafiuddin Ahmed tersebut, disebutkan bahwa sejak kedatangannya, Pasukan Garuda Satgas Kizi TNI dibawah pimpinan Letnan Kolonel Czi Denden Sumarlin telah menunjukkan kinerja terbaik di kedua wilayah di sektor barat yang merupakan daerah tersulit dan rawan itu.
“Pasukan Garuda Satgas Kizi TNI telah menunjukkan konsekuensi dan semangat kerja yang tinggi serta tanggung jawab dan tingkah laku yang menunjukkan profesionalisme sebagai militer,” ucap Ahmed saat berkunjung ke Kamp Kontingen Garuda Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-B/Minusca di Mpoko, Bangui, Afrika Tengah pada Kamis 5 Mei 2016.
Menurutnya, dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki serta semangat yang kuat, Pasukan Garuda telah mampu menunjukkan kinerja yang baik sehingga tugas-tugas Indoengcoy (Engineering Company) yang diberikan Minusca dapat dilaksanakan dengan baik.
Wakil Komandan Pasukan Minusca menerangkan, hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pasukan Garuda tersebut tidak saja dirasakan manfaatnya oleh Minusca. Namun juga berdampak positif terhadap perkembangan pembangunan negara Afrika Tengah yang saat ini sedang dalam masa pemulihan keamanan.
“Saya berharap, ke depannya seluruh personel Satgas Kizi TNI tetap mempertahankan nama baik dan kinerja maksimal yang telah ditunjukkan selama ini,” tukasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komandan Satgas Kizi TNI Letkol Czi Denden Sumarlin sebaliknya juga menghaturkan terima kasih atas penghargaan dan perhatian yang diberikan Komandan Pasukan Minusca kepada Pasukan Garuda Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-B/Minusca.
(Sil)

Mei 06, 2016

Papua Masih Percaya Pemerintah Indonesia

Ramos Horta: Papua masih percaya pemerintah Indonesia

 | 4.062 Views
Ramos Horta: Papua masih percaya pemerintah Indonesia
Jose Ramos Horta (ANTARA FOTO/Marboen)
 Dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk meningkatkan keadaan di Papua, banyak orang-orang di sana yang sangat mengharapkannya setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan..."

Jakarta (ANTARA News) - Mantan presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengatakan masyarakat Papua sebagian besar masih percaya dengan pemerintah Indonesia dan mereka tidak ingin memisahkan diri dari Indonesia.

"Dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk meningkatkan keadaan di Papua, banyak orang-orang di sana yang sangat mengharapkannya setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan, aku melihat banyak harapan pada pemerintahan yang baru ini," kata Jose kepada watawan di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah mendengarkan dan mengerti kenapa terjadi perlawanan di sana.

"Semua sudah tahu perlawanan itu sudah ada sejak lama Indonesia harus memahami kenapa pulau sebesar itu ingin memisahkan diri, kenapa orang-orang tidak senang. Mereka inginkan kedamaian, kebebasan, penghargaan serta pembangunan. Selama ini mereka tidak merasakan pemerataan dari pembangunan yang ada," kata Jose yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Timor Leste.

Dia mengakui, untuk mengentas masalah di Papua tidaklah mudah dan sederhana, butuh usaha, komitmen, serta kepemimpinan yang kuat untuk membangun Papua.

Harus ada kebijakan yang berkesinambungan yang dapat menguntungkan masyarakat lokal, serta dalam pembangunan itu juga tidak merusak lingkungan.

"Pemerintah harus memahami mereka yang merasa tertinggal, maka pembangunan juga harus menyeimbangkan antara keetnikan mereka serta unsur modernisasi," kata dia.

Dia percaya Indonesia punya pengalaman untuk hal itu, karena Indonesia punya banyak sosiolog dan antropolog serta Presiden telah berkomitmen untuk menyelesaikan ketidakadilan di Papua, dan Papua Barat.

Dia juga menyarankan untuk mendekati masyarakat separatis tidaklah dengan kekerasan senjata, tetapi melalui. pendekatan dialog.

"Walaupun mereka berseberangan, tetapi selama mereka masih bisa diajak bicara, saya rasa itu langkah yang baik. Saat ini Indonesia sangat terbuka untuk itu," kata dia.

Menurut dia, pemerintah harus berhati-hati dengan metode kekerasan, jika hal itu melukai orang yang tidak bersalah maka mereka akan ikut angkat senjata menyerang.

Pada tanggal 2 Mei, atas nama Indonesia, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengundang Ramos Horta ke Papua untuk berdialog dengan warga setempat.

Hal itu salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membangun Papua dan menyelesaikan kasus HAM di sana.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Timor Leste dukung Papua bagian NKRI

 | 5.238 Views
Timor Leste dukung Papua bagian NKRI
Ramos Horta (ANTARA FOTO/Maha Eka Swasta)
Jayapura (ANTARA News) - Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mendukung Papua sebagai bagian dari NKRI sehingga tidak akan pernah setuju perjuangan Papua merdeka.

"Kebijakan kami (Timor Leste), tetap mendukung integrasi Papua dalam NKRI. Kami tidak pernah mendukung kelompok perjuangan, baik di dalam dan di luar negeri yang suarakan merdeka," kata Ramos Horta dalam jumpa pers di Kota Jayapura, Papua, Selasa.

Ramos yang pernah terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur (sekarang disebut Timur Leste) mengatakan, Papua sudah sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak ada hal yang perlu dipersoalkan.

"Mungkin bisa sampaikan kepada saya, jika ada kelompok dari kami (Timor Leste) yang mendukung pernyataan atau menyuarakan Papua merdeka, tunjukkan kepada saya nanti, saya bayar Rp1 miliar," katanya di sela-sela kunjungannya ke Jayapura, Papua, sejak Senin (2/5).

Ramos mengaku berada di Tanah Papua atas undangan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan teman akrabnya.

"Saya akan pergi kemana pun atau ke Indonesia dan luar negeri, jika saya diundang. Saya datang ke Jayapura karena diundang oleh Pak Luhut," katanya.

"Saya sangat terkesan dengan apa yang saya lihat, berbagai kemajuan terus dicapai oleh Papua. Di bawah kebijakan Presiden Jokowi, yang bebaskan siapa saja masuk ke Papua sangat baik dan tidak seketat dulu, dan ini saya alami sendiri saat ini," lanjutnya.

Ramos juga memuji soal pencapaian SDM Papua yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan berkat pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah Indonesia.

"SDM Papua sudah semakin maju, ada pilot Papua, ada Jenderal Fredy Numberi. Saran saya, anak-anak Papua harus belajar dan belajar, yang tadi tidak bisa akan bisa dan bisa sukses. Karena dengan pendidikan yang tinggi, bisa bangun Papua melebihi Bali atau Jawa," katanya.

Selama berada di Jayapura, Ramos Horta sempat menemui sejumlah pihak, diantaranya Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih, Gubernur Papua dan sejumlah tokoh penting lainnya.
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Munaslub ini momentum untuk bangkit

Tokoh Senior Partai Golkar Akbar Tandjung (kanan) bersama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (tengah), dan Politisi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf (kiri) meninjau kelas saat acara pembukaan Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa di Akbar Tandjung Institut, Jakarta, Selasa (3/5/2016). Sekolah politik bagi para aktivis organisasi kemahasiswaan tersebut akan diisi oleh 15 pemateri dari berbagai Tokoh Bangsa.
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Munaslub ini momentum untuk bangkit

Akbar Tandjung meminta kepemimpinan Partai Golkar mendatang jangan melulu dikaitkan dengan uang karena akan membuat partai lebih jatuh.

Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu menanggapi wacana iuran Rp 1 miliar yang harus disetorkan calon ketua umum partai berlambang pohon beringin di Munaslub Golkar medio Mei nanti."‎Kalau dalam kepemimpinan akan diliputi dengan nuansa uang, citra kita di publik akan negatif. Kalau citranya merosot dan tidak diapresiasi publik maka akan berdampak pada eksistensi partai," kata Akbar di Jakarta, Kamis (5/5/2016).
Akbar mengingatkan citra Golkar kadung menurun dan tidak lagi menjadi partai politik papan atas dalam kancah perpolitikan nasional. Malah, Golkar kini kalah peringkat dengan NasDem sebagai partai baru.Ia mencela usulan iursan Rp 1 miliar karena tidak lazim. "Nanti ke depan untuk jadi Ketua DPD I harus kasih Rp 500 juta, DPD II Rp 200 juta. Jadi nanti kepemimpinan Partai Golkar meliputi uang," Akbar kesal.Akbar sangat mendukung penyelenggaraan Munaslub Golkar. Ia mengusulkan untuk penyelenggaraan munaslub kader Golkar jangan malu untuk urunan sesuai kemampuan masing-masing, termasuk mencari tempat yang murah."Munaslub ini momentum untuk bangkit kembali raih posisi terhormat," tegas Akbar.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

Akbar Tandjung: Calon Ketum Golkar Berkantong Tipis Bakal Tersingkir


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gagasan soal iuran Rp 1 miliar bagi setiap calon Ketua Umum DPP Golkar hanya memperburuk partai berlambang pohon beringin.
Mantan Ketua Umum DPP Golkar, Akbar Tanjung, menilai calon ketua umum yang berkantong tebal akan mudah melenggang maju karena mampu memenuhi iuran Rp 1 miliar, tapi berakibat tak baik bagi calon yang kere.
Wacana iuran Rp 1 miliar yang harus disetorkan tiap-tiap calon ketua umum pada Munaslub Partai Golkar mendatang pada gilirannya membuka konflik baru di internal kader.
"Untuk urusan yang berkaitan dengan kepemimpinan politik yang bermuara pada pengabdian bagi bangsa, negara dan rakyat, sebaiknya nuansa uang kita hindari," ujar Akbar di Akbar Tandjung Institute, Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).
Akbar menambahkan, saat ini Golkar membutuhkan pemimpin yang mampu mengakhiri konflik, mengkonsolidasikan semua faksi yang ada dan mengembalikan kejayaan partai.
"Biasanya mereka datang dari latar belakang yang bukan orang yang mempunyai sumber daya yang besar," ujar Akbar kepada wartawan, di kantor Akbar Tanjung Institute, Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).
Dengan kewajiban menyetor Rp 1 miliar, lanjut Akbar, maka kandidat ideal yang memiliki segala kriteria untuk memajukan partai namun tidak punya uang akan tersingkir dari bursa calon ketua umum.
Ia menolak gagasan panitia munaslub soal iuran dan seharusnya ada cara lain untuk menyelesaikan masalah pendanaan dan politik transaksional yang tak terhindarkan.

Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Y Gustaman

Mei 05, 2016

Menpan: Bidan PTT Jadi CPNS

Hello, mari bergabung Brou.

Kamis, 05 Mei 2016, 03:25 WIB
Red: Angga Indrawan
Republika/ Tahta Aidilla
Yuddy Chrisnandi
Yuddy Chrisnandi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memastikan pemerintah akan mengangkat para bidan dan dokter pegawai tidak tetap menjadi calon pegawai negeri sipil. Meskipun pengangkatannya tidak secara otomatis.

"Seluruh bidan PTT dan dokter PTT yang jumlahnya 43 ribu sedang diproses menjadi CPNS," kata Yuddy, Rabu (4/5).

Ia mengatakan bahwa mereka tetap akan melalui proses seleksi, yakni tes untuk menjadi CPNS sesuai amanat UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun tes utk bidan PTT dan dokter bukan untuk menggugurkan kepesertaannya mengingat jasa-jasa pengabdian dan pengorbanannya.

"Tes dimaksud untuk menentukan siapa yang lebih dahulu diangkat menjadi CPNS " ujar Yuddy.

Ditambahkan, apabila pada anggaran 2016 belum dapat terangkat seluruhnya, maka yang lain akan diangkat pada tahun berikutnya. "Yang lebih dahulu mengabdi sebagai PTT atau mereka yang sudah diperpanjang lebih dari satu atau bahkan dua kali menjadi prioritas," katanya.

Menteri mengungkapkan bahwa kebijakan ini sudah disampaikan kepada Ketua Umum dan pengurus serta perwakilan daerah Ikatan Bidan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri mengatakan bahwa pihaknya harus memastikan bahwa para bidan PTT ini masuk dalam formasi yang diusulkan oleh Pemda ke Kementerian PANRB melalui e-formasi. "Jangan sampai mereka tidak masuk dalam usulan tambahan formasi CPNS Pemda," ujarnya.
Sumber : Antara

Mei 04, 2016

PKI Yang Harus Minta Maaf Ke Negara

FPI: Harusnya PKI yang Minta Maaf ke NegaraPresiden tidak perlu meminta maaf ke PKI. 

Jum'at, 3 Juni 2016 | 20:18 WIB
Oleh : Harry Siswoyo, Moh Nadlir
 Imam besar FPI Habib Rizieq Sihab
saat mendatangi kantor Menkpolhukam, Jumat (3/6/2016) (VIVA.co.id/Moh Nadlir) 


 VIVA.co.id – Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab mengingatkan pemerintah untuk menolak tegas permintaan maaf pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut dia, menilik ke sejarah lampau, maka PKI lah yang harus meminta maaf.
"Karena PKI yang salah dan melakukan pengkhianatan serta pembantaian. Justru seharusnya PKI yang minta maaf kepada negara ini, kepada bangsa ini," kata Rizieq usai menemui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat 3 Juni 2016. Menurut Rizieq, sesuai dengan kesepakatan simposium ancaman PKI, secara prinsip apa yang diinginkan adalah bukan menolak rekonsiliasi, tapi menolak Presiden untuk meminta maaf kepada PKI. "Yang kami inginkan adalah rekonsiliasi ilmiah yang berlangsung secara alamiah selama ini," katanya. Rekonsiliasi ilmiah yang dimaksud yakni, rekonsiliasi yang sejak era reformasi sudah terjadi dan berlangsung di tengah masyarakat. Contohnya, anak keturunan PKI sudah mendapatkan hak politik, sosial, dan ekonomi. "Hak sipilnya tanpa dikurangi sedikit pun.Tidak ada halangan lagi. Mereka sudah bisa menjadi gubernur, bupati, wali kota, PNS, TNI, Polri. Saya pikir ini tinggal diperkuat saja, tidak perlu mencari format baru untuk rekonsiliasi yang pada akhirnya bisa menimbulkan konflik horizontal," ujar Rizieq. Terkait kedatangannya di kantor Luhut, Rizieq yang hadir bersama Mayjen (Purn) Kivlan Zein dan Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengaku sengaja datang untuk menyerahkan hasil rekomendasi simposium tandingan tragedi '65. "Itu (hasil simposium) sudah kami serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk diteruskan kepada Bapak Presiden," katanya. ========
Hello, mari bergabung Brou.
Herlina Hasan Basri ke DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU
20 jam
Heboh.... dengan membebaskan 10 sandera; 

Sang jendral kembali menunjukan jati dirinya....

10 sandra dibebaskan dari tawanan kelompok Abu Sayyaf. Mencengangkan, pembebasan sandra tersebut tanpa uang, air mata, apa lagi darah. Alhamdulillah, sungguh luar biasa.
adalah Jendral Kiflan Zein, putra Minang pensiunan TNI. 
Lelaki shaleh dan sangat anti komunis tersebut rupanya jago diplomasi.
Saya yakin dan percaya beliau memakai petuah orang tua, mamak dan guru beliau :
" indak ado karuah nan tak amuah janiah, indak ado kusuik nan tak amuah salasai. Duduk surang basampik-sampik, duduak basamo ba lapang-lapang. Aia janiah sayaknyo landai, jalan rayo titian batu, barundiang cadiak jo pandai, paham duo manjadi satu... saukua kato dibulek-i, saukua paham di samokan.
Kalau dibudaya lain, saya lihat tak seperti itu. Misalnya dalam film-filem kisah berbagai peperangan di luar Minang. Ada perselisihan kirim para pendekar (pasukan), bertemu di jalan... lalu 'parang basosoh'.
Kecamuk perang tanpa perundingan akan melahirkan kezaliman demi kezaliman, dendem berketurunan dan menjadi beban sejarah.
Maka kata orang Minang maambiak contoh ka nan sudah, maambiak tuah ka nan manang. Mengapa orang Minang bisa seperti itu; jawabannya ABS-SBK.
Karena itu, bila cara-cara Minang ini ditinggalkan akan merugikan bangsa bahkan dunia."Aku Bangga Menjadi Anak Minangkabau"
Kivlan Zen
Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, S.IP, M.Si (lahir di Langsa, Aceh, 24 Desember 1946; umur 69 tahun) adalah seorang tokoh militer Indonesia. Ia pernah memegang jabatan Kepala Staf Kostrad (Kas Kostrad) ABRI setelah mengemban lebih dari 20 jabatan yang berbeda, sebagian besar di posisi komando tempur.
Kehidupan pribadi
Kivlan Zein lahir pada 24 Desember 1946 di kota Langsa, Aceh, dari keluarga perantau Minangkabau. Semasa jadi pelajar ia juga aktif dalam organisasi KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia). Ia masuk Akademi Militer (Akmil) setelah lulus SMA pada tahun 1965. Ia merupakan alumni Akmil angkatan tahun 1971.
Karier
Perjalanan karier Kivlan terbilang mulus, untuk naik ke brigadir jenderal dari posisi kolonel, dia hanya butuh waktu 18 bulan. Sebelumnya karier Kivlan sempat tersendat, pangkat mayor sempat disandangnya selama enam tahun dan letnan kolonel baru dia dapatkan setelah tujuh tahun saat dia bertugas di Timor Timur. Sedangkan pangkat kolonel baru didapatnya pada tahun 1994.[2] Karier puncaknya dia dapatkan sampai jabatan Kepala Staf Kostrad dengan pangkat mayor jenderal dimasa peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Setelah itu bintangnya pun meredup seiring berubahnya angin politik di Indonesia.[3]
Kiprah sang jendral semakin berkibar...kampuang asal Danau Maninjau dengan suku Guci,setelah masa pensiun beliau tetap membaktikan diri untuk negara dengan membentuk tim pemberantas PKI dan anak keturunannya yg kini sudah mulai berkibar kembali di negara kita,bahkan masuk kedalam partai2 politik, ormas Islam,yayasan sosial,bahkan sampai ke majelis2 agama....wallahualam...hati2 dan waspadai...!! mereka ada dimana-mana....

===========

Tahu Kivlan Zein yang Datang, 

Abu Sayyaf Malu Terima Uang Tebusan


SuaraNetizen.com, JAKARTA -- "Saya tak heran bila Pak Kivlan Zein punya peran dalam pembebasan sandera pelaut Indonesia di Filipina itu. Dia memang hebat. Negosiator hebat. Saya sudah lihat peran dia langsung sekitar 20 tahun silam!’’
Pernyataan itu ditegaskan mantan wartawan senior Republika, Teguh Setiawan, yang kini tengah melanglang buana. Dia menceritakan pengalamannya 20 tahun silam saat ditugaskan beberapa kali ke Filipina, terutama meliput peristiwa konflik di kepulauan Filipina bagian selatan yang dikenal dengan sebutan wilayah bangsa Moro.
"Seluruh elemen bersenjata di wilayah kepulauan Filipina semua mengenal Kivlan. Dia begitu dihormati di sana. Saya tahu berbagai orang penting di wilayah itu, seperti Sultan Sulu hingga Nur Misuari yang menawari Kivlan menikah dengan salah satu putrinya, tapi Kivlan menolak. Padahal, adanya tawaran itu menandakan begitu tinggi atau terhormatnya posisi seorang Kivlan Zein yang saat itu memimpin pasukan perdamaian Organisasi Konferensi Islam yang bertugas di Filipina Selatan,’’ kata Teguh ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (2/5).
Teguh kemudian menceritakan bahwa dia bersama putranya yang juga seorang wartawan sempat menelepon Kivlan semalam. Saat itu, Kivlan tengah berada di kediaman Gubernur Sulu. Teguh hanya mendengarkan perbincangan Kivlan dengan putranya.
"Serulah omongan itu. Di sela pembicaraan itu sempat terhenti sesaat ketika terdengar tembakan. Anak saya bertanya, apakah itu tembakan senapan serbu AK-47? Dan itu dijawab Kivlan dengan tertawa, 'Iya, memang kenapa?'’’ katanya.
Dari perbincangan yang didengar bersama anaknya dengan Kivlan, diketahui tak ada uang tebusan yang diberikan. Padahal, Kivlan selaku wakil dari pihak perusahaan itu sudah membawa uang yang mereka minta.
"Rupanya, ketika bertemu, ada beberapa petinggi pasukan Abu Sayyaf yang mengenal Kivlan. Nah, kemudian tak jadi uang tebusan diberikan karena mereka tak mau terima setelah tahu Pak Kivlan yang datang untuk berunding,’’ ujarnya.
Mengetahui fakta seperti itu, Teguh sekali lagi mengatakan tak terlalu heran. Sebab, Kivlan memang punya kualifikasi yang tinggi sebagai seorang juru runding militer.
''Dan, di lapangan, yakni di wilayah konflik itu, saya lihat sendiri betapa Kivlan begitu dihormati, baik sebagai seorang tentara komando, pemimpin pasukan perdamaian, maupun juru runding militer andal,'' ujarnya.
Ketika ditanya soal adanya elite politik partai yang sibuk mengklaim jasa atas pembebasan sandera itu, Teguh hanya mengeluh dan bicara kecut.
"Sudahlah, itu pasti Pak Kivlan punya peran penting. Yang pasti bukan peran sebuah petinggi partai yang saat ini sibuk klaim ini-itu. Emangnya siapa dia? Tak ada anggota pasukan Abu Sayyaf yang kenal dia,’’ kata Teguh sembari tertawa ngakak ketika disebut ada petinggi sebuah partai sibuk mengklaim bahwa dirinya berperan besar dalam pembebasan sandera.
Rupanya, tak cukup diwawancarai, Teguh pun menulis kenangannya bersama Kivlan ketika sepekan berada di Filipina Selatan. Dengan gaya bertutur tenang dan kadang bercanda, Teguh menuliskan pengalamannya sebagai berikut.
Saya merasa tidak aneh mendengar kabar Kivlan Zen terlibat dalam perundingan pembebasan 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf.
Tahun 1996, usai penandatanganan perjanjian damai Moro National Islamic Liberation Front (MNLF) dan Pemerintah Filipina di Istana Malacanang, saya dan wartawan Indonesia lainnya berkunjung ke Mindanao.
Pesawat TNI AU mendarat d General Santos City. Kami berjalan menuju Cotabato, dilanjutkan dengan terbang ke Zamboanga.
Tapi keberangkatan saya sempat saat itu tertunda karena harus memberikan kursi kepada satu petinggi MNLF. Saya pun berangkat keesokan harinya.
Setelah bermalam di sebuah hotel di Cotabato, saya melanjutkan perjalanan dengan pesawat kecil; berpenumpang dua orang, ke Zamboanga. Di kota ini saya bertemu Kivlan Zen, yang saat itu menjabat komandan pasukan perdamaian IOC--yang bertugas memantau gencatan senjata.
Di situ saya lihat secara langsung kemampuan Pak Kivlan dalam memimpin negosiasi. Dia mengenal hampir semua petinggi MNLF, keluarga Nur Misuari, dan punya jalur komunikasi dengan kelompok-kelompok lainnya. Ia piawai berunding dengan siapa pun.
Pak Kivlan pula yang mengantar Nur Misuari ke Jolo, ibu kota Provinsi Sulu, untuk mengikuti pemilihan gubernur Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM). Perjalanan dimulai dari Zamboanga menuju Basilan.
Seusai shalat Jumat dan makan siang di Basilan, perjalanan dilanjutkan ke Jolo (baca: holo). Di kota ini, Nur Misuari menemui pendukungnya dan berkampanye.
Satu hal yang tak pernah saya lupakan dari Pak Kivlan adalah ketika dia mengeluh karena dimintai Nur Misuari menikahi salah satu anak orang nomor satu MNLF itu.
"Saya pusing. Kelamaan di sini, saya disuruh menikah dengan anak Nur Misuari," katanya kepada saya dan wartawan lain. © Republika 

Mei 03, 2016

Ahok Menggusur Demi Asing- A seng. ?

Hello, mari bergabung Brou.
pengusaha dan Ahok

Dosen Unhan: Ahok yang Menumpang di DKI ini, Menggusur Mengerahkan Tentara Demi Asing

 
37
ahok pengusaha cina
FAKTANEWS – Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) Muhammad Dahrin La Ode mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tengah dimanfaatkan pemodal asing dalam proyek reklamasi teluk Jakarta. Bahkan, dalam penggusuran Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara Ahok tidak berani menghadapi warga untuk berdialog.

“Dalam reklamasi, Ahok sebagai pemimpin itu malah yang dikuasai. Dikuasai pengusaha asing demi keuntungan mereka,” kata La Ode di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2016).
Dalam memimpin Jakarta, menurut dia, Ahok hanya menyengsarakan warga Ibu Kota. Pasalnya, hingga kini pemerintah belum mampu membuat lapangan pekerjaan.
“Masyarakat kota Jakarta itu belum terpenuhi kesejahteraannya. Pemerintah (DKI) masih belum bisa memberikan kelayakan hidup masyarakat,” pungkasnya.
Seharusnya, kata dia, Ahok lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat Jakarta ketimbang pihak asing. Bahkan, Ahok mengerahkan polisi dan TNI untuk kepentingan asing.
“Lebih jauh, Gubernur Ahok itu, yang notabenenya menumpang di Jakarta ini, dia justru memberikan kesejahteraan pada asing. Dia bahkan mengerahkan tentara demi tujuan asing, seperti penggusuran,” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA) Sunarto mengaku aneh, Pemprov DKI yang seharusnya membuat warga Ibu Kota sejahtera ini malah sebaliknya. “Itu menandakan, adanya tata cara jahat dalam pengelolaan pemerintahan ini,” pungkasnya.
Sumber : sindonews

Mei 02, 2016

Kejagung Proses Proyek Hambalang

Hello, mari bergabung Brou.

Oleh : Ray Muhammad | Senin, 2 Mei 2016 | 21:46 WIB
Kejagung Akan Proses Proyek Hambalang
Kejagung Akan Proses Proyek Hambalang
 twitter   
INILAHCOM, Jakarta - Kejaksaan Agung memastikan akan memproses adanya temuan penyimpangan dalam pengadaan barang dan fasilitas di kompleks Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Sudah, semua diproses dan disidangkan. Tinggal nanti ditunggu bagaimana kelanjutannya dan akhirnya bagaimana, itu nanti putusan pengadilan. Masalah fisiknya juga ini sedang dibicarakan," tegas Prasetyo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
Lebih lanjut, saat ini Kejagung tengah mendalami kasus ini lebih jauh untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
"Ya, memang ada beberapa penyimpangan. Juga ada indikasi korupsi," pungkasnya.[jat]
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2292654/kejagung-akan-proses-proyek-hambalang#sthash.k3pRy3OV.dpuf